Pidato Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-15 Partai NasDem, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (Tangkapan layar YouTube CNN Indonesia)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintahannya berpijak pada agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di saat yang sama, ia menyoroti persoalan besar yang menurutnya menghambat pencapaian tujuan itu: kebocoran dan inefisiensi anggaran negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam. “Program saya sebetulnya sangat sederhana. Program saya saya dasarkan pada SDGs dari PBB. Ada 17 SDGs,” kata Prabowo, seperti dilaporkan Portaljatim.
Mengakhiri Kemiskinan dan Kelaparan
Menurut Prabowo, programnya sederhana karena merupakan wujud dari tujuan yang ingin dicapai SDGs, terutama mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Ia menyebut dua tujuan pertama SDGs, yakni no poverty atau menghapus kemiskinan dan zero hunger atau menghapus kelaparan.
Prabowo juga menyinggung peran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pada 2012 menjadi salah satu Ketua Bersama (Co-Chair) Panel Tingkat Tinggi PBB untuk agenda pembangunan pasca-2015, cikal bakal lahirnya SDGs. Ia menyebut keterlibatan SBY sebagai kehormatan besar bagi bangsa Indonesia. Di dalam negeri, pelaksanaan SDGs dikoordinasikan Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas.
Prabowo mengakui ada pihak yang meragukan tujuan-tujuan itu bisa dicapai. Namun, ia mengaku optimistis karena banyak negara telah membuktikan keberhasilannya.
“30 Persen APBN Kita Bocor”
Ketika mulai memimpin, Prabowo mengaku melihat banyak kebocoran anggaran negara. “Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor,” ujarnya.
Ia kemudian mengutip laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Prabowo, sekitar sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa, atau sekitar Rp1.200 triliun. Kepala LKPP Sarah Sadiqa, kata Prabowo, memperkirakan sekitar 40 persen dari belanja itu hangus. “Kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun,” ujar Prabowo, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Angka itu ia sebut setara hampir 30 miliar dolar AS.
Perlu dicatat, angka Rp480 triliun dan 30 persen tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan Presiden dalam pidatonya. Rincian metode perhitungan LKPP atas angka 40 persen belum dipaparkan secara terbuka.
Akar Masalah: Pengadaan yang Terpecah-pecah
Prabowo menyebut persoalan ini sebagai “masalah manajemen”. Seperti dilaporkan CNN Indonesia dan VIVA, ia mencontohkan pengadaan barang yang dilakukan sendiri-sendiri oleh tiap daerah, sehingga barang yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda. Contohnya antara lain bus dan mobil pemadam kebakaran di tiap provinsi, komputer di tiap kabupaten, serta obat-obatan yang dibeli masing-masing rumah sakit.
Menurut Prabowo, target program pemerintah, termasuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, sangat bergantung pada perbaikan pengelolaan anggaran dan sumber daya negara. Dengan kata lain, efisiensi dan tata kelola anggaran yang baik dipandang sebagai syarat agar tujuan SDGs dapat tercapai.
Di Mana Posisi Indonesia dalam SDGs?
SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator dengan tenggat 2030. Pada Agustus 2025, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyebut Indonesia telah mencapai 61,4 persen indikator SDGs per 2024. Sebagai pembanding, secara global hanya sekitar 35 persen target SDGs yang berada di jalur yang tepat, meski kedua angka itu diukur dengan cara berbeda.
Dengan waktu tersisa sekitar empat tahun menuju 2030, pemerintah menyatakan perlu memperkuat regulasi, data, pendanaan inovatif, serta kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, media, dan filantropi.
Daftar 17 Tujuan SDGs
Agar lebih mudah dipahami, berikut 17 tujuan SDGs yang menjadi acuan program pembangunan berkelanjutan:
- Tanpa kemiskinan
- Tanpa kelaparan
- Kehidupan sehat dan sejahtera
- Pendidikan berkualitas
- Kesetaraan gender
- Air bersih dan sanitasi layak
- Energi bersih dan terjangkau
- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- Industri, inovasi, dan infrastruktur
- Berkurangnya kesenjangan
- Kota dan permukiman yang berkelanjutan
- Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Penanganan perubahan iklim
- Ekosistem lautan
- Ekosistem daratan
- Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
- Kemitraan untuk mencapai tujuan
Pesan Surya Paloh untuk Kader NasDem
Pada acara yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan elite dan kader partainya agar tidak terjebak dalam konflik internal maupun perebutan kekuasaan. Seperti dilaporkan VIVA, Paloh menyebut musuh partai bukan sesama kader, melainkan “kebodohan berpikir”. Ia juga menegaskan NasDem tetap setia pada konstitusi dan pemimpin yang terpilih.
Mengapa Penting bagi Desa?
Desa menjadi garda depan pencapaian SDGs. Tujuan seperti menghapus kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan pada akhirnya diukur dari kondisi warga di tingkat paling bawah. Indonesia bahkan memiliki turunan yang dikenal sebagai SDGs Desa, yang selama ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa.
SDGs Desa disusun dengan 18 tujuan, yaitu 17 tujuan SDGs global ditambah satu tujuan khusus, yakni kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Melalui SDGs Desa, setiap desa dapat memetakan kondisinya sendiri, mulai dari angka kemiskinan, akses air bersih, hingga partisipasi perempuan, lalu menjadikannya dasar penyusunan rencana dan anggaran desa. Dengan begitu, target besar yang disampaikan Presiden bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat kampung.
Pesan soal kebocoran anggaran juga relevan bagi pengelolaan dana desa. Prinsip yang sama berlaku di tingkat desa: pengadaan barang dan jasa yang transparan, harga yang wajar, serta perencanaan yang matang akan menentukan seberapa besar anggaran benar-benar sampai kepada warga. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dapat ikut mengawasi agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata.
Pertanyaan Seputar Pidato Prabowo
Apa itu SDGs?
SDGs adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati negara anggota PBB untuk dicapai pada 2030, di antaranya menghapus kemiskinan dan kelaparan.
Dari mana angka Rp480 triliun?
Menurut Prabowo, angka itu adalah 40 persen dari sekitar Rp1.200 triliun belanja barang dan jasa APBN, berdasarkan perkiraan Kepala LKPP.
Disarikan dari Portaljatim, CNN Indonesia, VIVA, Akurat, dan BCA Sekuritas.
