Salah satu titik yang disiapkan untuk program MBG di Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau. (Foto: Anton/Kiblatriau.com)
INDRAGIRI HILIR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pusat Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, dilaporkan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hingga Sabtu (14/11/2026), tiga titik yang disebut-sebut disiapkan untuk layanan MBG di wilayah itu belum diketahui beroperasi, seperti dilaporkan Kiblatriau.com.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Belum ada penjelasan resmi apakah tertundanya operasional disebabkan persoalan administrasi, kendala teknis, kesiapan fasilitas, atau hal lain yang belum terselesaikan.
Kades: Anak-Anak Kami Belum Merasakan
Kepala Desa Pulau Burung, Riswan, mengaku kecewa. Ia menilai program MBG sudah berjalan bertahun-tahun di berbagai daerah, namun anak-anak di desanya belum ikut merasakan manfaatnya. Riswan mempertanyakan mengapa warga di kecamatan lain disebut sudah menerima layanan MBG, sementara desanya belum.
Riswan juga menyampaikan bahwa ia mendengar kabar salah satu pengelola program tengah berurusan dengan Polres. Namun, kabar tersebut belum terkonfirmasi dan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pengelola terkait. Riswan pun mempertanyakan instansi mana yang bertanggung jawab dan bagaimana pengawasan terhadap program ini dilakukan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan, sebagian dari tiga titik tersebut sudah sempat disiapkan. Menurutnya, setidaknya satu titik di antaranya diduga tersandung persoalan hukum. Ia berharap titik-titik itu tidak hanya menjadi simbol tanpa memberikan manfaat nyata bagi anak-anak.
Menunggu Penjelasan Para Pihak
Warga berharap pengelola MBG, pemerintah kecamatan dan kabupaten, dinas terkait, serta aparat berwenang memberikan penjelasan terbuka. Beberapa hal yang dinanti antara lain kesiapan operasional, perizinan, kendala yang dihadapi, kabar soal pengelola yang disebut berurusan dengan kepolisian, serta kepastian kapan layanan bisa dimulai.
Hak masyarakat atas informasi ini dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kiblatriau.com menyatakan membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait. Desa Bersuara juga membuka ruang yang sama bagi pengelola maupun pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi.
Bukan Satu-Satunya Kasus
Persoalan dapur MBG yang belum beroperasi bukan hanya terjadi di Pulau Burung. Sepanjang 2026, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sempat berhenti atau belum melayani karena beragam sebab, mulai dari dana operasional yang belum cair, persyaratan administrasi yang belum lengkap, hingga kebijakan moratorium SPPG baru.
Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), persoalannya lebih kompleks. Pada Juli 2026, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T menyebut sekitar 1.200 SPPG telah dibangun di daerah 3T, namun sekitar seribu di antaranya belum dioperasikan Badan Gizi Nasional (BGN) selama kurang lebih delapan bulan, seperti dilaporkan Republika. Salah satu ganjalannya adalah perbedaan penetapan wilayah 3T antara aturan lama dan aturan baru.
Di sisi lain, pemerintah terus membenahi tata kelola MBG. Realisasi anggaran MBG hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp173,21 triliun, disertai upaya pembenahan SPPG. BGN juga menerapkan sistem penilaian (grading) dapur SPPG untuk memastikan mutu layanan. Selengkapnya dapat dibaca dalam artikel Realisasi Anggaran MBG Rp173 Triliun hingga Oktober 2026.
Pulau Burung dan Tantangan Wilayah Pesisir
Kecamatan Pulau Burung berada di kawasan pesisir Indragiri Hilir yang dikenal dengan perkebunan kelapa dan kanal-kanal air. Banyak wilayah di Inhil hanya bisa dijangkau lewat jalur sungai dan laut, sehingga distribusi bahan pangan dan logistik dapur kerap menjadi tantangan tersendiri.
Justru di wilayah seperti inilah program MBG sangat dibutuhkan. Selain memperbaiki gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, dapur MBG juga bisa menyerap hasil panen dan tangkapan warga lokal, sekaligus membuka lapangan kerja di desa.
Apa yang Bisa Dilakukan Desa?
Pemerintah desa memiliki ruang untuk ikut mendorong agar layanan MBG segera berjalan, antara lain:
- Meminta penjelasan tertulis kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, atau Koordinator Wilayah SPPG setempat terkait status dapur MBG.
- Mendata sekolah, balita, dan ibu hamil di desa yang menjadi calon penerima manfaat.
- Menawarkan kerja sama pasokan bahan pangan dari petani, nelayan, BUMDes, atau Koperasi Desa Merah Putih.
- Menyampaikan aduan melalui kanal resmi BGN atau layanan pengaduan pemerintah daerah jika tidak ada kejelasan.
Desa Bersuara akan terus memantau perkembangan layanan MBG di Kecamatan Pulau Burung dan menyampaikan klarifikasi dari pihak terkait jika sudah tersedia.
Disarikan dari Kiblatriau.com, dengan tambahan informasi dari Republika.
