Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar (kedua dari kanan) dalam jumpa pers di Gedung Bundar, Jakarta, Jumat (6/11/2026). (Foto: Rumondang/detikcom)
JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperdalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kini menelusuri transaksi keuangan dan aset perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan pengusaha tambang Arif Kurniawan (AK).
Hingga kini, AK masih berstatus saksi. Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyebut, berdasarkan keterangan 38 saksi yang telah diperiksa, AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat enam perusahaan tambang nikel, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Menurut Kejagung, yang bersangkutan terdeteksi berada di luar negeri, sehingga status hukumnya belum dapat ditetapkan, seperti dilaporkan detikcom dan Tribunnews.
Geledah Enam Lokasi, Sita Rp11,79 Miliar
Penyidik bersama tim forensik digital menggeledah enam lokasi di Jakarta secara serentak, yakni satu rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta lima kantor korporasi tambang di kawasan APL Tower Central Park, Mid Plaza Sudirman, dan SCBD. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita komputer, laptop, telepon genggam, server data operasional tambang, dokumen transaksi, serta uang tunai Rp11,795 miliar yang disimpan dalam tas dan koper di sebuah ruang kantor, seperti dilaporkan Berita Senator.
“Tim saat ini terus menyusun konstruksi perkara melalui pemeriksaan saksi-saksi dan analisis barang bukti digital guna memastikan pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh,” ujar Saiful di Gedung Bundar Kejagung.
Dugaan Manipulasi Izin
Salah satu temuan penyidik, izin usaha produksi PT BSJ dan PT KAA disebut telah berakhir pada 2015, tetapi perusahaan dikenai status penghentian sementara (suspend) hingga tiga kali. Menurut Saiful, hal itu bertentangan dengan ketentuan, karena izin semestinya dihentikan dan dikembalikan kepada negara. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk memperlancar proses administrasi dan perizinan.
Kini fokus penyidik bergeser ke analisis rekening bank dan penelusuran aset (asset tracing) untuk mendeteksi potensi tindak pidana pencucian uang, sekaligus menyiapkan pemblokiran harta pihak-pihak terkait. Secara paralel, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mendalami dugaan penguasaan kawasan hutan tanpa izin oleh grup usaha tersebut.
Perkara ini menambah daftar penanganan kasus korupsi di sektor nikel Sulawesi Tenggara, termasuk perkara suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, yang telah divonis lima tahun penjara pekan ini.
Disarikan dari Berita Senator, detikcom, dan Tribunnews.
