Kapolri Beberkan Alur Penyadapan Ilegal, Empat Jenderal Tersangka

Di rapat Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto membeberkan alur dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo. Empat jenderal kini tersangka, dan Listyo Sigit diduga pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil sadapan.

JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan alur dugaan penyadapan ilegal yang salah satu sasarannya adalah Presiden Prabowo Subianto. Paparan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Kapolri mengungkap bahwa penyidik kini telah menetapkan empat orang tersangka, seluruhnya perwira tinggi Polri.

Jumlah ini bertambah dari tiga tersangka yang diumumkan Bareskrim pada 3 November 2026. Saat itu, perwira berinisial SU masih berstatus saksi. Kini, SU telah ditetapkan sebagai tersangka. “Penyidik telah menetapkan empat orang tersangka,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III, seperti dilaporkan detikcom.

Empat Tersangka dan Dugaan Perannya

Berdasarkan paparan Kapolri yang dirangkum detikcom dan Jawa Pos, berikut peran masing-masing tersangka. Seluruhnya masih berupa dugaan yang akan diuji di pengadilan.

LSP (Listyo Sigit Prabowo), mantan Kapolri. Diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Perannya dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
SU (Irjen Slamet Uliandi), Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 dan disebut sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis kepada LSP.
EH (Irjen Eko Hadi Santoso), Plt. Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP, lalu memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
AS (Irjen Ahrie Sonta Nasution), Plt. Kabagmon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Diduga menerima perintah dari LSP, meneruskannya kepada operator, melaporkan hasilnya kepada LSP, memerintahkan pengintaian (surveillance), serta memerintahkan penghapusan data hasil sadapan berupa voice dan log dan pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan.

Jalur Resmi vs “Jalur Atensi”

Suyudi menjelaskan, perkara ini berawal pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Menurut paparan yang dirangkum Tribunsumsel, ia membedakan dua jalur penyediaan penyadapan. Jalur A adalah jalur resmi yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim, yang mensyaratkan surat permohonan penyidik, laporan polisi, dan persetujuan berjenjang.

Jalur B, yang disebut sebagai “jalur atensi”, diduga berjalan tanpa dokumen-dokumen tersebut. Target cukup diberikan secara lisan atau lewat WhatsApp. Karena kedua jalur menggunakan perangkat teknis yang sama, aktivitas di jalur atensi diduga bisa tersamarkan di antara penyadapan resmi.

Lima Tahap Dugaan Penyadapan Ilegal

Kapolri menguraikan lima tahapan dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut:

Perintah: diduga berasal dari LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS.
Penyediaan: nomor target dimasukkan ke sistem penyadapan.
Pelaksanaan: operator menjalankan penyadapan.
Penyerahan hasil: laporan harian dan analisis diteruskan hingga ke end user.
Penghapusan data: data di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026, sebelum perkara dilaporkan ke Bareskrim.

Tribunsumsel juga melaporkan bahwa AS telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sebelumnya, Bareskrim menyebut sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat sipil, hingga pengusaha.

PDIP Desak Usut “Bos” dan Penerima Sadapan

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin mendesak Kapolri mengusut tuntas pihak yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, hingga menikmati hasil sadapan. “Siapa orang itu yang penerima manfaat?” ujarnya, seperti dilaporkan IDN Times.

Safaruddin meminta Polri mengungkap siapa saja penerima hasil sadapan dan segera menetapkan mereka sebagai tersangka. Ia juga meminta Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri sumber pendanaan operasi tersebut, termasuk apakah ada perangkat penyadapan tambahan yang dibeli di luar anggaran resmi. “Operasionalnya itu didukung dari mana?” katanya. Menurut Safaruddin, karena sasaran utamanya adalah Presiden, perkara ini dapat dikategorikan sebagai makar.

Bagaimana Seharusnya Penyadapan Dilakukan?

Di Indonesia, penyadapan pada prinsipnya dilarang kecuali dilakukan aparat berwenang untuk kepentingan penegakan hukum dan sesuai prosedur. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang intersepsi tanpa hak atas informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. UU yang sama juga melarang akses ilegal ke sistem elektronik serta penghapusan data elektronik tanpa hak.

Di internal Polri, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa penyadapan harus melalui permintaan penyidik, didukung laporan polisi, dan mendapat persetujuan berjenjang, termasuk izin dari ketua pengadilan negeri. Sistem yang digunakan, yakni Lawful Interception Management System (LIMS), semestinya hanya dipakai untuk mengungkap tindak pidana. Ketika sistem resmi diduga digunakan lewat “jalur atensi” tanpa dokumen, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan pejabat negara, tetapi juga hak privasi warga dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Karena itu, pengusutan tuntas, termasuk siapa saja penerima hasil sadapan dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan, dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan juga perlu diperketat, baik secara internal maupun oleh lembaga pengawas eksternal.

Perjalanan Kasus Sejauh Ini

Selasa, 3 November 2026: Bareskrim menetapkan tiga tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH.
Rabu, 4 November 2026: Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Kamis, 5 November 2026: Kapolri menegaskan penanganan perkara murni penegakan hukum.
Kamis, 12 November 2026: Kapolri memaparkan alur penyadapan di Komisi III dan menyebut empat tersangka, termasuk SU.

Seluruh perbuatan yang disangkakan masih berstatus dugaan dan belum diuji di pengadilan. Para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap. Desa Bersuara akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.

Disarikan dari detikcom, Jawa Pos, Tribunsumsel, dan IDN Times.