Drs. H. Surta Wijaya, M.Si (Ketua MPO DPP APDESI)
Jakarta – Selasa (12/11) H. Surta Wijaya, melontarkan kritik tajam terkait pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) yang digelar di Jakarta. Surta secara tegas menepis pernyataan dalam forum tersebut yang melabeli para peserta yang hadir sebagai “pahlawan desa”.
Menurut Surta, predikat pahlawan desa tidak bisa disematkan hanya melalui seremoni pertemuan, melainkan harus dibuktikan melalui kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat di tingkat tapak.
“Yang hadir itu belum bisa dikatakan pahlawan desa. Organisasi itu bisa dikatakan pahlawan desa ketika organisasi itu ada sebuah perjuangan konkret untuk desa, dan perjuangan itu membawa hasil untuk masyarakat desa dalam percepatan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa dan para aparat desa,” ujar Surta dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Banyaknya Organisasi Dinilai Justru Menghambat Perjuangan
Surta menilai, menjamurnya berbagai organisasi desa saat ini tidak otomatis menjamin kekompakan dalam memperjuangkan hak-hak desa. Sebaliknya, fragmentasi tersebut kerap menjadi batu sandungan ketika gerakan advokasi di lapangan membutuhkan solidaritas penuh.
Ia mencontohkan pengalaman saat DPP APDESI di bawah kepemimpinannya menginisiasi aksi damai turun ke jalan demi memperjuangkan aspirasi desa. Alih-alih mendapatkan dukungan, gerakan tersebut justru dijegal oleh organisasi desa lainnya.
“Banyaknya organisasi desa belum tentu juga dapat memperjuangkan hak-hak desa dengan kompak. Justru dengan banyaknya organisasi desa malah sebaliknya, menghambat perjuangan desa. Contoh ketika APDESI yang dimotori oleh Surta Wijaya ( Ketum DPP APDESI 2021 – 2025) dan Sunan Bukhari (Korlap Aksi Nasional) menggalang kekuatan desa turun ke jalan & negosisasi langsung dengan Pimpinan DPR. RI dan Pemerintah, memperjuangkan asprasi RUU Desa, dan faktanya beberapa organisasi desa lain melarang untuk ikut turun ke jalan, bahkan membuat seruan melarang untuk ikut aksi memperjuangkan hak-hak desa,” tegasnya.
Soroti Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih
Lebih lanjut, Surta mempertanyakan nyali dan keberpihakan organisasi-organisasi yang tergabung dalam FODI terhadap persoalan krusial yang tengah dihadapi pemerintah desa saat ini, khususnya terkait penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menyoroti bahwa pelaksanaan pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang bersumber dari Dana Desa justru dikerjakan oleh pihak luar tanpa melibatkan kepala desa maupun warga setempat. Namun, tidak satu pun organisasi desa tersebut yang bersuara atau berani melakukan evaluasi.
“Sederhananya gampang saja. Sekarang Dana Desa dipakai Kopdes Merah Putih dan yang menjalankannya dalam pelaksanaan pembangunannya pun pihak lain. Bahkan kades dan warga desa tidak diikutsertakan dalam pembangunan tersebut. Tidak ada tuh organisasi desa yang berjuang,” ungkap Surta.
“Dan ada tidak organisasi desa yang berani mengevaluasi penggunaan Dana Desa yang diperuntukkan pembangunan gedung Kopdes? Benar tidak Dana Desa dipergunakan seutuhnya untuk membangun fisik pembangunan Koperasi Merah Putih? Tidak ada tuh organisasi desa yang berani,” imbuhnya.
Padahal, lanjut Surta, tata kelola dan pemanfaatan Dana Desa telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjamin bahwa pembangunan desa wajib berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas.
Sentimen terhadap Desa Bersatu dan Rekam Jejak APDESI
Menutup pernyataannya, Surta berharap kemunculan forum baru seperti FODI tidak dilatarbelakangi oleh sentimen negatif terhadap Organisasi Desa Bersatu yang selama ini telah terbukti memberikan kontribusi nyata bagi kelembagaan desa, termasuk dalam mengawal revisi Undang-Undang Desa serta perpanjangan masa jabatan kepala desa.
“Ya, saya berdoa saja dengan adanya forum organisasi desa yang baru hadir bukan karena sentimen dengan Organisasi Desa Bersatu yang sudah memberikan kontribusi terhadap desa dan lembaga desa, seperti mengusung adanya revisi Undang-Undang Desa dan masa perpanjangan kepala desa,” tuturnya.
Surta pun mengingatkan kembali deretan capaian konkret yang telah diperjuangkan APDESI selama ini bagi tata kelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi perjuangan menaikkan alokasi Dana Desa, menghadirkan alokasi dana operasional dari Dana Desa, menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa, menyederhanakan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) desa, hingga memperjuangkan agar Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa serta Dana Desa disalurkan langsung ke rekening kas desa.
