Sempat Diprotes Sopir Truk, Bupati Majalengka Pastikan Ongkos Kirim Genteng Program Gentengisasi Sudah Dibayar

MAJALENGKA — Peluncuran pengiriman 2,4 juta genteng Jatiwangi untuk program gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sempat diwarnai protes sopir truk yang mengaku belum menerima ongkos perjalanan. Bupati Majalengka Eman Suherman kini memastikan seluruh sopir truk pengangkut genteng sudah dibayar.

Seperti dilaporkan Radar Cirebon, keluhan para sopir disampaikan langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat peluncuran program di Lapangan Pasar Lama, Jatiwangi, Majalengka, Minggu (8/11/2026). Peristiwa itu juga sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mendapat teguran dari sang menteri.

Protes Sopir di Tengah Peluncuran

Menurut detikJabar, para sopir menyampaikan protes sebelum berangkat membawa genteng. Mereka mengaku belum menerima uang jalan. Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait, yang hadir melepas armada, menanyakan kesiapan para sopir sekaligus mengecek persoalan pembayaran di lokasi.

Ara kemudian meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Eman Suherman memeriksa pembayaran tersebut. Ia juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. “Mesti dicek, Pak KDM, jangan gampang percaya pada anak buah,” ujar Ara.

KDM: “Saya Bingung Kaitannya Apa”

Teguran itu ditanggapi Dedi Mulyadi melalui video di kanal YouTube pribadinya. Ia mengaku tersenyum karena bingung dengan keterkaitan gubernur dalam urusan pembayaran sopir. “Gubernur kaitannya apa dengan bayar sopir truk,” ujarnya, seperti dikutip detikJabar.

Dedi kemudian menjelaskan ulang keterangan yang ia terima dari Sekda Herman. Menurutnya, karena tender belum selesai, toko bangunan belum bisa menerima genteng. Akibatnya, koperasi belum mau membayar karena tujuan pengiriman belum jelas.

Penyebab: Tender Toko Bangunan Belum Selesai

Bupati Eman Suherman menjelaskan bahwa anggaran ongkos kirim sebenarnya sudah tersedia. Hambatannya ada pada penentuan toko bangunan penerima genteng. Menurut Eman, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip Radar Cirebon, ongkos kirim sudah ada, tetapi tujuan pengiriman belum jelas karena belum ada pemenang tender toko bangunan.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengaku pihaknya juga kaget saat mengetahui ada truk yang belum dibayar. Ia menyebut kendala administrasi, seperti surat jalan yang belum lengkap, serta keterlambatan penentuan toko bangunan di Bogor dan Kuningan. Herman menegaskan program ini berjalan dengan skema business to business (B2B), sementara peran pemerintah adalah mendampingi pelaku UMKM genteng, termasuk dalam peningkatan mutu dan sertifikasi SNI.

Tuntas Malam Itu Juga

Menurut detikJabar, sekitar 85 truk tercatat belum dibayar. Eman memastikan seluruh pembayaran tuntas pada pukul 22.30 WIB malam itu dan meminta maaf atas miskomunikasi yang terjadi. Ia menjelaskan ada sekitar 600 truk yang harus dikoordinasikan, dan pembayaran ongkos menjadi tanggung jawab koperasi, bukan pemerintah. Eman juga menyebut pinjaman sekitar Rp3 miliar dipakai sebagai modal kerja, termasuk untuk ongkos pengiriman.

Salah satu sopir, Asep Azril, membenarkan dirinya sudah menerima pembayaran dan tidak mengalami kerugian. Menteri Ara pun mengonfirmasi penyelesaian itu melalui panggilan video dari Jakarta. “Terima kasih, Pak Bupati. Sudah beres semuanya, tuntas ya,” ujarnya.

2,4 Juta Genteng Jatiwangi untuk Empat Provinsi

Peluncuran di Jatiwangi dihadiri Menko PMK Sugiono dan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebelum acara, keduanya makan bersama sopir truk, kenek, perajin genteng, pelaku UMKM, dan warga dalam tradisi liwetan. Sugiono menyebut program ini memberi efek berganda. “Sopir-sopir truk bekerja, kenek-kenek bekerja, kemudian ekonomi menggeliat,” ujarnya, seperti dilaporkan Beritasatu.

Menurut Go Indonesia, genteng diangkut sekitar 600 truk ke Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Kementerian Perindustrian mencatat 38 industri kecil menengah (IKM) genteng telah bersertifikat SNI, terdiri dari 34 di Jatiwangi dan 4 di Plered, Purwakarta, sementara 11 IKM lain di Jatiwangi masih dalam pendampingan. Jatiwangi sendiri memiliki 157 IKM genteng. Majalengka ditargetkan menyalurkan sekitar 3 juta genteng pada tahun depan dengan mekanisme distribusi yang berbeda.

Secara nasional, Kementerian Perindustrian mencatat ada 176 sentra IKM genteng yang tersebar di 10 provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur (54 sentra) dan Jawa Tengah (53 sentra). Delapan sentra tengah disiapkan untuk dikembangkan, yakni Majalengka, Pringsewu, Banyuasin, Kebumen, Sleman, Mojokerto, Tabanan, dan Lombok Tengah. Dukungan yang direncanakan meliputi mesin penggiling, mesin press hidrolik, perbaikan tungku pembakaran, pendampingan teknis, hingga bantuan manajemen dan logistik. Program ini juga dikaitkan dengan pembiayaan perumahan melalui KUR Perumahan dengan target penyaluran Rp710 miliar. Dengan begitu, gentengisasi diharapkan tidak hanya mengganti atap rumah warga, tetapi juga menghidupkan sentra-sentra genteng rakyat di berbagai daerah.

Apa Itu Program Gentengisasi?

Program gentengisasi diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, 2 Februari 2026. Program ini menjadi salah satu pilar Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Seperti dilaporkan iNews, Prabowo menilai atap seng membuat rumah panas, mudah berkarat, dan membuat permukiman tampak kurang indah. Ia menargetkan Indonesia bebas atap seng dalam sekitar tiga tahun.

Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan anggaran gentengisasi tidak sampai Rp1 triliun karena hanya menyasar rumah beratap seng. Pemerintah juga menyatakan program ini tidak sepenuhnya bergantung pada APBN atau APBD, melainkan melibatkan masyarakat dan swasta. Presiden juga menyebut Koperasi Desa Merah Putih dapat dilengkapi pabrik genteng.

Pelajaran bagi Desa dan Pelaku UMKM

Kasus di Majalengka menunjukkan bahwa program dengan rantai pasok panjang, yang melibatkan pabrik genteng, koperasi, toko bangunan, sopir truk, hingga pemerintah daerah, membutuhkan koordinasi dan administrasi yang rapi. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian desa dan pelaku UMKM yang ingin terlibat antara lain:

• Memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran di setiap tahap.
• Melengkapi dokumen pengiriman, seperti surat jalan dan tujuan penerima, sebelum barang diberangkatkan.
• Memastikan kualitas produk memenuhi standar, termasuk sertifikasi SNI bagi produsen genteng.
• Membangun komunikasi yang terbuka antara koperasi, produsen, dan pekerja lapangan.

Bagi sentra genteng seperti Jatiwangi, program ini membuka peluang besar untuk membangkitkan industri rakyat. Agar manfaatnya benar-benar dirasakan, mulai dari perajin, sopir, hingga warga penerima genteng, tata kelola yang tertib menjadi kuncinya.

Disarikan dari Radar Cirebon, detikJabar, Beritasatu, Go Indonesia, iNews, dan Metro TV.