Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan bersama Kementerian PKP, Kemenkeu, dan BPKP di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Sebanyak 2.000 unit diperuntukkan bagi masyarakat, sementara 200 unit lainnya bagi para kepala suku. Yang istimewa, pemerintah pusat membuka ruang agar pembangunan tersebut dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.
Skema ini dibahas dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Rapat Sjahruddin Rasul, Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Aspirasi dari Gubernur dan Para Bupati
Tito menjelaskan, pembahasan itu menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan para bupati se-Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah mengusulkan agar program perumahan, khususnya bagi warga setempat dan kepala suku, dapat dikerjakan oleh pemda.
“Mereka menginginkan agar program perumahan, khusus bagi warga di sana dan kepala suku, itu dilaksanakan oleh mereka. Mereka minta diberikan kepercayaan.”
Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan skema pelaksanaan yang sesuai aturan. Tito menegaskan, kepercayaan kepada daerah harus diiringi kepastian bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan selesai dengan baik.
“Kita mencarikan jalan agar prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk juga untuk meyakinkan bahwa program itu betul-betul bisa terlaksana dan tuntas dengan baik,” ujar Tito.
Menteri PKP: Daerah Bisa Bergerak
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik langkah tersebut. Ia mengapresiasi Mendagri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto yang memberi ruang bagi daerah untuk terlibat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri.
“Jumlahnya 2.000 buat masyarakat, 200 buat kepala suku,” kata Maruarar, merinci rencana pembangunan di Papua Pegunungan.
Menurut Maruarar, Mendagri sebagai pembina kepala daerah telah mengambil sikap yang sangat bijak, sehingga daerah-daerah juga bisa bergerak dan diberi kepercayaan untuk membangun daerahnya sendiri. Ia menyatakan akan melaporkan rencana ini secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Mendagri, dan BPKP.
Bagian dari Program Perumahan Nasional
Rencana di Papua Pegunungan ini berjalan seiring dengan program perumahan rakyat yang tengah digenjot pemerintah. Program bedah rumah ditargetkan menjangkau 400.000 unit pada 2026, naik dari 45.000 unit tahun sebelumnya, sementara pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema FLPP juga terus diperluas. Maruarar pun mendorong agar produk lokal, seperti genteng buatan UMKM, dimanfaatkan di daerahnya masing-masing.
Bagi masyarakat dan para kepala suku di pegunungan Papua, program ini membuka harapan akan hunian yang lebih layak, dibangun oleh pemerintah daerah yang paling memahami kondisi wilayahnya.
Disarikan dari Liputan6.com, Metro TV News, SINDOnews, dan Tirto.id.
