November 19, 2026
Anggota Ombudsman RI Radian Syam dalam konferensi pers pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Konferensi pers Ombudsman RI terkait pengawasan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Rabu (18/11/2026). (Foto: Ombudsman RI)

Ombudsman RI mengawasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lewat 10 indikator, dari model bisnis hingga kelayakan bangunan gerai, agar koperasi benar-benar memberi manfaat bagi anggota dan warga.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini mendapat pengawalan dari lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengawasi pelaksanaan program tersebut dengan menyoroti 10 indikator, mulai dari model bisnis koperasi hingga perizinan dan kelayakan bangunan gerai.

Hal itu disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Pengawasan dilakukan untuk memastikan program yang menjangkau desa dan kelurahan di seluruh Indonesia itu berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi maupun masyarakat luas.

Koperasi sebagai Pelayanan Publik

Program KDKMP dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Ombudsman memandang program ini termasuk dalam kategori pelayanan administratif sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga berada dalam lingkup pengawasan lembaga tersebut.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme Investigasi atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019, dan telah berjalan sejak Mei 2026. Dua pihak yang menjadi fokus adalah Kementerian Koperasi serta PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), BUMN yang ditugasi membangun gerai koperasi.

Sepuluh Indikator yang Disorot

Berikut 10 indikator yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman RI:

  1. model bisnis koperasi;
  2. modul pembentukan;
  3. inventarisasi koperasi;
  4. pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia;
  5. pengelolaan digital;
  6. sosialisasi secara masif;
  7. monitoring dan evaluasi;
  8. serah terima gerai;
  9. kesesuaian lokasi gerai; serta
  10. perizinan dan kelayakan bangunan.

Untuk Kementerian Koperasi, pengawasan menyasar pelaksanaan mandat Inpres 9/2025 yang mencakup model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan SDM, pengelolaan digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi. Sementara untuk PT Agrinas Pangan Nusantara, fokusnya pada kepastian status lahan lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan syarat clean and clear, serta kepatuhan prosedur administrasi pembangunan fisik.

Ombudsman juga memetakan data melalui dasbor pada laman rms.kdkmpindonesia.co.id untuk memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk.

Turun Langsung ke 14 Gerai

Dalam pengawasannya, Ombudsman telah menelaah 13 dokumen regulasi dan perjanjian, menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, dan meminta keterangan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual. Klarifikasi juga dilakukan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

Tim Ombudsman turut meninjau langsung 14 gerai koperasi di enam wilayah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan. Peninjauan lapangan ini penting untuk mencocokkan kebijakan di atas kertas dengan kondisi nyata di desa dan kelurahan.

Program yang Terus Bergerak

Pengawasan Ombudsman berlangsung di tengah percepatan operasional KDKMP di lapangan. Pada pertengahan Oktober 2026, pemerintah mengoperasikan koperasi secara serentak di 10.070 titik. Hingga 12 Oktober 2026, sekitar 23 ribu bangunan KDKMP telah rampung dan 28.626 manajer koperasi telah direkrut.

Di sejumlah lokasi, warga mulai merasakan manfaatnya. Gerai koperasi menyediakan kebutuhan pokok, LPG, pupuk, layanan keuangan, hingga pemasaran produk UMKM lokal. Seorang pedagang makanan di Tambakrejo, Sidoarjo, menyebut harga di gerai KDKMP jauh lebih murah, mendekati harga grosir, meski dibeli dalam jumlah kecil. Menko Pangan Zulkifli Hasan kala itu menegaskan bahwa koperasi harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga.

Hasil Pemeriksaan Disampaikan Pekan Depan

Ombudsman RI menjadwalkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara pada pekan depan. Hingga kini, Ombudsman belum mengumumkan temuan spesifik dari pengawasan tersebut.

Radian Syam berharap program ini terus membaik sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai layanan publik yang bermanfaat. Masukan dari lembaga pengawas seperti Ombudsman dapat menjadi bahan perbaikan agar gerai-gerai yang telah dibangun benar-benar berjalan optimal.

Warga Bisa Menyampaikan Pengaduan

Ombudsman juga mengimbau masyarakat yang menemukan kendala dalam pelaksanaan program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penanggung jawab. Jika pengaduan tidak ditindaklanjuti, warga dapat melapor ke Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.

Bagi desa, kehadiran pengawasan ini menjadi penguat. Dengan tata kelola yang baik, lokasi yang tepat, dan SDM yang terlatih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpeluang menjadi motor ekonomi baru yang mendekatkan layanan dan harga terjangkau kepada warga.

Disarikan dari Ombudsman RI dan Good News From Indonesia.

Tinggalkan Balasan