Ilustrasi: Desa Bersuara
Kursi wakil presiden sedang kosong. Gibran Rakabuming Raka mundur pada 12 November 2026, dan MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih penggantinya dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah proses yang seharusnya fokus mencari satu figur terbaik itu, tiba-tiba muncul wacana dari Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin: tambah saja jumlah wakil presiden menjadi tiga, berkantor di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
Alasannya terdengar mulia: Indonesia luas, kebutuhan daerah berbeda-beda, presiden terlalu sibuk. Tetapi niat baik tidak otomatis melahirkan gagasan yang tepat. Wacana tiga wapres ini, jika ditimbang dengan jernih, lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang menyelesaikannya.
Bertabrakan dengan Konstitusi
Mari mulai dari yang paling mendasar. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 tidak memberi ruang tafsir: Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 6A mengatur presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 8 menetapkan wakil presiden sebagai pengganti presiden bila terjadi kekosongan.
Dengan kata lain, gagasan tiga wapres sejak awal sudah menyalahi konstitusi yang berlaku. Untuk mewujudkannya, UUD 1945 harus diamandemen melalui Pasal 37. Lalu kita patut bertanya: apakah persoalan pemerataan pembangunan benar-benar berakar pada jumlah kursi wakil presiden, sehingga konstitusi perlu dibongkar?
Pertanyaan paling berbahaya ada pada garis suksesi. Jika presiden berhalangan tetap, wapres yang mana yang naik? Wapres Sumatra, Kalimantan, atau Papua? Tanpa urutan yang tegas, negara justru disuguhi potensi krisis tafsir pada saat paling genting. Konstitusi yang selama ini memberi kepastian malah diganti dengan ketidakpastian.
Pelajaran dari Myanmar
Wakil presiden jamak bukan barang baru. Myanmar, melalui Konstitusi 2008, memiliki dua wakil presiden. Tiga kandidat diajukan oleh majelis rendah, majelis tinggi, dan blok militer; peraih suara terbanyak menjadi presiden, dua lainnya wapres. Sistem itu lahir bukan dari kebutuhan pemerataan, melainkan dari kompromi politik-militer. Praktiknya, kewenangan para wapres cenderung seremonial, dan sistemnya pun berhenti setelah kudeta militer 2021.
Pelajarannya terang: menambah kursi tidak sama dengan menambah efektivitas. Yang kerap lahir justru “matahari kembar” dan kompromi bagi-bagi kursi.
Boros di Tengah Seruan Efisiensi
Setiap wakil presiden membutuhkan kantor, sekretariat, staf ahli, pengamanan, kendaraan, dan protokoler. Tiga wapres di tiga pulau berarti melipatgandakan semua itu. Ironisnya, wacana ini muncul ketika pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran dan ketika desa-desa harus mengencangkan ikat pinggang karena ruang fiskal yang kian sempit. Sulit menjelaskan kepada kepala desa yang dananya dipangkas, mengapa negara perlu menambah dua kursi di puncak kekuasaan.
Gubernur Sudah Ada, Jalankan Saja
Lebih dari itu, Indonesia sebenarnya sudah punya perangkat untuk menghubungkan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah: membina, mengawasi, dan mengoordinasikan program pusat di kabupaten/kota. Di atasnya ada Kementerian Dalam Negeri dan para menteri koordinator.
Jika fungsi gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden belum berjalan optimal, yang perlu dibenahi adalah pelaksanaannya, bukan menambah jabatan baru di atasnya. Wapres wilayah yang mengawasi kepala daerah hanya akan menumpuk lapisan komando, tumpang tindih dengan gubernur dan Mendagri, serta memperlambat koordinasi.
Maka pertanyaannya menjadi tak terhindarkan: apakah wacana tiga wapres ini sungguh soal pelayanan rakyat, atau ada syahwat kekuasaan untuk memperbanyak kursi di lingkar puncak? Pertanyaan ini tidak menuduh siapa pun, tetapi wajib diajukan setiap kali muncul gagasan menambah jabatan tanpa dasar kebutuhan yang kuat.
Upgrade Orangnya, Bukan Jumlahnya
Usulan dan saran seorang senator tentu sah-sah saja dalam demokrasi. Namun, setiap gagasan harus lolos uji hukum ketatanegaraan, efisiensi anggaran, dan tugas pokok fungsi gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden. Dalam ketiga uji itu, wacana tiga wapres tidak lolos.
Sikap saya sederhana: tidak usah ditambah personelnya, tetapi lebih baik di-upgrade secara personal. Daripada undang-undang diubah, lebih baik undang-undang yang ada dijalankan sesuai amanatnya.
Satu wakil presiden sudah cukup, asalkan memiliki tiga kemampuan paripurna dalam membantu presiden.
Pertama, kemampuan komunikasi publik: menjelaskan kebijakan negara dengan bahasa yang dipahami rakyat, dari ruang sidang hingga balai desa.
Kedua, kemampuan mediasi publik antarwilayah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjembatani kepentingan daerah yang berbeda-beda.
Ketiga, kemampuan integrasi antarsuku, bahasa, budaya, dan agama, dalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itulah substansi tugas pelayanan wakil presiden dalam membantu tugas pokok dan fungsi presiden. Persoalan bangsa yang besar tidak dijawab dengan memperbanyak kursi, melainkan dengan memastikan satu kursi yang ada diisi oleh sosok yang tepat. Kini, MPR dan Presiden memegang kesempatan itu, dan publik menunggu apakah kesempatan tersebut dipakai dengan bijak.
Cak Sun, Pemimpin Redaksi Desa Bersuara
