Pemerintah Kunci 6,46 Juta Hektare Sawah dari Alih Fungsi, BPS Usul Cetak Sawah Baru Diprioritaskan di Banten

JAKARTA — Pemerintah resmi “mengunci” 6,46 juta hektare lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak bisa dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Luas itu setara 87,98 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional seluas 7.346.470 hektare. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Kita ambil keputusan nomor satu, secara nasional sudah 87,98 persen yang dikunci,” kata Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, seperti dilaporkan Liputan6. Dalam rapat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mengusulkan agar program cetak sawah baru diprioritaskan di Banten, salah satu provinsi yang belum mencapai target perlindungan lahan.

Apa Itu LP2B dan Mengapa Penting?

LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten demi menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Lahan yang sudah berstatus LP2B tidak boleh dialihfungsikan menjadi perumahan, kawasan industri, atau penggunaan nonpertanian lainnya. Target perlindungan minimal 87 persen dari LBS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

“Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, seperti dikutip detikcom. “Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan.”

Target 2029 Rampung di 2026

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut capaian ini jauh lebih cepat dari rencana. Semula, target 87 persen dijadwalkan tercapai pada 2029, dengan target antara 78 persen pada 2026, 81 persen pada 2027, dan 84 persen pada 2028. Pada Januari 2026, capaiannya baru sekitar 68 persen berdasarkan RTRW provinsi.

“Pekerjaan yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2029, berhasil kita tuntaskan sepenuhnya di tahun 2026 ini,” ujar Nusron. Seluruh bupati dan wali kota disebut telah menandatangani surat keputusan terkait. Proses ini melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS.

Tiga Provinsi Belum Capai Target

Berdasarkan data ATR/BPN, dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen sudah memenuhi ambang minimal 87 persen. Jumlah provinsi yang belum memenuhi target turun dari tujuh provinsi pada awal September 2026 menjadi tiga provinsi:

• Riau: 76,24 persen. Menurut Nusron, rendahnya capaian disebabkan dominasi perkebunan kelapa sawit.
• Papua: 78,02 persen.
• Banten: 84,73 persen. Kabupaten Lebak dan Pandeglang masing-masing sudah mendekati 95 persen, tetapi capaian provinsi tertahan karena izin nonpertanian yang telah diterbitkan untuk perumahan dan kawasan industri.

Mengapa BPS Usul Banten Didahulukan?

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai pemerintah sebaiknya segera menetapkan target LP2B secara nasional tanpa menunggu seluruh daerah memenuhi ketentuan. Alasannya, Riau dan Papua bukan sentra utama produksi padi. Sebaliknya, Banten termasuk 10 besar daerah penghasil padi nasional, tetapi produktivitasnya relatif lebih rendah dibanding daerah lain.

“Daripada kita nanti lambat, untuk menetapkan 87 persen, lebih baik segera ditetapkan yang tiga provinsi ini, toh Riau dan Papua terutama bukan sentra produksi. Tinggal nanti, kalau ada cetak sawah baru, bisa diprioritaskan di Banten,” ujar Amalia, seperti dilaporkan Bisnis.com.

Meski begitu, Nusron juga meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertimbangkan cetak sawah di Riau karena lahannya dinilai masih tersedia. Menurutnya, langkah itu penting agar kebutuhan beras Riau tidak terus bergantung pada pasokan dari provinsi lain. Cetak sawah baru juga dinilai diperlukan untuk Papua.

554.615 Hektare Sawah Terindikasi Beralih Fungsi

Di balik capaian tersebut, pemerintah mencatat indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare. Pemerintah sepakat membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji status perizinan, status LP2B saat alih fungsi terjadi, dan jenis lahan sawahnya. “Kami membentuk tim khusus untuk mengkaji keterlanjuran lahan seluas 554 ribu hektare tersebut,” kata Zulhas.

Nusron meminta data alih fungsi itu diaudit terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar kewajiban penggantian. Pemerintah perlu memilah lahan yang dialihfungsikan dengan izin dan tanpa izin, sekaligus memeriksa apakah lahan itu sudah berstatus LP2B saat dialihfungsikan.

Usulan Mentan: Ganti Tiga Kali Lipat atau Denda 3x NJOP

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan dua opsi penggantian bagi sawah yang telanjur dialihfungsikan. Pertama, mencetak sawah baru seluas tiga kali lipat dari lahan yang dialihfungsikan. Kedua, jika penggantian fisik tidak memungkinkan, membayar denda sebesar tiga kali nilai jual objek pajak (NJOP). Dana denda itu dapat dipakai untuk membiayai cetak sawah di wilayah lain. “Tetapi kalau tidak bisa, denda tiga kali NJOP, nah kita bisa menghemat Rp100 triliun,” ujar Amran.

Produksi Beras Sempat Tertekan El Nino

Upaya mengunci lahan sawah dilakukan di tengah tantangan produksi. BPS sebelumnya memproyeksikan produksi beras nasional periode Januari–Juli 2026 turun 0,35 persen secara tahunan menjadi 21,95 juta ton, akibat dampak fenomena El Nino dan penurunan signifikan produksi padi pada April 2026. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan luas sawah menjadi syarat dasar agar target swasembada pangan tidak semakin jauh.

Setiap hektare sawah yang beralih fungsi berarti hilangnya kapasitas produksi yang sulit digantikan. Mencetak sawah baru membutuhkan waktu, biaya besar, dan dukungan irigasi, sementara sawah produktif yang sudah ada biasanya telah ditopang jaringan irigasi dan pengalaman petani selama puluhan tahun. Karena itu, perlindungan sawah eksisting dinilai jauh lebih efisien dibandingkan menggantinya di tempat lain.

Langkah Selanjutnya

• Mempercepat penetapan SK LP2B dan mengintegrasikannya ke dalam RTRW dan RDTR agar perlindungan sawah memiliki kepastian hukum tata ruang.
• Menyinkronkan peta LP2B dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi satu peta nasional terintegrasi, termasuk menuntaskan kesepakatan peta di 17 provinsi.
• Mengaudit 554.615 hektare indikasi alih fungsi dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran.

Apa Artinya bagi Desa dan Petani?

Sebagian besar sawah berada di wilayah desa. Penetapan LP2B berarti sawah-sawah tersebut kini memiliki perlindungan hukum dari alih fungsi, sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan desa. Bagi petani, kepastian ini penting untuk menjaga mata pencaharian dan produksi pangan jangka panjang. Pemerintah desa perlu memastikan rencana pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur dan perumahan, selaras dengan peta LP2B dan LSD di wilayahnya, agar tidak berbenturan dengan aturan perlindungan lahan sawah.

Pertanyaan Seputar LP2B

Berapa luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B?
6.463.007 hektare atau 87,98 persen dari total lahan baku sawah nasional seluas 7.346.470 hektare.

Provinsi mana yang belum mencapai target 87 persen?
Riau (76,24 persen), Papua (78,02 persen), dan Banten (84,73 persen).

Disarikan dari Bisnis.com, Liputan6, dan detikcom.