November 15, 2026
Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Gurindam.id)

Empat tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945 diterjemahkan pemerintahan Prabowo menjadi agenda kesejahteraan. Data BPS menunjukkan kemiskinan, pengangguran, dan IPM membaik, tetapi kemiskinan di desa masih lebih tinggi dari kota dan ketimpangan antarwilayah tetap menjadi pekerjaan rumah.

JAKARTA — Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menetapkan empat tujuan bernegara Indonesia: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rumusan yang telah berusia lebih dari tujuh dekade itu kini diterjemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi agenda pembangunan dengan kesejahteraan rakyat sebagai poros utamanya.

Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan atau 663 hari kepemimpinannya, setara dengan satu kebijakan strategis setiap lima hari, seperti dirangkum Gurindam.id. Lalu, sejauh mana arah itu tercermin dalam data, dan bagaimana dampaknya bagi desa?

Melindungi dari Kemiskinan dan Kelaparan

Prabowo memaknai “melindungi segenap bangsa” secara konkret, yakni melindungi rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan. Menurutnya, kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin 22,93 juta orang, berkurang 920 ribu jiwa dibandingkan Maret 2025. Garis kemiskinan nasional berada di Rp669.235 per kapita per bulan.

Kemiskinan Desa Masih Lebih Tinggi

Namun, bagi desa, angka nasional itu menyimpan catatan penting. Data BPS yang dihimpun Databoks Katadata menunjukkan tingkat kemiskinan di perdesaan pada Maret 2026 mencapai 10,67 persen atau sekitar 12,1 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 6,34 persen atau 10,83 juta orang. Artinya, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia tinggal di desa.

Di saat yang sama, BPS juga mencatat ketimpangan pengeluaran sedikit melebar, dengan rasio gini Maret 2026 naik menjadi 0,368, seperti dilaporkan Bisnis.com. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan perlu dibarengi upaya pemerataan, terutama untuk menjangkau warga di perdesaan.

Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen

Untuk memajukan kesejahteraan umum, stabilitas ekonomi menjadi prasyarat. BPS melaporkan perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan III 2025 yang sebesar 5,04 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menyebut capaian ini menunjukkan tren stabilisasi pertumbuhan di atas level lima persen, seperti dilaporkan Metro TV.

Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,20 persen, diikuti perdagangan 0,94 persen dan konstruksi 0,62 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62 persen, menandakan daya beli masyarakat masih terjaga.

Pengangguran Terendah sejak 1994

Di pasar kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke 4,65 persen pada 2026, terendah sejak 1994. Capaian ini terjadi saat angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, hampir dua kali lipat dibanding era 1990-an yang berkisar 83,32 juta orang. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai angka ini mencerminkan pesatnya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru.

Mencerdaskan Bangsa: IPM Naik ke 76,59

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 0,69 poin menjadi 76,59 pada 2026, masuk kategori pembangunan manusia tinggi. Umur harapan hidup meningkat menjadi 74,68 tahun, harapan lama sekolah mencapai 13,34 tahun, dan pengeluaran riil per kapita naik menjadi Rp13,37 juta per tahun.

Empat provinsi naik status. Bali dan Kalimantan Timur naik dari kategori tinggi ke sangat tinggi, sementara Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan naik dari sedang ke tinggi. Meski begitu, kesenjangan antarwilayah masih lebar. Papua Pegunungan masih berada di kategori rendah dengan IPM 55,25, jauh di bawah DKI Jakarta yang mencapai 85,88.

Capaian yang Menyentuh Desa

Sejumlah capaian yang dipaparkan Presiden dalam pidato kenegaraan bersentuhan langsung dengan kehidupan di desa:

  • Pangan: swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
  • Pupuk: penghapusan 145 aturan penyaluran pupuk dan penurunan harga pupuk 20 persen.
  • Energi: penerapan biodiesel B50 berbasis sawit sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026, dengan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.
  • Infrastruktur: pembangunan 2.228 kilometer jalan desa, 3.500 jembatan, 3.400 titik air bor, dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih.
  • Kesehatan dan pendidikan: 108 juta warga mengikuti Cek Kesehatan Gratis, 182 Sekolah Rakyat dibuka, dan 43.000 anak jalanan kembali bersekolah.

“Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit sehingga mulai 1 Juli 2026 kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri,” kata Prabowo dalam pidatonya. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran Rp173,21 triliun hingga Oktober 2026 dan menjangkau 58,2 juta penerima, sebagaimana diulas dalam laporan Desa Bersuara sebelumnya.

Tantangan yang Masih Membayangi

Di balik capaian makro, sejumlah tantangan struktural tetap perlu perhatian. Bank Dunia dalam pernyataan bersama dengan BPS mencatat, berdasarkan standar negara berpendapatan menengah atas (US$8,30 PPP per hari), sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional tersebut. BPS menjelaskan perbedaan ini terutama karena penentuan garis kemiskinan, bukan karena memburuknya kondisi hidup, sebab Bank Dunia menaikkan ambang batasnya setelah Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023.

Indonesia juga masih menikmati bonus demografi, tetapi mulai memasuki fase penuaan penduduk. Ini menjadi ujian bagi kemampuan negara memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menopang seluruh lapisan, termasuk kelompok nonproduktif.

Prabowo sendiri mengakui pekerjaan belum selesai. “Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” ujarnya. Namun ia menegaskan arah pemerintahannya: “Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia.”

Desa sebagai Ukuran Keberhasilan

Pada akhirnya, keempat tujuan bernegara bermuara pada satu hal: kesejahteraan nyata seluruh rakyat. Dengan kemiskinan perdesaan yang masih lebih tinggi dari perkotaan, desa menjadi salah satu ukuran paling jujur untuk menilai apakah pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang berada di pinggiran. Konsistensi implementasi program, mulai dari pangan, infrastruktur desa, hingga penguatan ekonomi warga, akan menentukan apakah amanat konstitusi itu benar-benar terasa hingga ke pelosok.

Disarikan dari Gurindam.id, dengan tambahan data dari Databoks Katadata, Metro TV, dan Bisnis.com.

Tinggalkan Balasan