Sunan Bukhari, menyampaikan rekomendasi Komisi 1 Rapimnas FODI di REDTOP Hotel & Convention, Jakarta Pusat (dok. desabersuara.id/Tedjo)
Jakarta – Sidang Komisi 1 dalam rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) 2026 yang diselenggarakan di REDTOP Hotel & Convention Center, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), secara resmi merumuskan kerangka dasar kelembagaan forum. Rapat Komisi 1 yang dipimpin oleh Ketua OKK Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Sunan Bukhari, tersebut menghasilkan empat poin rekomendasi utama yang mengatur identitas organisasi, struktur kepemimpinan, batas wilayah kerja, hingga mekanisme pengambilan keputusan.
Dalam penyampaian hasil sidang komisi pada forum yang mengusung tema besar “Bangun Desa, Bangun Indonesia” tersebut, Sunan Bukhari memaparkan butir pertama kesepakatan yang menetapkan secara resmi penggunaan nama Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) sebagai wadah komunikasi bersama lintas elemen perdesaan. Selanjutnya, pada poin kedua, Komisi 1 menyepakati bahwa format struktur organisasi FODI dirancang dalam bentuk presidium kolektif, dengan menempatkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagai pimpinan tertinggi sekaligus koordinator pelaksana operasional forum.
Pada poin rekomendasi ketiga, Komisi 1 mengatur secara tegas batasan hierarki kepengurusan organisasi. Forum menyepakati bahwa struktur kelembagaan FODI hanya dibentuk dan berkedudukan di tingkat pusat, tanpa membentuk struktur kepengurusan cabang di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan sentralisasi struktur ini dirumuskan sebagai langkah antisipatif guna menghindari terjadinya gesekan maupun konflik kepentingan antarorganisasi desa yang selama ini telah memiliki basis kepengurusan masing-masing di daerah.
Sementara itu, pada poin keempat, Komisi 1 menetapkan aturan khusus mengenai tata cara pemilihan Sekretaris Jenderal sekaligus mekanisme pengambilan keputusan di dalam tubuh presidium. Mengingat komposisi anggota inti FODI berjumlah sepuluh organisasi desa—yang merupakan angka genap—forum menilai terdapat potensi terjadinya kebuntuan suara (deadlock) apabila suatu keputusan harus ditempuh melalui mekanisme pemungutan suara.
Sebagai solusi atas potensi kebuntuan tersebut, Komisi 1 menetapkan konsensus bahwa Sekjen terpilih beserta organisasi desa asal yang diwakilinya tidak memiliki hak suara di dalam forum pengambilan keputusan presidium. Melalui skema tersebut, jumlah pemegang hak suara aktif di tingkat pimpinan menjadi sembilan organisasi atau berjumlah ganjil, sehingga proses pengambilan keputusan strategis dapat berlangsung lebih efektif dan terhindar dari jalan buntu.
Usai dipaparkan, dokumen hasil rekomendasi tersebut diserahkan secara resmi oleh Ketua Komisi 1 Sunan Bukhari kepada Pimpinan Sidang dengan disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Pengarah. Secara terpisah, Sunan Bukhari mengimbau kepada seluruh peserta forum agar dapat menerima dan melaksanakan hasil rekomendasi sidang Komisi 1 secara utuh untuk selanjutnya dibahas serta ditetapkan dalam sidang forum.
Rumusan kelembagaan dari Komisi 1 ini mendapat sambutan positif dari jajaran pimpinan panitia dan pimpinan organisasi desa yang hadir. Ketua Umum PABPDSI sekaligus Ketua Steering Committee Rapimnas Organisasi Desa Indonesia 2026, H. Fery Radiansyah, M.M., menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi 1 akan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan final di tubuh FODI. Fery menilai draf kelembagaan tersebut merupakan usulan yang bagus dan ideal untuk menjaga soliditas antarorganisasi.
Senada dengan Ketua Umum PABPDSI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKSI, sekaligus Ketua Organizing Committee Irawadi, turut menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah strategis yang dirumuskan oleh Komisi 1. Irawadi memastikan bahwa seluruh poin kesepakatan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan paling mendasar di tingkat sidang forum sebelum disahkan menjadi aturan organisasi yang mengikat.
Dengan adanya kesepakatan mengenai struktur presidium di tingkat pusat serta mekanisme pengambilan suara yang terukur, FODI diharapkan memiliki fondasi tata kelola yang kuat dan tertib dalam mengawal berbagai agenda pembangunan serta kebijakan perdesaan di tingkat nasional.
