November 17, 2026
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina

Menlu Arrmanatha Nasir menghadiri ASEAN Foreign Ministers\' Meeting (AMM) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). (Foto: Dok. Bakom RI via kumparan)

Di KTT ke-49 ASEAN di Manila, Indonesia mendorong percepatan ratifikasi perjanjian ketahanan minyak APSA, penguatan cadangan beras darurat APTERR, dan perluasan pasar UMKM lewat perjanjian ekonomi digital DEFA yang baru diteken.

MANILA — Indonesia membawa misi memperkuat perlindungan ekonomi nasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di Manila, Filipina. Mengusung tema “Navigating Our Future, Together”, KTT ini dibuka di Pasay City pada Minggu (15/11/2026).

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jasmine Herawan, menyampaikan bahwa Indonesia mendorong kerja sama kawasan untuk tiga tujuan utama: “menjaga daya beli masyarakat, memperkuat keamanan, dan memperluas peluang ekonomi.” Hal itu ia sampaikan dalam keterangan tertulis pada Minggu (15/11/2026), seperti dilaporkan kumparan.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Manila sebagai rangkaian persiapan KTT.

Ketahanan Energi: Dorong Ratifikasi APSA

Di bidang energi, Indonesia mendorong percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA). Perjanjian ini memungkinkan negara-negara anggota ASEAN saling membantu pasokan minyak secara sukarela dengan skema komersial ketika salah satu negara mengalami kekurangan.

Langkah ini penting di tengah gangguan rantai pasok global yang bisa memicu lonjakan harga bahan bakar. Bagi masyarakat desa, harga BBM yang stabil berpengaruh langsung pada ongkos melaut nelayan, biaya angkut hasil panen, hingga harga kebutuhan pokok.

Ketahanan Pangan: Perkuat Cadangan Beras APTERR

Untuk pangan, Indonesia mendorong penguatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), yakni cadangan beras darurat kawasan yang melibatkan negara anggota ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Cadangan ini dapat dimanfaatkan saat terjadi bencana atau krisis pangan di salah satu negara anggota.

Penguatan cadangan beras kawasan menjadi bantalan tambahan di luar cadangan beras pemerintah di dalam negeri. Dengan begitu, risiko lonjakan harga beras akibat gagal panen atau gangguan distribusi dapat lebih diantisipasi.

DEFA Resmi Diteken, Peluang bagi UMKM

Capaian penting lainnya adalah penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Sabtu (14/11/2026). DEFA disebut sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia. Gagasannya diluncurkan saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023.

Negosiasi DEFA dirampungkan pada Mei 2026 di Cebu, Filipina, dengan target penandatanganan pada KTT November, seperti dilaporkan ANTARA. Setelah diteken, setiap negara anggota ditargetkan meratifikasi perjanjian ini dalam 180 hari. Mengutip kajian Boston Consulting Group (BCG), DEFA berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.

Pemerintah berharap DEFA membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia memasarkan produk dan terhubung dengan rantai pasok kawasan. Perjanjian ini juga diharapkan membuat perdagangan lintas batas lebih efisien melalui dokumen perdagangan digital dan prosedur kepabeanan yang lebih sederhana.

Apa Artinya bagi Desa?

Kesepakatan di tingkat ASEAN memang terasa jauh dari keseharian desa. Namun, dampaknya bisa nyata jika dimanfaatkan dengan baik. Beberapa peluang yang bisa dilirik antara lain:

  • Pasar ekspor yang lebih terbuka: Produk desa seperti kopi, rempah, kerajinan, dan olahan pangan berpeluang menjangkau pembeli di negara ASEAN lewat platform digital.
  • Prosedur lebih sederhana: Dokumen perdagangan digital dan kepabeanan yang disederhanakan bisa memangkas biaya dan waktu pengiriman bagi eksportir kecil.
  • Harga lebih stabil: Kerja sama energi dan cadangan beras kawasan menjadi pengaman ketika terjadi gejolak pasokan global.

Agar peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar, UMKM desa perlu disiapkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih bisa berperan sebagai agregator produk warga, membantu standardisasi kemasan dan mutu, serta mendampingi pelaku usaha masuk ke lokapasar digital. Pelatihan literasi digital dan pengurusan izin edar juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikejar.

Peran Aktif Indonesia

Jasmine menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam KTT ke-49 ASEAN bertujuan melindungi kepentingan ekonomi domestik sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan kawasan. “Hal ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mendukung kawasan ASEAN yang bersatu,” ujarnya.

Menurutnya, ASEAN yang bersatu dibutuhkan agar mampu melindungi kesejahteraan warganya di tengah tantangan global yang semakin besar. Filipina sendiri memegang keketuaan ASEAN pada 2026, setelah sebelumnya pada Mei lalu juga menjadi tuan rumah KTT ke-48 di Cebu.

Disarikan dari kumparan, dengan tambahan informasi dari ANTARA.

Tinggalkan Balasan