Foto udara gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kessilampe di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (1/11/2026). (Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah)
JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan aturan baru untuk klinik yang beroperasi di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam aturan tersebut, klinik Kopdes tidak lagi menggunakan skema integrasi dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), melainkan akan mengikuti aturan yang berlaku bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta.
Hal itu dikonfirmasi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman, seperti dilaporkan detikHealth, Minggu (15/11/2026). “Klinik di KDMP mengikuti aturan untuk FKTP swasta,” ujarnya.
Dari Percontohan ke Aturan Baru
Klinik desa sejatinya sudah masuk dalam desain usaha Kopdes Merah Putih sejak awal. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 menyebut klinik desa/kelurahan dan apotek desa/kelurahan sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi, bersama gerai sembako, simpan pinjam, cold storage, dan logistik desa, seperti diulas Jawa Pos.
Untuk menjalankannya, Kemenkes menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/737/2025 pada 18 Juli 2025 tentang petunjuk teknis percontohan Klinik Desa dan Apotek Desa oleh badan usaha koperasi. Dalam skema percontohan itu, koperasi menjadi induk usaha klinik desa dan mengurus administrasi keuangannya, sementara kepala klinik ditunjuk atas persetujuan kepala puskesmas setempat.
Menurut Aji, skema percontohan dirancang karena besarnya kebutuhan belanja modal dan operasional. “Karena perhitungan capex dan opex yang cukup besar, maka disusun percontohan,” jelasnya.
Inpres Kedua Mengubah Skema
Arah kebijakan berubah setelah terbitnya Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih. Dalam aturan tersebut, koperasi diarahkan memiliki infrastruktur sendiri, termasuk sarana klinik. Konsekuensinya, belanja modal dan biaya operasional klinik tidak bisa lagi digabung dengan Pustu.
“Dengan terbitnya aturan tersebut, maka capex dan opex klinik di KDMP tidak lagi bisa disatukan dengan Pustu,” kata Aji. Aturan baru nantinya akan mencabut Kepmenkes tentang juknis percontohan yang berlaku sebelumnya.
Apa Artinya bagi Klinik Kopdes?
Dengan mengikuti aturan FKTP swasta, klinik Kopdes pada dasarnya akan diperlakukan seperti klinik pratama swasta pada umumnya. Ini berarti klinik harus memenuhi persyaratan perizinan, operasional, praktik dokter, sarana-prasarana, dan mutu layanan sebagaimana klinik swasta lain.
Status ini juga membuka peluang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito pada akhir Oktober 2026 menyatakan pihaknya terbuka bekerja sama dengan klinik Kopdes, asalkan memenuhi syarat sebagai FKTP. “Kalau Koperasi Merah Putih menyediakan klinik sesuai syarat-syarat FKTP, bisa,” ujarnya, seperti dilaporkan Jawa Pos. Ia juga menepis isu bahwa BPJS Kesehatan akan dihapus dan digantikan klinik Kopdes, dan menegaskan BPJS justru akan diperkuat melalui kolaborasi.
Tujuh Gerai Usaha Kopdes
Klinik dan apotek merupakan dua dari tujuh gerai usaha yang dirancang untuk Kopdes Merah Putih. Pembangunan fisik gerai pun terus berjalan di berbagai daerah. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, Dinas Koperasi dan UMKM setempat mencatat 208 dari 500 gerai Kopdes/Kel Merah Putih yang telah rampung dibangun sudah terverifikasi siap dan layak beroperasi.
Kehadiran klinik di koperasi desa diharapkan memperluas akses layanan kesehatan primer bagi warga, terutama di wilayah yang jauh dari puskesmas. Bagi warga desa, keberadaan klinik dan apotek di lingkungan sendiri berarti pemeriksaan kesehatan dan pembelian obat bisa dilakukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kecamatan atau kabupaten.
Tantangan: Tenaga Kesehatan dan Kelayakan Usaha
Perubahan skema ini membawa tantangan tersendiri. Tanpa integrasi dengan Pustu, koperasi perlu menyiapkan sendiri tenaga kesehatan, peralatan, dan biaya operasional klinik. Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan di desa, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu faktor penentu apakah klinik bisa beroperasi secara berkelanjutan.
Karena itu, pengurus Kopdes dan pemerintah desa perlu menghitung secara cermat kelayakan usaha klinik, mulai dari perkiraan jumlah pasien, potensi kerja sama dengan BPJS Kesehatan, hingga koordinasi dengan puskesmas setempat. Desa Bersuara akan terus memantau terbitnya aturan baru ini dan dampaknya bagi koperasi di desa.
Disarikan dari detikHealth, dengan tambahan informasi dari Jawa Pos.
