Satgas PKH menguasai kembali lahan di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (20/11/2026). (Foto: Dok. Kejagung)
Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap salah satu pemegang konsesi hutan terbesar di Riau. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali sekitar 338.536 hektare areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat (20/11/2026).
Penguasaan kembali itu dilakukan setelah Menteri Kehutanan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan milik perusahaan tersebut. Pencabutan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Dugaan Pelanggaran yang Ditemukan
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar langkah tersebut, antara lain:
- kebakaran berulang di lahan gambut;
- keberadaan kebun kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare;
- bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare;
- kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare; serta
- persoalan perlindungan zona penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah sumatra.
Seluruh Aktivitas Dihentikan
Dengan pencabutan izin dan penguasaan kembali tersebut, seluruh aktivitas di areal kerja PT RAPP dihentikan dan lahan kembali berada di bawah penguasaan negara. Meski demikian, menurut Anang, perusahaan tetap bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan dan konsekuensi hukum yang menyertainya.
Anang menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan, kata dia, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH juga menyatakan akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari PT RAPP terkait pencabutan izin dan penguasaan kembali lahan tersebut. Desa Bersuara membuka ruang hak jawab bagi perusahaan.
PT GSL di Kuansing Juga Disasar
Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan lahan yang terkait dengan PT GSL, sebuah pabrik kelapa sawit tanpa kebun di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perusahaan itu diduga membeli dan mengolah tandan buah sawit dari kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin, sehingga ikut mendorong perambahan hutan di sekitarnya.
Satgas PKH merekomendasikan pembatalan proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare yang diajukan perusahaan tersebut, menolak permohonannya, serta menguasai kembali area itu.
Bagian dari Penertiban Besar Sejak Awal 2026
Langkah terhadap PT RAPP melanjutkan gelombang penertiban perizinan kehutanan yang dilakukan pemerintah sepanjang 2026. Pada Januari 2026, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdasarkan temuan Satgas PKH, menyusul banjir dan longsor besar yang melanda Sumatra pada akhir November 2025. Saat itu, kelompok masyarakat sipil seperti Greenpeace Indonesia mengapresiasi evaluasi izin, namun meminta pemerintah transparan soal tindak lanjut dan pemulihan ekologis.
Pertanyaan bagi Desa Sekitar Konsesi
Penguasaan kembali lahan seluas ratusan ribu hektare tentu akan berdampak bagi masyarakat desa di sekitar konsesi. Sebagian warga selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas perusahaan, baik sebagai pekerja, mitra, maupun pemasok. Di sisi lain, ada pula desa yang selama bertahun-tahun bersengketa lahan atau terdampak kebakaran gambut dan konflik dengan satwa liar.
Sejumlah hal patut dikawal ke depan, di antaranya:
- kepastian nasib pekerja dan warga desa yang bergantung pada aktivitas perusahaan;
- kejelasan peruntukan lahan setelah dikuasai negara, termasuk peluang akses kelola bagi masyarakat desa melalui skema perhutanan sosial;
- pemulihan gambut dan kawasan lindung yang rusak; serta
- perlindungan habitat gajah sumatra di sekitar Tesso Nilo, yang juga berkaitan dengan keselamatan warga dari konflik satwa.
Penertiban kawasan hutan pada akhirnya diharapkan tidak hanya memulihkan kewibawaan hukum, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat desa yang hidup berdampingan dengan hutan.
Disarikan dari detikcom dan Greenpeace Indonesia.
