Ilustrasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. (Foto: Gebrak.id)
JAKARTA — Sekitar 14 ribu desa di Indonesia hingga kini belum memiliki taman kanak-kanak (TK). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menargetkan setiap desa sudah memiliki akses pendidikan anak usia dini (PAUD) pada akhir 2026, sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun yang memasukkan satu tahun prasekolah.
Seperti dilaporkan Borneonews, Mu’ti menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan kesiapan belajar anak. Karena itu, pemerintah ingin anak-anak di desa, termasuk di daerah terpencil, tidak tertinggal dalam mengakses PAUD.
Revitalisasi Hampir 20 Ribu Satuan PAUD
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan, tahun ini pemerintah merevitalisasi 19.940 satuan PAUD, terdiri atas 3.865 satuan reguler dan 16.075 satuan di wilayah afirmasi (ABT). Dari jumlah itu, perjanjian kerja sama telah ditandatangani dengan 17.267 satuan dengan nilai sekitar Rp10,9 triliun.
Gogot menambahkan, sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola masyarakat. Kondisi ini membuat peran pemerintah desa, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan sangat menentukan dalam membuka layanan PAUD baru di desa.
Bantuan bagi Murid dan Guru
Selain sarana, pemerintah menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun kepada sekitar 888 ribu murid TK. Untuk meningkatkan mutu pengajar, beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) senilai Rp3 juta per semester telah menjangkau 12.500 guru PAUD.
Bagi pemerintah desa, target ini membuka peluang untuk berkolaborasi menyiapkan lahan, bangunan, atau dukungan operasional PAUD, sehingga anak-anak desa bisa bersekolah sejak dini tanpa harus menempuh jarak jauh.
Disarikan dari Borneonews.
