Penyerahan sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran dari Gedung Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Humas Kementerian Transmigrasi)
JAKARTA — Penantian panjang ribuan transmigran akhirnya berakhir. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada 1.570 transmigran yang menguasai total 2.270 bidang lahan di sejumlah kawasan transmigrasi. Sebagian dari mereka bahkan sudah menempati lahannya hingga puluhan tahun tanpa kepastian hukum.
Penyerahan SHM dilakukan secara daring melalui Zoom yang dipusatkan di Gedung Makarti, Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Acara ini dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Delapan Kabupaten Penerima
SHM diserahkan kepada transmigran di kawasan transmigrasi yang tersebar di lima provinsi, yaitu:
- Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Malaka.
- Sumatera Selatan: Kabupaten Lahat.
- Sulawesi Tengah: Kabupaten Toli-Toli.
- Sulawesi Selatan: Kabupaten Luwu Timur.
- Bengkulu: Kabupaten Rejang Lebong.
Para transmigran ini telah menempati lahannya selama 7 hingga 26 tahun sebelum statusnya ditingkatkan menjadi SHM. Bahkan, menurut Viva Yoga, ada transmigran yang harus menunggu hingga 35 tahun.
“Setelah ada yang menunggu puluhan tahun, bahkan 35 tahun, akhirnya lahan yang ditempati statusnya menjadi SHM,” kata Viva Yoga, seperti dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Transmigrasi.
Bagian dari Program Trans Tuntas
Penyerahan SHM ini merupakan bagian dari program Trans Tuntas, yang fokus memberikan kepastian hukum status lahan sekaligus menyelesaikan konflik agraria di kawasan transmigrasi. “Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Viva Yoga.
Selama dua tahun Kementrans berdiri di era Presiden Prabowo, sudah 16.835 bidang lahan yang disertifikatkan untuk 12.268 transmigran. Pekerjaan ini belum selesai. Untuk 2027, Kementrans menargetkan penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi, seperti disampaikan Menteri Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada September lalu dan dilaporkan Investortrust.
Selain Trans Tuntas, Kementrans juga menjalankan program lain seperti Trans Lokal untuk memberdayakan masyarakat setempat, Trans Patriot yang menerjunkan tim ahli dan beasiswa, Trans Karya Nusa untuk penguatan kelembagaan ekonomi dan komoditas unggulan, serta Trans Gotong Royong untuk kolaborasi lintas pihak. “Investasi memerlukan kepastian,” kata Iftitah saat itu.
Mengapa SHM Penting?
Menurut Viva Yoga, SHM memberi nilai ekonomi pada lahan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan transmigran. Dengan sertifikat di tangan, warga memiliki kepastian atas tempat tinggal dan sumber penghidupannya.
Dalam praktiknya, lahan bersertifikat memberi sejumlah manfaat bagi keluarga di desa transmigrasi:
- Melindungi pemilik dari sengketa dan klaim tumpang tindih.
- Bisa dijadikan agunan untuk mengakses kredit usaha, misalnya KUR, guna membeli bibit, pupuk, atau alat pertanian.
- Memudahkan pewarisan kepada anak cucu.
- Meningkatkan nilai jual dan kepastian investasi di kawasan.
Patriot Bangsa dan Lumbung Pangan
Viva Yoga menyebut para transmigran sebagai “Patriot Bangsa” yang rela berpindah jauh dari kampung halaman untuk memperbaiki kehidupan. Mereka mengolah lahan yang diberikan pemerintah menjadi lahan pertanian produktif.
Menurutnya, banyak kawasan yang dulunya kosong kini tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sentra tanaman pangan, dan perkebunan. Kawasan transmigrasi pun menjadi salah satu penopang program swasembada pangan nasional. Banyak di antaranya bahkan telah berkembang menjadi desa definitif dengan pemerintahan desa sendiri.
Viva Yoga juga mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pemerintah daerah. Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi kunci percepatan penyelesaian sertifikasi lahan transmigrasi.
Peran Pemerintah Desa
Bagi desa-desa eks transmigrasi yang warganya belum memegang SHM, pemerintah desa dapat membantu mendata lahan warga yang statusnya belum jelas, memfasilitasi penyelesaian batas antarbidang, dan berkoordinasi dengan dinas transmigrasi kabupaten serta kantor pertanahan setempat. Data yang rapi dari desa akan mempercepat proses sertifikasi ketika program menjangkau wilayah tersebut.
Disarikan dari siaran pers Kementerian Transmigrasi, dengan tambahan informasi dari Investortrust.
