Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo (kiri). (Foto: RRI/Kemenko Perekonomian)
JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan di tengah memanasnya dinamika politik nasional. Pada pembukaan perdagangan Kamis (12/11/2026), rupiah melemah 49 poin atau 0,27 persen ke level Rp18.198 per dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi penutupan sehari sebelumnya di Rp18.149 per dolar AS. Meski begitu, pemerintah menegaskan kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis moneter 1998.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), seperti dilaporkan RRI dan VOI. Pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang diserahkan ke MPR pada hari yang sama.
“Biasanya Tidak Akan Terlalu Lama”
Menurut Dradjad, gejolak pasar yang dipicu dinamika politik umumnya bersifat sementara. Tekanan biasanya mereda setelah situasi politik kembali kondusif, selama tidak berkembang menjadi krisis besar.
“Biasa, ketika ada dinamika politik itu biasa terjadi fluktuasi di pasar. Tapi biasanya tidak akan terlalu lama, kecuali dinamika politiknya seperti ketika krisis Asia kemarin, di tahun 1998 itu kan beda.”
Dradjad Hari Wibowo, Wamenko Bidang Perekonomian
Dradjad meyakini pelaku pasar dan dunia usaha di dalam negeri memiliki kemampuan menghadapi dampak dinamika politik. Ia berharap tekanan terhadap rupiah hanya berlangsung beberapa hari, mengikuti pola gejolak politik sebelumnya yang relatif cepat mereda.
Jangan Ambil Keputusan Berdasarkan Rumor
Di tengah ketidakpastian, Dradjad menekankan pentingnya edukasi bagi investor dan pemangku kepentingan pasar. Menurutnya, keputusan investasi harus didasarkan pada informasi yang valid dan terverifikasi, bukan kabar yang belum jelas kebenarannya.
“Investor dan stakeholders education itu sangat krusial, supaya mereka tidak mengambil keputusan berdasarkan rumor, entah itu rumor politik, rumor pasar, apapun,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil terburu-buru berdasarkan kabar burung justru dapat memperkeruh kondisi pasar.
Bukan Hanya Faktor Politik
Bank Indonesia (BI) menyebut tekanan terhadap rupiah dalam beberapa hari terakhir tidak semata dipengaruhi faktor domestik. Dari luar negeri, meningkatnya ekspektasi pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve, ikut menekan mata uang negara berkembang. Suku bunga AS yang lebih tinggi membuat aset berbasis dolar lebih menarik bagi investor, sehingga permintaan dolar naik.
Dari dalam negeri, BI mencermati sejumlah faktor, antara lain kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, penyedia indeks yang menjadi acuan banyak investor global. Potensi ini masih menjadi kekhawatiran pasar, belum keputusan final. Faktor lainnya adalah dinamika perekonomian domestik serta meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir tahun.
Tekanan ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa pekan. Seperti dilaporkan Bisnis.com, rupiah sudah ditutup di level Rp18.133 per dolar AS pada Senin (26/10/2026). Saat itu, Gubernur BI Destry Damayanti memastikan bank sentral terus hadir di pasar untuk menstabilkan nilai tukar. “Kami tetap ada di pasar,” ujarnya, seraya menyebut pergerakan rupiah bergantung pada keseimbangan pasokan dan permintaan.
Mengapa Berbeda dengan 1998?
Krisis 1998 bermula dari krisis keuangan Asia yang menghantam sistem perbankan dan dunia usaha Indonesia, lalu berkembang menjadi krisis politik besar. Kala itu, rupiah anjlok berkali-kali lipat dalam hitungan bulan, banyak bank ditutup, dan perusahaan bangkrut karena utang dolar yang membengkak.
Situasi saat ini berbeda. Pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir berada di kisaran puluhan poin per hari, dan bank sentral aktif melakukan intervensi. Pemerintah pun menilai pasar dan dunia usaha punya daya tahan yang lebih baik. Mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden juga sudah jelas: MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.
Dampaknya bagi Warga Desa
Meski terdengar seperti urusan pasar keuangan di kota besar, pelemahan rupiah bisa terasa hingga ke desa jika berlangsung lama. Katadata mencatat, rupiah yang melemah membuat biaya impor naik karena sebagian besar perdagangan internasional menggunakan dolar. Barang dengan kandungan impor tinggi seperti bahan bakar, obat-obatan, gandum, dan kedelai berpotensi naik harga. Kedelai menjadi bahan baku tahu dan tempe, lauk sehari-hari keluarga di desa.
Sektor layanan publik juga ikut terdampak. Editorial Media Indonesia yang dimuat Metro TV menyoroti bahwa industri farmasi nasional sangat bergantung pada bahan baku impor, begitu pula reagen dan perlengkapan laboratorium. Jika tekanan kurs berlangsung lama, biaya layanan kesehatan bisa naik dan membebani pembiayaan BPJS Kesehatan. Di sisi lain, beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang pemerintah dalam rupiah juga ikut membengkak, yang berpotensi mempersempit ruang anggaran untuk pembangunan dan bantuan sosial.
Karena itu, harapan pemerintah agar tekanan ini hanya berlangsung singkat menjadi penting bagi masyarakat luas. Bagi warga, langkah yang bijak adalah tidak panik, tidak termakan rumor, dan tetap mengelola keuangan rumah tangga secara hati-hati.
Tanya Jawab Seputar Pelemahan Rupiah
Berapa posisi rupiah saat ini?
Pada pembukaan perdagangan Kamis (12/11/2026), rupiah berada di Rp18.198 per dolar AS, melemah 49 poin atau 0,27 persen dari penutupan sebelumnya di Rp18.149.
Apakah ini krisis seperti 1998?
Menurut Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, tidak. Gejolak akibat dinamika politik umumnya bersifat sementara, berbeda dengan krisis Asia 1998 yang berkembang menjadi krisis besar.
Apa saja penyebab rupiah melemah?
Selain dinamika politik, BI menyebut ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, kekhawatiran penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, dinamika ekonomi domestik, dan naiknya kebutuhan valas menjelang akhir tahun.
Apa dampaknya bagi masyarakat?
Jika berlangsung lama, harga barang berkandungan impor seperti BBM, obat, gandum, dan kedelai berpotensi naik, dan beban anggaran negara untuk subsidi serta bunga utang bertambah.
Disarikan dari RRI dan VOI, dengan tambahan data dari Bisnis.com, Katadata, dan Metro TV.
