Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dok. Istimewa via kumparan)
Maraknya perundungan terhadap anak mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil sikap tegas. Ia meminta revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak segera diproses, agar anak-anak Indonesia mendapat perlindungan yang lebih kuat, baik di sekolah, ruang publik, maupun dunia maya.
Dasco menyampaikan hal itu dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Acara tersebut digelar bersama sejumlah mitra, termasuk forum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan DPR RI.
Kami sudah tegaskan bahwa perundungan anak memang tidak boleh terjadi lagi.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, dikutip kumparan
Situasi yang Sangat Memprihatinkan
Dasco menilai kondisi perundungan anak saat ini sangat memprihatinkan, seiring terus bertambahnya jumlah korban. Perundungan tidak hanya terjadi secara langsung di sekolah atau lingkungan sekitar, tetapi juga semakin banyak berlangsung di media sosial, di mana jejak digital dan penyebarannya sulit dikendalikan.
Persoalan ini pun dirasakan langsung oleh Dasco sebagai orang tua. Ia mengungkapkan bahwa anaknya yang masih di bawah umur turut menjadi korban perundungan di media sosial. Perundungan itu muncul di tengah beredarnya tuduhan tak berdasar terhadap Dasco, yang sebelumnya telah ia bantah secara terbuka, sebagaimana diberitakan dalam artikel Dasco Bantah Tuduhan Judol dan Doksing.
Alih-alih hanya melihatnya sebagai persoalan pribadi, Dasco menyampaikan kepada anaknya bahwa pengalaman serupa bisa menimpa anak-anak lain. Karena itu, ia memilih mendorong perbaikan aturan agar perlindungan berlaku bagi seluruh anak Indonesia.
Anak Tak Boleh Menanggung Beban Orang Tua
Salah satu poin penting yang ditekankan Dasco adalah perlunya efek jera bagi pelaku perundungan, terutama ketika anak dijadikan sasaran atas persoalan yang menyangkut orang tuanya.
Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua.
Sufmi Dasco Ahmad
Prinsip ini sejalan dengan semangat perlindungan anak: apa pun persoalan yang dihadapi orang tuanya, anak tidak boleh dijadikan sasaran hinaan, ancaman, atau serangan. Dasco juga menyebut telah meminta izin kepada anaknya untuk menempuh langkah hukum atas perundungan tersebut, dan kini tengah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk menentukan langkah terbaik.
Baleg Diminta Kawal Revisi
Dasco menegaskan DPR akan mendorong pembahasan revisi UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak “segera dan secepatnya”. Ia menyebut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, akan mengawal proses tersebut.
Dalam hal ini ini ada Pak Doli yang nanti akan mengawal Undang-Undang Perlindungan Anak.
Sufmi Dasco Ahmad
Dasco juga mengajak para pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, OSIS, keluarga korban, hingga lembaga perlindungan anak, untuk memberikan masukan yang komprehensif kepada Baleg. Dengan begitu, revisi yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Melengkapi Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital
Dorongan revisi undang-undang ini melengkapi langkah pemerintah sebelumnya dalam melindungi anak di ruang digital. Pada Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas, yang antara lain mengatur batas usia akses anak terhadap platform digital berdasarkan tingkat risikonya.
Data menunjukkan perundungan siber bukan persoalan kecil. Studi Center for Digital Society (CfDS) mencatat 45,35 persen dari pelajar berusia 13–18 tahun yang disurvei mengaku pernah menjadi korban perundungan siber, dengan WhatsApp, Instagram, dan Facebook sebagai platform yang paling sering digunakan. Secara global, WHO mencatat sedikitnya satu dari enam anak pernah mengalami perundungan.
Pelajaran bagi Semua, Termasuk di Desa
Perundungan anak tidak mengenal batas kota dan desa. Dengan semakin luasnya akses internet hingga ke pelosok, anak-anak di desa pun rentan menjadi korban maupun pelaku perundungan siber. Peran orang tua, guru, dan pemerintah desa dalam mengedukasi anak tentang etika bermedia sosial menjadi semakin penting.
Sikap Dasco yang memilih menjadikan pengalaman pribadinya sebagai dorongan untuk memperbaiki perlindungan bagi seluruh anak menunjukkan bahwa persoalan perundungan perlu ditangani dengan empati sekaligus ketegasan hukum. Kini, publik menanti agar revisi UU Perlindungan Anak benar-benar segera dibahas dan memberi rasa aman bagi setiap anak Indonesia.
Disarikan dari kumparan dan NU Online.
