Wamendagri Bima Arya Sugiarto membuka KDMK Angkatan III di Universitas Sriwijaya, Palembang, Rabu (4/11/2026). (Foto: Kemendagri via detikNews)
PALEMBANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala desa membangun kepemimpinan yang berdampak, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Pesan itu ia sampaikan saat membuka program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan III di Graha Sriwijaya, Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/11/2026).
Program yang berlangsung 3–6 November 2026 ini diikuti 255 kepala desa terpilih dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Tiga Kunci: Visi, Keberpihakan, Prioritas
Menurut Bima, visi memberi arah kepemimpinan, keberpihakan menentukan nilai dan kepentingan yang diperjuangkan, sedangkan prioritas diperlukan karena tidak semua cita-cita bisa diwujudkan sekaligus. “Harus dipilih prioritasnya. Mimpinya 20 program, enggak mungkin 20 itu dijalankan semua. Sepuluh saja sudah bagus, lima top kalau semuanya jalan,” ujarnya, seperti dikutip JPNN.
Ia juga menilai kades perlu cakap membaca dan menganalisis data, menetapkan prioritas yang realistis, serta terampil berkolaborasi. Bima mengingatkan agar kades tidak terjebak pada kegiatan seremonial dan rutinitas birokrasi. “Anggaran desa harus diprioritaskan untuk pelayanan publik dan program pembangunan yang konkret serta sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Bima turut menekankan pentingnya kolaborasi desa dan perguruan tinggi, karena kampus dan desa bisa saling belajar lewat pertukaran ilmu akademik dan pengalaman lapangan. Ia berharap para peserta pulang dengan semangat menghadirkan perubahan dan menjadi kepala desa terbaik di Sumatera Selatan.
Apa Itu KDMK?
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Bernhard Eduard Rondonuwu menjelaskan, KDMK dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa, transformasi digital, kepemimpinan publik, inovasi pelayanan, pengelolaan potensi desa, penguatan ekonomi, serta pembangunan berbasis data dan bukti (evidence-based policy).
“Program ini juga membuka ruang bagi kepala desa untuk membangun jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi, praktisi, dan sesama kepala desa dari berbagai daerah,” kata Bernhard. KDMK menjadi salah satu instrumen Ditjen Bina Pemdes untuk mewujudkan Pemerintahan Desa Berdampak dan mempercepat penerapan Smart Village.
Materi yang dipelajari peserta meliputi:
- Pemetaan dan validasi potensi ekonomi desa;
- Penentuan prioritas pembangunan;
- Inovasi dengan pendekatan design thinking;
- Penerapan ekonomi sirkular;
- Administrasi digital desa;
- Penyusunan rencana pelaksanaan inovasi desa.
Lewat program ini, para kades diharapkan mampu menerjemahkan ilmu yang diperoleh menjadi inovasi dan program pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan bermanfaat nyata bagi warga desa.
Disarikan dari detikNews, SINDOnews, dan JPNN.
