Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (dok. JAWAPOS)
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengonfirmasi pengerahan ribuan prajurit TNI ke wilayah Jakarta jelang rencana aksi demonstrasi yang bakal digelar pada Selasa, 10 November 2026. Langkah pengamanan berskala besar ini ditegaskan sebagai upaya antisipasi dini guna menjamin situasi Ibu Kota tetap aman dan tertib selama berlangsungnya penyampaian aspirasi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, membenarkan adanya rencana aksi unjuk rasa tersebut. Namun, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengimbau publik agar tidak panik dan menilai gerakan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar serta dapat dikendalikan dengan baik.
”Yang saya dengar ada demo (10 November 2026). Nggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya. Dan sudah kami antisipasi dan sudah kami komunikasikan dengan baik,” kata Dudung saat memberikan keterangan kepada media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Dudung meyakini masyarakat Indonesia saat ini semakin bijak dalam menyikapi situasi geopolitik serta perkembangan isu terkini. Pengawalan terukur dari aparat gabungan diyakini mampu menjaga kondusivitas tanpa mengganggu aktivitas warga.
”Karena demo-demo sebelumnya juga sudah kami antisipasi, dan bahkan dari pihak pemerintah juga sudah menjelaskan bahwa kedepan kita akan semakin maju,” jelas Dudung.
Menjelaskan alasan di balik penerjunan pasukan prajurit TNI dalam jumlah signifikan ke wilayah Jakarta, Menko Polkam menegaskan bahwa langkah ini berorientasi pada kesiapan taktis ketimbang penindakan pasca-kejadian. Doktrin pengamanan TNI menuntut kesiapsiagaan penuh agar personel langsung siap membantu aparat kepolisian maupun pemerintah daerah kapan pun dibutuhkan.
”Kalau TNI kan selalu antisipasi, berbicaranya antisipasi. Kalau polisi kan kalau sudah terjadi, faktanya, buktinya, baru tindakannya selanjutnya seperti apa,” tutur Dudung.
Dudung menambahkan, kesiapan personel dengan dukungan kekuatan yang memadai merupakan bentuk kesiapsiagaan standar dalam mengantisipasi segala kemungkinan kontinjensi di lapangan.
”TNI kan selalu antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TNI tentunya dengan antisipasi itu kan dengan kekuatan yang cukup besar. Ini kan kalau misalnya nanti pemerintah daerah, polisi minta bantuan, kita sudah siap. Itu saja,” tegas Dudung.
Pemerintah mengimbau agar seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi pada 10 November dapat menjalankan aksinya secara tertib, damai, serta mematuhi koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
Catatan Redaksi: Berita ini disadur dari JawaPos.com.
