Mekanisme Wapres Pengganti Gibran: Dua Calon, 60 Hari di MPR

Usai Gibran Rakabuming Raka mundur, MPR wajib memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari. Presiden Prabowo hanya boleh mengajukan dua nama. Simak dasar hukum, tahapan, aturan voting, dan preseden 2001.

JAKARTA — Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini resmi kosong. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB. Sebelumnya, pada pagi hari, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses.

Dengan kosongnya kursi wakil presiden, sorotan kini beralih ke satu pertanyaan besar: bagaimana mekanisme pemilihan wapres pengganti Gibran? Konstitusi dan Undang-Undang MD3 sudah mengatur prosesnya secara rinci, termasuk batas waktu, jumlah calon, hingga aturan jika perolehan suara seri.

Kronologi Singkat Mundurnya Gibran

5 Oktober 2026: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah SMA atau surat keterangan setara dari luar negeri milik Gibran, namun tidak mendiskualifikasinya.
Setelahnya: Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi warga bernama Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA dari Kemendikdasmen tidak sah dan batal.
Selasa, 10 November 2026: Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo.
Rabu, 11 November 2026: Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dapat membuka jalan pemakzulan.
Kamis, 12 November 2026: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Dasar Hukum Pemilihan Wapres Pengganti

Aturan utama tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Rincian teknisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 ayat (1) hingga (7) dan Pasal 47 ayat (1).

Tahapan Pemilihan Wapres Pengganti di MPR

Berdasarkan UU MD3 sebagaimana dirangkum detikcom dan CNN Indonesia, tahapan pemilihan wakil presiden pengganti adalah sebagai berikut:

Penetapan kekosongan. MPR memproses surat pengunduran diri melalui rapat pimpinan, dilanjutkan rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Permintaan kepada Presiden. MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Pengajuan dua calon. Presiden mengusulkan dua calon beserta berkas persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna (Pasal 46 ayat 2).
Pemeriksaan berkas. MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan syarat para calon.
Pernyataan kesediaan. Kedua calon wajib menyatakan kesediaannya dalam sidang paripurna sebelum pemungutan suara (Pasal 46 ayat 4).
Pemungutan suara. Seluruh anggota MPR, yakni anggota DPR dan DPD, memilih salah satu dari dua calon. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden (Pasal 46 ayat 5).
Jika suara seri. Pemungutan suara diulang satu kali. Jika masih seri, Presiden memilih salah satu dari dua calon tersebut (Pasal 46 ayat 6 dan 7).
Pelantikan. Wakil presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna MPR (Pasal 47 ayat 1).

Kapan Batas Waktunya?

Batas waktu terpenting adalah 60 hari. “Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani, seperti dikutip detikcom. Jika dihitung sejak 12 November 2026, wapres pengganti harus sudah dipilih paling lambat sekitar pertengahan Januari 2027.

Muzani juga menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari sejak MPR mengirimkan surat permintaan untuk menyerahkan dua nama. Sementara itu, UU MD3 mengatur bahwa usulan dua calon diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Kedua ketentuan ini pada praktiknya akan menentukan jadwal sidang yang ditetapkan MPR.

Prabowo Hanya Bisa Setor Dua Nama

Konstitusi membatasi usulan Presiden hanya dua calon, tidak lebih. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, MPR akan menyurati Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua calon wakil presiden beserta berkasnya, dan MPR akan menggelar pemilihan dalam waktu 60 hari.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, melalui kanal YouTube-nya, mengingatkan agar publik tidak mencampuri hak Presiden dalam memilih dua nama tersebut. Menurutnya, Presiden dapat mendengar masukan dari ketua partai koalisi maupun organisasi kemasyarakatan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Hingga kini, belum ada nama calon yang diumumkan secara resmi.

Syarat Menjadi Wakil Presiden

Dua nama yang diajukan Presiden tetap harus memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Pasal 6 UUD 1945 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Persyaratan lain, termasuk soal pendidikan dan usia, diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Di sinilah peran panitia khusus MPR menjadi penting. Berkas kedua calon akan diperiksa kelengkapannya sebelum dibawa ke sidang paripurna. Mengingat polemik dokumen pendidikan yang melatarbelakangi mundurnya Gibran, pemeriksaan berkas calon pengganti diperkirakan akan mendapat sorotan publik yang besar.

Preseden: Hamzah Haz pada 2001

Pemilihan wakil presiden oleh MPR di tengah masa jabatan bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada Juli 2001, setelah Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid, MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Bedanya, saat itu pemilihan dilakukan sebelum amandemen UUD 1945 rampung dan sebelum presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kali ini, prosesnya mengikuti aturan hasil amandemen, dengan dua calon yang wajib diusulkan Presiden.

Respons Jokowi: “Jabatan Itu Sementara”

Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ayah Gibran, menanggapi pengunduran diri putranya dengan singkat. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengaku belum mengetahui langkah Gibran selanjutnya. Ia mengatakan telah menyampaikan kepada Gibran bahwa “jabatan itu sementara”. Jokowi juga menegaskan pihaknya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

Di sisi lain, Gibran disebut masih akan menempuh upaya hukum atas putusan terkait dokumen pendidikannya, termasuk berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali. Sebelum ke Senayan, Gibran berpamitan dengan pejabat dan staf Sekretariat Wakil Presiden. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan.