November 19, 2026
Rapat paripurna DPRD Lombok Barat pandangan umum fraksi atas RAPBD 2027

Suasana rapat paripurna DPRD Lombok Barat dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027, Rabu (18/11/2026). (Foto: Suara NTB)

Gabungan sembilan fraksi DPRD Lombok Barat mengajukan 26 pertanyaan atas RAPBD 2027, salah satunya soal implementasi program unggulan Rp1 miliar per desa sesuai RPJMD.

Program unggulan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yakni alokasi Rp1 miliar per desa, menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran tahun depan. Gabungan sembilan fraksi DPRD Lombok Barat mempertanyakan bagaimana program tersebut diimplementasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lombok Barat dengan agenda pandangan umum fraksi atas RAPBD 2027 di Giri Menang, Rabu (18/11/2026). Secara keseluruhan, gabungan fraksi mengajukan 26 pertanyaan kepada pihak eksekutif untuk memperdalam substansi pembahasan anggaran.

Bagaimana implementasi di APBD terkait dengan program 1 miliar per desa sesuai RPJMD?

Pandangan umum gabungan fraksi DPRD Lombok Barat

Sembilan Fraksi Satu Suara

Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara gabungan fraksi, Husnan Wadi, mewakili sembilan fraksi, yaitu Golkar, NasDem, PKS, PKB, PPP, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Perindo. Program Rp1 miliar per desa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu poin yang diminta penjelasannya, terutama terkait kesesuaian antara janji program dan alokasi riil dalam APBD.

Bagi desa-desa di Lombok Barat, kejelasan program ini sangat penting. Kepastian besaran dan mekanisme penyaluran akan menentukan bagaimana pemerintah desa menyusun rencana pembangunan dan APBDes tahun depan.

Deretan Pertanyaan Lain

Selain program per desa, DPRD juga menyoroti sejumlah isu strategis dalam RAPBD 2027, antara lain:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan target PAD diminta disertai strategi konkret yang tidak membebani masyarakat kecil, lengkap dengan pemetaan potensi pajak dan retribusi serta target yang realistis.
  • Optimalisasi aset daerah. DPRD menanyakan langkah pemerintah untuk memanfaatkan aset yang belum produktif.
  • Orientasi belanja. Belanja APBD 2027 diminta berfokus pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar belanja rutin birokrasi.
  • Evaluasi program. Program tahun sebelumnya yang penyerapannya rendah atau dampaknya kecil diminta dievaluasi dengan indikator keberhasilan yang terukur.
  • Layanan dasar. Kebijakan pendidikan, pelayanan kesehatan di wilayah 3T, Universal Health Coverage (UHC), dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
  • Pokok-pokok pikiran DPRD. Program yang tidak terlaksana tahun ini, termasuk dari pokir DPRD, diperkirakan masuk SILPA, sehingga DPRD meminta kejelasan alokasinya tahun depan.
  • Pemberdayaan ekonomi. Keberpihakan anggaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku ekonomi kreatif, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan.

Pemkab Akan Menjawab di Paripurna Berikutnya

Rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Fauzan Husniadi, yang mewakili Wakil Bupati Hj. Nurul Adha yang sedang bertugas ke luar daerah. Sekda menyampaikan terima kasih atas masukan DPRD dan memastikan seluruh pertanyaan akan ditindaklanjuti. Jawaban resmi eksekutif atas pandangan umum fraksi akan disampaikan kepala daerah dalam sidang paripurna berikutnya.

Musrenbangdes sebagai Pintu Masuk

Pertanyaan DPRD ini sejalan dengan arah kebijakan perencanaan yang sebelumnya ditegaskan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Pada Juni 2026, Bupati LAZ menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi satu-satunya pintu masuk seluruh usulan program pembangunan di Lombok Barat.

Melalui database Musrenbangdes, seluruh program pembangunan akan terintegrasi. Tidak boleh ada lagi usulan yang muncul di luar mekanisme yang telah disepakati bersama.

H. Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat (Juni 2026), dikutip RRI

Saat itu, Bupati juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah maupun anggota DPRD wajib mengacu pada basis data hasil Musrenbangdes. Dengan mekanisme tersebut, program Rp1 miliar per desa idealnya dapat disusun berdasarkan kebutuhan yang telah dibahas dan disepakati warga di tingkat desa.

Menanti Kepastian bagi Desa

Program Rp1 miliar per desa berpotensi menjadi pengungkit besar bagi pembangunan perdesaan di Lombok Barat, apalagi di tengah anggaran desa nasional yang semakin ketat. Namun, potensi itu hanya akan terwujud jika program memiliki dasar anggaran yang jelas, mekanisme penyaluran yang transparan, dan pengawasan yang memadai.

Jawaban Pemkab Lombok Barat pada paripurna berikutnya akan menjadi penentu. Para kepala desa dan warga tentu menanti kepastian, apakah janji Rp1 miliar per desa akan benar-benar hadir dalam APBD 2027, berapa desa yang akan menerimanya, dan untuk kegiatan apa dana tersebut dapat digunakan.

Disarikan dari Suara NTB dan RRI.

Tinggalkan Balasan