Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam kunjungan kerja MPR RI ke Natuna, Kepulauan Riau. (Foto: Istimewa/Gurindam.id)
NATUNA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa pembangunan Natuna sebagai wilayah perbatasan tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan pertahanan dan keamanan. Penguatan ekonomi, kesejahteraan nelayan, pangan, konektivitas, dan infrastruktur juga harus menjadi perhatian nasional.
Hal itu disampaikan Ibas saat kunjungan kerja MPR RI ke Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau. Ia menyoroti posisi strategis Natuna bagi Indonesia, baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonominya.
“Natuna ini tidak hanya kita perhatikan dari pertahanan dan keamanannya. Kita juga harus memastikan ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan pemerataan terus kita ikhtiarkan secara berkelanjutan.”
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Ketua MPR RI
Butuh Intervensi Presiden
Dengan karakter geografis sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan, Natuna menghadapi tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, Ibas mendorong sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, MPR, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini perlu intervensi nasional, intervensi Presiden. Para menteri terkait juga perlu melakukan konsolidasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah,” ujar Ibas.
Industrialisasi Perikanan untuk Nelayan
Perikanan menjadi salah satu sorotan utama. Natuna memiliki potensi kelautan yang besar, tetapi nelayan masih menghadapi tantangan cuaca, biaya operasional, keterbatasan sarana, serta pengolahan hasil tangkapan yang belum optimal.
Ibas mendorong industrialisasi perikanan terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi warga. “Potensi yang ada dengan wilayah pelayaran yang begitu luas coba dikonsolidasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana dibuat industrialisasi perikanan terpadu di sini supaya ada kemandirian jangka panjang,” katanya. Industri perikanan lokal juga dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah yang membuat biaya logistik dan harga barang tinggi.
Harga Pangan dan Tiket Pesawat
Ibas juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok akibat kondisi geografis, ongkos transportasi, dan harga bahan bakar. Ia mendorong penguatan pasar murah serta dukungan pasokan Bulog saat warga tertekan cuaca atau gangguan distribusi.
Soal konektivitas, ia mengusulkan pemerintah mengkaji subsidi tarif penerbangan khusus wilayah perbatasan. “Bagaimana kalau kita dorong ada subsidi tarif penerbangan khusus perbatasan. Ini juga bisa mengurangi beban masyarakat yang datang ke sini,” ujarnya, seraya menekankan perlunya perhitungan bisnis yang matang agar rute penerbangan berkelanjutan.
Energi, Wisata Bahari, dan Dana Bagi Hasil
Selain perikanan, Natuna dinilai punya potensi besar di sektor minyak dan gas serta wisata bahari. Ibas meminta investasi migas dikawal agar memberi manfaat bagi daerah, sementara pariwisata dikembangkan bersama peningkatan kapasitas warga dan ekonomi kreatif lokal. “Natuna ini punya potensi bahari yang unggul. Bagaimana potensi pariwisata bahari ini bisa hidup sehingga ekonomi kreatif masyarakat juga berkembang,” katanya.
Terkait keterbatasan fiskal daerah, Ibas berharap Dana Bagi Hasil benar-benar kembali dirasakan kabupaten melalui program yang berkualitas. “Bukan berarti Natuna dianaktirikan,” tegasnya.
Menjaga Natuna, Menjaga NKRI
Ibas menegaskan bahwa menjaga Natuna adalah bagian dari menjaga keutuhan NKRI. Wilayah perbatasan yang aman, katanya, harus sekaligus dihuni masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
“Jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita tidak setiap hari datang ke sini, kita terus memikirkan bagaimana Indonesia yang sama-sama kita cintai ini terus kita kawal,” ujar Ibas. “Kita yakin, step by step, Natuna akan terus kita kembangkan.”
Disarikan dari Gurindam.id.
