Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Komisi III DPR Minta Tim Khusus Polri Usut hingga ke Dalangnya

JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta tim khusus bentukan Polri mengusut perkara ini secara tuntas, tidak tebang pilih, dan mampu mengungkap siapa dalang di balik penyadapan tersebut.

Seperti dilaporkan kumparan, Sahroni menegaskan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, termasuk perwira tinggi maupun mantan pejabat negara. Menurutnya, perkara ini tidak bisa dianggap ringan karena sasaran penyadapan adalah Presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia meminta tim khusus tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri siapa yang memberi perintah dan untuk kepentingan apa penyadapan itu dilakukan.

Sahroni juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang membentuk tim khusus di bawah pimpinan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Asep Safrudin. Ia meminta Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja serius, profesional, dan transparan agar publik bisa mengikuti perkembangan perkara ini.

Tiga Tersangka, Satu Saksi Kunci

Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (3/11/2026). Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut mereka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sejumlah media, antara lain IDX Channel, NU Online, dan Mojok, mengidentifikasi LSP sebagai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN sebagai Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan EH sebagai Irjen Eko Hadi Santoso.

Satu perwira tinggi lain berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Sejumlah pemberitaan sempat menyebut SU sebagai salah satu tersangka, tetapi keterangan resmi Bareskrim menyatakan statusnya hingga kini masih saksi. Ketiga tersangka dilaporkan ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Modus: Nomor Dimasukkan ke Sistem Penyadapan Resmi

Menurut penjelasan Bareskrim, para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal sepanjang 2025 hingga 2026. Mereka diduga mengarahkan agar sejumlah nomor telepon pribadi dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang semestinya hanya digunakan untuk penyadapan dalam rangka penegakan hukum.

Masalahnya, penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permintaan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi. Asep menyebut nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum apa pun. Padahal, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa penyadapan harus melalui prosedur permintaan dan persetujuan berjenjang, termasuk izin dari ketua pengadilan negeri.

Selain nomor telepon Presiden, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan barang bukti. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Bareskrim menyebut temuan itu diperoleh melalui pendekatan scientific crime investigation.

Istana: Presiden Prihatin, Motif Belum Diketahui

Pada hari yang sama dengan penetapan tersangka, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden sudah mengetahui kasus ini karena dilaporkan langsung oleh Kapolri. Yusril menilai penyadapan terhadap Presiden dan para menteri bukan perkara sederhana, melainkan masalah serius bagi negara.

Sehari kemudian, Rabu (4/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah tokoh. Seperti tercantum dalam rilis Sekretariat Kabinet, Prasetyo menilai perbuatan tersebut dapat mengarah pada makar karena berpotensi membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pimpinan negara.

Meski demikian, Istana mengaku belum mengetahui motif di balik penyadapan. Prasetyo mengatakan pemerintah masih menunggu hasil penyidikan kepolisian dan juga bertanya-tanya untuk apa penyadapan itu dilakukan. Ia meminta masyarakat tidak khawatir karena penyadapan diatur undang-undang dan perbuatan ini dikaitkan dengan oknum tertentu.

Dicopot dari Kursi KSP

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengumumkan bahwa Presiden telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan itu disebut ditandatangani pada pagi hari. Untuk menjaga roda kerja kantor tersebut, Letjen Aryo Windutomo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kapolri agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dalam keterangan di Mabes Polri pada Kamis (5/11/2026), menegaskan penanganan perkara ini murni penegakan hukum berdasarkan bukti dan prosedur, bukan karena persaingan internal. Ia meminta seluruh jajaran tetap solid dan menjadikan kasus ini pelajaran bagi institusi.

Kronologi Singkat

• 2025–2026: Nomor-nomor telepon pribadi diduga dimasukkan ke server LIMS dan disadap tanpa dasar penegakan hukum.
• Oktober 2026: Para tersangka diduga memerintahkan penghapusan jejak log untuk menghilangkan bukti.
• Selasa, 3 November 2026: Bareskrim menetapkan LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka; Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden sudah menerima laporan Kapolri.
• Rabu, 4 November 2026: Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan Presiden dan mengumumkan pencopotan Listyo Sigit dari kursi KSP.
• Kamis, 5 November 2026: Kapolri menegaskan penanganan perkara murni penegakan hukum dan meminta jajaran tetap solid.
• Jumat, 6 November 2026: Komisi III DPR melalui Ahmad Sahroni meminta tim khusus menemukan dalang penyadapan.

Aturan Penyadapan di Indonesia

Di Indonesia, penyadapan pada prinsipnya dilarang kecuali dilakukan aparat yang berwenang untuk kepentingan penegakan hukum dan sesuai prosedur undang-undang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang intersepsi atau penyadapan tanpa hak atas informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. UU yang sama juga melarang akses ilegal ke sistem elektronik serta penghapusan atau pengubahan data elektronik tanpa hak.

Kewenangan menyadap memang dimiliki sejumlah lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, dan BIN, tetapi penggunaannya dibatasi untuk perkara tertentu dan wajib melalui mekanisme izin serta pengawasan. Ketika sistem penyadapan resmi diduga dipakai untuk kepentingan di luar penegakan hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan pejabat negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Mengapa Publik Perlu Mengawal

Kasus ini menyangkut hak dasar warga atas privasi komunikasi. Kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum diberikan untuk mengungkap kejahatan, bukan untuk memantau lawan politik, jurnalis, atau masyarakat sipil. Karena itu, desakan agar tim khusus menemukan dalang dan motif di balik penyadapan menjadi penting, sekaligus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap sistem penyadapan negara.

Seluruh perbuatan yang disangkakan kepada para tersangka masih berstatus dugaan dan belum diuji di pengadilan. Para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Desa Bersuara akan terus mengikuti perkembangan perkara ini.

Disarikan dari kumparan, IDX Channel, NU Online, Mojok, Sekretariat Kabinet, Katadata, dan RCTI+.