November 17, 2026
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membahas pembangunan kampung nelayan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sepakat memperkuat sinergi pembangunan kampung nelayan. (Foto: Tebaran.com)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap mengawal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia setelah bertemu Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Kerja sama mencakup infrastruktur pesisir, keamanan laut, dan penegakan hukum.

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap mendukung penuh program pembangunan kampung nelayan di seluruh Indonesia. Komitmen ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto usai menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono pada Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor. Sinergi tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga infrastruktur pesisir, keamanan maritim, hingga penegakan hukum, seperti dilaporkan Tebaran.com.

Program Prioritas Presiden

Menurut Kapolri, pembangunan kampung nelayan merupakan program prioritas Presiden yang membutuhkan dukungan bersama agar berhasil. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan resmi pada Minggu (15/11/2026). Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir.

Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang sudah ada, Kapolri dan Menteri KP berencana turun langsung ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatra dalam waktu dekat untuk kegiatan bersama di lapangan.

Jaringan Polisi Sampai ke Pelosok

Menteri Trenggono menjelaskan, kunjungannya ke Mabes Polri bertujuan memaparkan peta jalan program prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan. Ia menilai keterlibatan Polri sangat penting untuk mempercepat pembangunan kampung nelayan berskala besar, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Menurut Trenggono, jaringan kepolisian yang menjangkau hingga pelosok, dari polres, polsek, hingga Bhabinkamtibmas di desa, menjadi kunci kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Selain kampung nelayan, ia juga memaparkan rencana pengembangan budidaya perikanan tematik serta revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura).

“Karena seluruh program yang kita kerjakan tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.”

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

Progres Kampung Nelayan Merah Putih

Program yang dimaksud adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga awal November 2026, sebanyak 100 kampung nelayan sudah rampung dan beroperasi. Sementara itu, 1.069 kampung lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada 24 Desember 2026, seperti disampaikan Trenggono di Istana Kepresidenan pada 3 November 2026 dan dilaporkan Katadata.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 1.360 kampung nelayan bisa beroperasi. Jika target Desember tercapai, masih ada sekitar 191 kampung yang belum beroperasi dan perlu dikejar penyelesaiannya. Trenggono menyatakan siap melaporkan perkembangan kepada Presiden. “Saya siap, datanya juga siap,” ujarnya.

Setiap kampung nelayan dirancang memiliki fasilitas penunjang usaha perikanan, antara lain:

  • Dermaga untuk tambat dan bongkar muat kapal nelayan.
  • Pabrik es untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan.
  • Gudang pendingin (cold storage).
  • Pasar atau tempat pelelangan untuk menjual hasil tangkapan.

Apa Peran Polri?

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau terpencil kerap menghadapi kendala, mulai dari akses logistik, keamanan material bangunan, hingga potensi konflik lahan. Di laut, nelayan juga masih berhadapan dengan praktik penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap merusak, dan penyelundupan.

Dengan dukungan Polri, termasuk Korps Polisi Perairan dan Udara (Korpolairud) serta jajaran polda di daerah, pengawasan pembangunan dan keamanan wilayah tangkap diharapkan lebih kuat. Kehadiran aparat juga diharapkan membantu memastikan fasilitas yang sudah dibangun tidak terbengkalai dan benar-benar dimanfaatkan nelayan.

Harapan bagi Desa Pesisir

Bagi desa-desa pesisir, kampung nelayan bisa menjadi pengungkit ekonomi. Dengan pabrik es dan cold storage di dekat dermaga, nelayan tidak lagi terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah karena khawatir ikan cepat busuk. Pasar ikan yang dekat juga memangkas rantai distribusi yang panjang.

Agar manfaatnya terasa, pemerintah desa dan kelompok nelayan perlu dilibatkan sejak perencanaan hingga pengelolaan. Koperasi nelayan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi pengelola fasilitas, sehingga keuntungan berputar di desa dan membuka lapangan kerja bagi warga setempat, sesuai harapan Menteri Trenggono.

Disarikan dari Tebaran.com, dengan tambahan informasi dari Katadata.

Tinggalkan Balasan