Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas\'ud. (Foto: Istimewa via Bisnis.com)
Warga sejumlah kampung terpencil di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, punya alasan untuk berharap. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan membangun jalan penghubung antara Kutai Barat dan Kabupaten Paser mulai 2027 melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract. Jalan ini dirancang untuk mengakhiri isolasi kampung-kampung di wilayah selatan Kutai Barat yang selama ini sulit dijangkau.
Ruas yang direncanakan akan menghubungkan Kampung Gerunggung, Tanjung Soke, Lemper, dan Deraya di Kutai Barat menuju Desa Kepala Telake di Kabupaten Paser, lalu berlanjut hingga perbatasan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan jalan ini adalah bagian dari upaya membuka akses bagi warga yang bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan infrastruktur.
Saya ingin Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya, dan Lemper yang dulunya terisolasi, nantinya juga terhubung dengan Kabupaten Paser.
Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur
Rute Baru Lewat Kepala Telake
Dalam perencanaan awal, jalur penghubung sempat diarahkan melewati Muara Lembakan. Namun rute itu kemudian digantikan dengan jalur melalui Desa Kepala Telake yang dinilai lebih memungkinkan. Jarak dari Gerunggung menuju Kepala Telake diperkirakan sekitar 30 hingga 40 kilometer, sementara dari Kepala Telake ke perbatasan Kalimantan Tengah sekitar 12 kilometer.
Pembagian peran antarpemerintah juga sudah dirancang. Pemerintah Kabupaten Paser akan menuntaskan ruas Muara Lembakan–Kepala Telake sepanjang kurang lebih 23 kilometer. Dengan begitu, jalan provinsi yang dibangun dari arah Kutai Barat akan tersambung dengan jaringan jalan kabupaten di Paser, membentuk koridor yang utuh.
Potensi Jalur Lintas Menuju IKN
Manfaat jalan ini diproyeksikan tidak berhenti di tingkat kampung. Jika ruas tersebut tersambung dengan Jalan Trans Kalimantan, kawasan Gerunggung berpeluang menjadi jalur lintas dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui poros Sotek–Bongan. Artinya, kampung yang dulu berada di ujung peta bisa berubah menjadi simpul pergerakan orang dan barang antarprovinsi.
Bagi warga desa, perubahan semacam itu biasanya berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Ongkos angkut hasil kebun dan pertanian bisa turun, harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, dan akses ke sekolah maupun fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat. Jalan juga membuka peluang usaha baru, mulai dari warung, jasa transportasi, hingga pengembangan potensi wisata lokal.
Dermaga Penajam Juga Dibenahi
Selain jalan darat, Pemprov Kaltim juga memperhatikan konektivitas penyeberangan. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yusliando menyampaikan bahwa perbaikan Dermaga Penajam dianggarkan sekitar Rp400 juta pada 2026. Pengelolaan dermaga tersebut mulai beralih ke pemerintah provinsi sejak Januari 2026 dan akan sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi mulai 2027.
Gubernur Rudy Mas’ud bahkan meminta agar dilakukan kajian terkait kemungkinan relokasi dermaga ke kawasan Nenang. Langkah ini dimaksudkan agar layanan penyeberangan lebih optimal dan mampu menopang pergerakan menuju kawasan IKN yang terus berkembang.
Infrastruktur Jadi Kunci Pemerataan
Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas dengan banyak kampung di pedalaman yang hanya bisa dijangkau lewat jalan tanah, jalur perusahaan, atau sungai. Kondisi itu membuat kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terasa, terutama di kabupaten-kabupaten seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Penggunaan skema kontrak tahun jamak dipilih karena proyek jalan di medan seperti ini membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang dan anggaran besar yang tidak mungkin dituntaskan dalam satu tahun anggaran. Dengan kontrak multiyears, kepastian pendanaan dan kesinambungan pekerjaan lebih terjamin sehingga proyek tidak berhenti di tengah jalan.
Meski begitu, sejumlah hal tetap perlu dikawal agar pembangunan benar-benar berpihak kepada warga desa. Beberapa di antaranya:
- keterlibatan pemerintah kampung dan warga dalam penentuan trase agar tidak menimbulkan sengketa lahan;
- kualitas konstruksi yang tahan terhadap kondisi tanah dan curah hujan tinggi di Kalimantan;
- sinkronisasi jadwal antara ruas provinsi dan ruas kabupaten agar jalan benar-benar tersambung; serta
- pemeliharaan jangka panjang setelah jalan selesai dibangun.
Harapan Warga Kampung
Bagi masyarakat Gerunggung, Tanjung Soke, Lemper, dan Deraya, rencana ini adalah kabar yang sudah lama dinantikan. Selama ini, keterisolasian membuat mereka harus menempuh perjalanan panjang dan mahal untuk mengakses pasar, layanan kesehatan, maupun pusat pemerintahan. Ketika jalan penghubung terwujud, kampung-kampung tersebut tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi bagian dari jaringan ekonomi yang lebih luas.
Pembangunan jalan Kutai Barat–Paser pada akhirnya menjadi ujian komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke kampung terjauh. Jika berjalan sesuai rencana, 2027 bisa menjadi titik balik bagi warga di perbatasan dua kabupaten tersebut.
Disarikan dari Bisnis.com (Kalimantan).
