Ilustrasi bantuan sosial. (Ilustrasi: detikNews)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kembali disalurkan kepada warga di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemerintah Kecamatan Tamban Catur menghadiri langsung penyaluran BLT-DD di Desa Tamban Baru Timur pada Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kehadiran pihak kecamatan menjadi bentuk pengawalan agar program bantuan yang bersumber dari Dana Desa itu berjalan sesuai aturan. BLT-DD diberikan kepada warga desa yang memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.
Transparan, Akuntabel, Tepat Sasaran
Dalam kesempatan itu, perwakilan Pemerintah Kecamatan Tamban Catur menekankan agar penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak kecamatan juga berpesan kepada para penerima agar memanfaatkan bantuan secara bijak dan memprioritaskannya untuk kebutuhan keluarga. Meski bantuan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi, diharapkan BLT-DD dapat memberi manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.
Selain itu, Pemerintah Kecamatan Tamban Catur terus mendorong pemerintah desa agar mengelola Dana Desa secara tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kehadiran kecamatan dalam kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi dan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
Berapa Besaran BLT Dana Desa?
Mengacu pada Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Penyalurannya dapat dilakukan setiap bulan atau dirapel beberapa bulan sekaligus, sesuai kebijakan pemerintah desa masing-masing. Sebagai gambaran, rapelan tiga bulan berarti KPM menerima Rp900.000 sekaligus.
Bagi penerima yang berprofesi sebagai petani, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa BLT Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk membeli pupuk atau kebutuhan pertanian lainnya.
Penerima Ditetapkan Lewat Musyawarah Desa
Berbeda dengan bantuan sosial nasional yang datanya dikelola terpusat, BLT Dana Desa dikelola langsung oleh pemerintah desa. Penetapan penerimanya dilakukan melalui musyawarah desa, sehingga lebih fleksibel menyesuaikan kondisi warga setempat.
Secara umum, warga yang menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa antara lain:
- keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa;
- warga yang kehilangan mata pencaharian;
- warga yang belum menerima bantuan sosial lain; serta
- keluarga dengan anggota rentan, misalnya yang memiliki anggota sakit menahun atau penyandang disabilitas.
Cara Pencairan
Warga yang ditetapkan sebagai penerima akan mendapat undangan pencairan dari pemerintah desa. Penerima kemudian mengikuti tahapan yang ditentukan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Jika berhalangan, pencairan dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga dengan dokumen tambahan. Bila tidak ada wakil keluarga, pencairan dapat dikuasakan kepada kepala desa sesuai ketentuan.
Pengawasan Bersama Menjaga Ketepatan Sasaran
Kehadiran unsur kecamatan saat penyaluran, seperti yang dilakukan di Tamban Baru Timur, merupakan praktik yang patut ditiru. Pengawasan langsung membantu memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak, dalam jumlah yang benar, dan tanpa potongan apa pun.
Masyarakat juga dapat berperan dengan memantau daftar penerima yang diumumkan desa dan menyampaikan masukan apabila ada warga yang lebih layak namun belum terdata. Dengan pengawasan bersama, BLT Dana Desa dapat benar-benar menjadi jaring pengaman bagi keluarga desa yang paling membutuhkan, terlebih di tengah anggaran desa yang kian terbatas.
Disarikan dari Kapuas Infokom Publik dan Bisnis.com.
