Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan sambutan pada pembukaan GMH National Leadership Academy 2026 di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Foto: Dok. Kemendes PDT/RM.id)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak berarti dana tersebut diambil oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, seluruh hasil pembangunan koperasi akan menjadi milik desa sepenuhnya.
Penegasan itu disampaikan Yandri di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026), menanggapi polemik penggunaan Dana Desa untuk KDMP yang kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nantinya 100 persen menjadi aset desa. Jadi, tidak ada yang berubah. Justru infrastruktur di desa menjadi lebih baik sekarang.
Yandri Susanto, Mendes PDT
Kepala Desa dan Asosiasi Mendukung
Yandri mengaku telah berkomunikasi langsung dengan 10 asosiasi desa serta sejumlah kepala desa terkait pelaksanaan KDMP. Menurutnya, hasil komunikasi tersebut menunjukkan dukungan terhadap keberadaan koperasi desa.
Itu merupakan pendapat penggugat, tetapi sejauh yang saya ketahui, kepala desa yang kami temui, terutama 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi dengan kami, tidak ada yang keberatan dengan Kopdes.
Yandri Susanto
Ia menambahkan, pembangunan KDMP diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Yandri menilai pihak yang mengajukan gugatan belum sepenuhnya memahami tujuan pembentukan koperasi tersebut, namun tetap menghormati pendapat mereka.
Ada Kopdes, ada gerakan ekonomi. Mungkin yang menyampaikan itu belum memahami filosofinya, tetapi kami menghormati pendapat tersebut. Insyaallah, kepala desa lainnya mendukung.
Yandri Susanto
Hingga kini, Kemendes PDT disebut belum menerima permintaan untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut.
Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
Permohonan uji materi diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute) dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam sidang kedua pada Senin (16/11/2026), para pemohon meminta MK melarang pemerintah mengalihkan beban pembiayaan program pemerintah kepada keuangan desa, termasuk melalui pengurangan Dana Desa atau penjaminan aset desa.
Kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, menyebut permohonan telah diperbaiki atas nasihat majelis panel hakim, dari semula 15 norma menjadi empat norma, yakni Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) UU Desa, Pasal 134 ayat (3) UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. Para pemohon juga menekankan pentingnya musyawarah desa dalam menentukan prioritas pembangunan.
Perkara ini masih berproses, dan putusan sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi.
Koperasi yang Mulai Beroperasi
Di lapangan, KDMP terus bergerak. Pada pertengahan Oktober 2026, pemerintah mengoperasikan koperasi secara serentak di 10.070 titik. Hingga 12 Oktober 2026, sekitar 23 ribu bangunan KDMP telah rampung dan 28.626 manajer koperasi telah direkrut. Di sejumlah lokasi, warga mulai merasakan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau di gerai koperasi.
Pembangunan juga berlanjut di daerah. Di Kabupaten Bireuen, Aceh, misalnya, 101 gedung KDMP telah rampung dibangun dan 50 unit di antaranya siap beroperasi. Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf Dikdik Sukayat menegaskan hal senada dengan Mendes: setelah selesai dibangun, gedung dan peralatan KDMP menjadi aset desa dan akan dikelola oleh warga desa sendiri.
Aset Desa, Ekonomi Desa
Penegasan bahwa KDMP menjadi aset desa penting untuk menjawab kekhawatiran sebagian pemerintah desa. Dengan status aset desa, gedung, gerai, dan peralatan koperasi menjadi kekayaan bersama yang dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan warga, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pupuk, hingga pemasaran produk UMKM lokal.
Ke depan, keberhasilan KDMP akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, keterlibatan warga sebagai anggota, serta sinergi dengan BUMDes dan pemerintah desa. Dengan begitu, koperasi benar-benar menjadi motor ekonomi baru yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Disarikan dari Demokratis, Metro Aceh, dan Good News From Indonesia.
