Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. (Foto: DPD RI)
Di tengah proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin melontarkan gagasan agar jumlah wakil presiden ditambah menjadi lebih dari satu orang, dengan batas maksimal tiga orang. Para wapres itu, menurut dia, idealnya berkantor di daerah, yakni di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
Sultan menyampaikan gagasan tersebut secara tertulis saat ditanya awak media mengenai harapan DPD terhadap sosok wakil presiden pengganti, di sela acara detikcom Awards 2026 di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan.
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, dikutip detikcom
Alasan Geografis dan Pemerataan
Sultan mendasarkan gagasannya pada kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas. Menurut dia, wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia memiliki kebutuhan serta tantangan yang berbeda-beda.
Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis.
Sultan Baktiar Najamudin
Ia juga menilai pembangunan daerah masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, sementara Presiden memiliki banyak tugas dan agenda. Dengan beberapa wakil presiden yang memiliki visi yang sesuai, pengawasan atas program-program pemerintah diharapkan bisa lebih optimal.
Wapres Berkantor di Daerah
Dalam gagasan DPD, para wakil presiden tidak hanya berkantor di Jakarta, melainkan ditempatkan di wilayah-wilayah yang dinilai membutuhkan percepatan pembangunan.
Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera.
Sultan Baktiar Najamudin
Dengan berkantor di daerah, para wapres diharapkan dapat mengawasi kinerja kepala daerah sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. “Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi,” kata Sultan.
Konteks: Kursi Wapres Sedang Kosong
Wacana ini muncul di saat Indonesia tengah mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut langkah itu sebagai praktik ketatanegaraan baru, mengingat wakil presiden terakhir yang mengundurkan diri adalah Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956.
Sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. MPR kemudian telah menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengukuhkan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Pembahasan mengenai sosok pengganti ini juga pernah diulas dalam Catatan Pemimpin Redaksi Desa Bersuara.
Butuh Amandemen Konstitusi
Perlu dicatat, gagasan menambah jumlah wakil presiden tidak bisa diterapkan dalam proses pengisian jabatan yang sedang berjalan. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Dengan demikian, perubahan jumlah wapres memerlukan amandemen konstitusi melalui MPR sesuai mekanisme Pasal 37 UUD 1945.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun pimpinan MPR atas wacana tersebut.
Pro dan Kontra yang Mungkin Muncul
Pendukung gagasan semacam ini umumnya menilai kehadiran pemimpin nasional di daerah dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah, termasuk bagi desa-desa di kawasan terluar dan tertinggal. Di sisi lain, sejumlah kalangan biasanya mengingatkan potensi tumpang tindih kewenangan, tambahan beban anggaran, serta tantangan koordinasi dalam sistem presidensial.
Terlepas dari pro dan kontra, wacana dari DPD ini kembali menegaskan satu persoalan lama: kebutuhan daerah, termasuk desa-desa di luar Jawa, akan kehadiran negara yang lebih dekat dan program pembangunan yang benar-benar menyentuh warga.
Disarikan dari detikcom, Katadata, dan Afu.id.
