Juknis Baru BGN Picu Protes, Ratusan Relawan Dapur MBG di Polman Kepung Lokasi Rapat

POLEWALI MANDAR — Ratusan relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, turun ke jalan memprotes petunjuk teknis (juknis) baru Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menilai aturan itu akan mengurangi jumlah pekerja di dapur sekaligus memangkas penghasilan para relawan yang selama ini menggantungkan nafkah dari program tersebut.

Seperti dilaporkan iNewsPolman.id, aksi pada Jumat (6/11/2026) itu didominasi relawan perempuan. Massa berkumpul di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, lalu bergerak ke Hotel Al Iklas. Di hotel tersebut, para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah menggelar rapat bersama Koordinator Regional BGN Sulawesi Barat. Para relawan kemudian mengepung lokasi rapat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Apa yang Diubah Juknis Baru?

Menurut Koordinator Regional BGN Sulbar, juknis baru mengatur batas jumlah relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur. Dapur yang melayani kurang dari 3.000 penerima manfaat hanya boleh mempekerjakan paling banyak 31 relawan. Sebelumnya, satu dapur bisa mempekerjakan sekitar 47 orang atau lebih.

Koordinator solidaritas relawan, Santi Dwi, memberi gambaran dampaknya. Satu dapur yang kini memiliki sekitar 49 relawan bisa kehilangan hingga 16 orang. Posisi yang paling terdampak antara lain bagian persiapan bahan makanan, pencucian ompreng atau wadah makan, serta petugas kebersihan. Opsi rotasi sif yang ditawarkan pun dinilai tetap akan mengurangi jam kerja dan pendapatan relawan.

Persoalan lain adalah honor. Para relawan menyebut honor harian akan turun dari Rp135.000 menjadi Rp100.000 per orang. Mereka juga mendapat kabar bahwa perubahan itu mulai berlaku pekan depan, sehingga waktu untuk menyesuaikan diri sangat sempit.

Tuntutan Relawan

Dalam aksinya, para relawan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

• BGN menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan efisiensi anggaran yang melatarbelakangi juknis baru.
• Nasib relawan yang sudah bekerja selama ini dipertimbangkan sebelum aturan diterapkan.
• Penerapan aturan tidak dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai.

Bagi banyak relawan, sebagian besar perempuan dari desa dan kelurahan sekitar dapur, honor harian dari dapur MBG telah menjadi penopang ekonomi keluarga. Karena itu, pengurangan jumlah relawan dan honor dirasakan langsung di tingkat rumah tangga.

Berbeda dengan Sikap BGN Sebelumnya

Persoalan jumlah relawan sebenarnya pernah disinggung BGN. Pada Desember 2025, seperti dilaporkan Jawa Pos, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa mitra, yayasan, dan kepala SPPG dilarang memberhentikan relawan dapur meski jumlah penerima manfaat dikurangi. Ia menyebut program MBG menyerap sekitar 47 tenaga kerja lokal per SPPG sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi warga.

Saat itu, BGN juga menyiapkan mekanisme at cost untuk honor relawan, yakni penggantian biaya riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Di sisi lain, BGN menetapkan kapasitas setiap SPPG sebanyak 2.000 siswa ditambah 500 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang dapat naik hingga 3.000 jika SPPG memiliki juru masak bersertifikat.

Perlindungan relawan juga pernah menjadi perhatian. Pada April 2026, BGN mewajibkan mitra dan yayasan mendaftarkan seluruh relawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kala itu, BGN mencatat masih ada 278.614 relawan di 5.322 SPPG yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Angka ini menggambarkan betapa besarnya jumlah warga yang kini bekerja di dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.

Juknis yang Terus Berubah

Ini bukan kali pertama juknis MBG direvisi. Pada Januari 2026, BGN memberlakukan juknis untuk tahun anggaran 2026 yang merevisi aturan sebelumnya, termasuk mengganti sejumlah nama jabatan di SPPG, seperti ahli gizi menjadi Pengawas Gizi, akuntan menjadi Pengawas Keuangan, dan ahli sanitasi menjadi Pengawas Sanitasi. Perubahan aturan yang cukup sering membuat para pengelola dan relawan di daerah harus terus menyesuaikan diri.

Di sinilah pentingnya komunikasi yang jelas. Efisiensi anggaran bisa saja menjadi kebutuhan, tetapi penerapannya di lapangan menyangkut nasib ribuan orang yang setiap hari memasak, mengemas, dan mencuci peralatan agar makanan bergizi sampai ke tangan anak-anak sekolah.

Menunggu Jawaban BGN

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari BGN pusat terkait protes relawan di Polman maupun rincian juknis baru yang dipersoalkan. Desa Bersuara akan memperbarui informasi ini jika BGN memberikan keterangan.

Bagi pemerintah desa dan kelurahan yang wilayahnya menjadi lokasi dapur MBG, situasi ini juga patut dicermati. Dapur MBG telah menjadi salah satu sumber lapangan kerja baru di tingkat lokal. Perubahan kebijakan di tingkat pusat dapat langsung berdampak pada pendapatan warga, sehingga perlu dikawal agar tujuan program, yaitu gizi anak dan penguatan ekonomi lokal, tetap berjalan beriringan.

Program Raksasa dengan Puluhan Ribu Dapur

Skala program MBG membuat setiap perubahan aturan berdampak luas. Menurut data Kementerian Keuangan yang dilaporkan Katadata pada Oktober 2026, realisasi anggaran MBG hingga 30 September 2026 mencapai sekitar Rp153,2 triliun. Program ini menjangkau 57 juta penerima manfaat pada September 2026, naik dari 52,4 juta pada Januari, dan didukung 27.485 SPPG di seluruh Indonesia.

Dengan puluhan ribu dapur yang masing-masing mempekerjakan puluhan relawan, perubahan batas jumlah relawan dari sekitar 47 menjadi 31 orang per dapur berpotensi memengaruhi banyak pekerja di berbagai daerah, bukan hanya di Polman. Karena itu, kejelasan tentang cakupan dan waktu pemberlakuan juknis baru menjadi penting bagi relawan di seluruh Indonesia.

Rantai Ekonomi di Sekitar Dapur

Dampak dapur MBG bagi ekonomi lokal tidak hanya datang dari honor relawan. Setiap hari, dapur membutuhkan pasokan beras, sayur, telur, ikan, daging, hingga bumbu dalam jumlah besar. Banyak di antaranya dibeli dari petani, peternak, nelayan, dan pedagang di sekitar lokasi dapur. Karena itu, kebijakan yang menyangkut operasional dapur, termasuk soal tenaga kerja, ikut menentukan seberapa besar manfaat program ini bagi perputaran ekonomi desa.

Di sisi lain, pengelola dapur juga dituntut menjaga mutu dan keamanan pangan. Jumlah tenaga yang terlalu sedikit dikhawatirkan menambah beban kerja di bagian persiapan, pencucian, dan kebersihan, padahal bagian-bagian itu berkaitan langsung dengan higienitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.

Yang Perlu Diperhatikan Relawan

Sambil menunggu penjelasan resmi, ada beberapa hal yang bisa dicermati para relawan dapur MBG:

• Memastikan kejelasan perjanjian kerja dengan mitra atau yayasan pengelola SPPG, termasuk besaran honor dan jam kerja.
• Memeriksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang menurut BGN wajib didaftarkan oleh mitra dan yayasan.
• Menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, seperti koordinator wilayah BGN, dinas tenaga kerja, atau DPRD setempat.

Disarikan dari iNewsPolman.id, pemberitaan Jawa Pos (1, 2, 3).