Warga Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, berkumpul di halaman balai desa saat pendaftaran bakal calon kepala desa, Jumat (20/11/2026). (Foto: PanturaNews)
Suasana pendaftaran bakal calon kepala desa di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, memanas. Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Warga Peduli Desa Warureja berkumpul di halaman Balai Desa Warureja, Jumat (20/11/2026), untuk menolak bakal calon kepala desa yang mereka nilai sebagai calon “boneka” atau “bayaran”.
Warga datang membawa sejumlah spanduk berisi penolakan. Aksi ini digelar bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala desa untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Februari 2027.
Dipicu Unggahan Media Sosial
Aksi warga dipicu oleh unggahan di media sosial yang memperlihatkan dua bakal calon mendaftar di kantor desa. Menurut warga, kedua orang tersebut bukan warga asli Desa Warureja. Warga menduga mereka diajukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan kelompok, bukan murni sebagai calon pilihan masyarakat setempat.
Koordinator aksi, Dewanto, menegaskan sikap warga yang menolak praktik semacam itu.
Kami menolak apapun namanya, apakah itu bakal calon kades boneka atau joki, karena ini menciderai demokrasi Pilkades.
Dewanto, Koordinator Solidaritas Warga Peduli Desa Warureja
Mobil Diadang Warga
Sekitar pukul 10.00 WIB, warga mengadang sebuah mobil yang disebut hendak menuju balai desa untuk mendaftar. Mobil itu berisi sekitar tiga orang dan dikawal dua orang berseragam. Begitu dihadang, mobil tersebut berbalik arah dan melaju kencang, sehingga warga tidak sempat mengejarnya. Identitas penumpang mobil maupun dua orang berseragam itu tidak diketahui.
Pendaftaran resmi ditutup pukul 10.48 WIB. Ketua Panitia Pilkades Desa Warureja, Sayana, S.Pd., menyampaikan bahwa hingga penutupan terdapat lima bakal calon kepala desa yang mendaftar.
Panitia Jalankan Tugas Sesuai Aturan
Sayana menegaskan bahwa panitia akan tetap menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan. Menurut keterangan yang dihimpun PanturaNews, berkas pendaftaran para bakal calon dinilai panitia telah lengkap sesuai Peraturan Bupati yang berlaku.
Perlu dicatat, tudingan “boneka” atau “bayaran” merupakan penilaian warga yang berunjuk rasa. Belum ada keterangan resmi yang membuktikan tudingan tersebut, dan setiap bakal calon yang telah mendaftar sesuai aturan tetap memiliki hak yang sama untuk mengikuti tahapan Pilkades. Desa Bersuara membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait.
Bolehkah Calon dari Luar Desa?
Secara regulasi, persyaratan calon kepala desa diatur dalam Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 2015, syarat bahwa calon kepala desa harus berdomisili di desa setempat tidak lagi diwajibkan. Artinya, warga dari luar desa pada dasarnya dapat mencalonkan diri, sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.
Meski demikian, keresahan warga Warureja menunjukkan bahwa legitimasi seorang kepala desa tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan berkas. Warga ingin memastikan calon yang maju benar-benar mengenal desanya dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan kelompok tertentu.
Menjaga Pilkades Tetap Sehat
Pilkades serentak 2027 akan digelar di banyak daerah, termasuk di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Momen ini menjadi ujian bagi demokrasi desa. Agar Pilkades berjalan jujur dan damai, sejumlah hal perlu dijaga bersama:
- panitia bekerja transparan dan netral dalam memverifikasi berkas setiap bakal calon;
- warga menyampaikan keberatan melalui jalur resmi, seperti pengaduan tertulis kepada panitia atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- aparat dan pemerintah kecamatan memastikan situasi tetap kondusif; serta
- semua pihak menghindari tindakan yang dapat memicu kericuhan atau ujaran yang menyerang pribadi.
Aspirasi warga Warureja patut didengar, namun penyelesaiannya tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, Pilkades pada Februari 2027 dapat menghasilkan kepala desa yang legitimate dan diterima oleh seluruh warga.
Disarikan dari PanturaNews.
