ICW Ungkap Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar dari KKP dan Kemendikbudristek ke Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Penjelasan RANS dan KKP

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa promosi dan influencer senilai total Rp14.696.955.002, atau sekitar Rp14,7 miliar, dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik presenter dan pengusaha Raffi Ahmad. Belanja itu tercatat dalam delapan paket pengadaan sepanjang 2024 hingga 2026 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Temuan ini menjadi sorotan karena Raffi Ahmad sejak 22 Oktober 2024 menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. ICW juga menyoroti pengadaan yang dilakukan di tengah seruan efisiensi anggaran. Pihak RANS, KKP, sejumlah figur publik yang terlibat, Menteri Kebudayaan, hingga KPK telah memberikan tanggapan.

Rincian Delapan Paket Pengadaan

Berdasarkan data portal pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dihimpun ICW dan dilaporkan kumparan, berikut rinciannya.

Kemendikbudristek (2024), lima paket senilai sekitar Rp3,9 miliar:

• Penayangan video YouTube melalui Rans Entertainment: Rp452,69 juta.
• Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717: Rp205,89 juta.
• Instagram Story melalui akun @raffinagita1717: Rp575,65 juta.
• Kehadiran dalam acara: Rp2,52 miliar.
• Konten TikTok melalui akun @raffinagita1717: Rp144,42 juta.

KKP (2025–2026), tiga paket senilai sekitar Rp10,8 miliar:

• Jasa influencer engagement Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025): Rp3,59 miliar.
• Jasa influencer engagement untuk pengembangan BINS, Setditjen Perikanan Budidaya (2025): Rp3,6 miliar.
• Publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, Setditjen Perikanan Tangkap (2026): Rp3,6 miliar.

Catatan ICW

Menurut laporan Terbit Malut, ICW menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan melalui katalog elektronik, antara lain penguncian nama akun pribadi tertentu secara sepihak, penggunaan basis perhitungan per detik, serta penetapan plafon seragam Rp3,6 miliar per paket di KKP. ICW juga menduga adanya penunjukan penyedia tunggal yang berpotensi membatasi persaingan dan menimbulkan konflik kepentingan. ICW mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut.

Penjelasan RANS

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Selasa (10/11/2026). Sekretaris Perusahaan RANS Chintami M. Sihombing menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan sesuai prosedur pengadaan, termasuk melalui Inaproc.id dan e-katalog yang dapat diakses publik.

Seperti dilaporkan CNN Indonesia, RANS merinci nilai kontrak terdiri dari satu kampanye promosi museum dengan Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar (25 luaran) dan tiga kampanye dengan KKP senilai Rp10,8 miliar (120 luaran). Konten KKP mencakup budidaya nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, Sentra Industri Garam di Rote Ndao, serta fasilitas penunjang nelayan di Cemaga Utara, Natuna. RANS menyebut nilai kontrak mengacu pada rate card komersial yang juga berlaku untuk klien lain, dan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran talenta, hingga program luring. Seluruh kampanye diklaim menghasilkan lebih dari 52,6 juta penayangan.

RANS juga menyatakan ekosistem dan IP program “Dudas-1” terbentuk pada pertengahan 2024, sebelum Raffi diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden. Perusahaan mengaku memahami adanya perhatian publik terkait potensi konflik kepentingan, mengingat Raffi adalah pemegang saham mayoritas RANS.

KKP: Jadi Bahan Evaluasi

KKP menjelaskan bahwa pengadaan publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi, yang bekerja sama dengan sejumlah kreator konten. Pemilihan mitra didasarkan pada jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan sebaran pengikut di Indonesia. Tujuannya mengomunikasikan kebijakan, program, dan kinerja KKP, terutama program prioritas.

KKP menyatakan strategi komunikasinya dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer. “Hal ini menjadi bahan evaluasi,” tulis KKP, seperti dikutip kumparan, untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Klarifikasi Ariel NOAH dan Desta

Ariel NOAH dan Desta, yang terlibat dalam program “The Dudas Minus One” yang menjadi bagian dari kerja sama dengan KKP, ikut memberikan klarifikasi. Seperti dilaporkan DigoID, Ariel membantah klaim bahwa ada dana sebesar tertentu untuk satu video. “Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar,” ujarnya. Menurutnya, anggaran tidak bisa dianggap sebagai honor personel karena juga mencakup transportasi dan produksi.

Desta menuturkan pengalamannya berbincang dengan nelayan di Natuna yang merasa terbantu dengan pengawasan laut. Ia meminta RANS, KKP, dan pihak terkait menjelaskan rincian anggaran secara terbuka kepada publik.

Soal Program “The Dudas Minus One”

Ariel menjelaskan program “The Dudas Minus One” sudah dirancang sejak akhir 2023 dan mulai mengunggah episode pertamanya pada Mei 2024. Dalam hampir tiga tahun, program ini telah menyambangi 27 kota dengan fokus mempromosikan UMKM dan pariwisata lokal. “DNA kita ini intinya bapak-bapak motoran sambil promosiin UMKM setempat, sambil promosiin pariwisata setempat,” ujarnya. Menurut Ariel, kerja sama dengan KKP juga didorong oleh program swasembada garam di Rote.

Gading Marten, yang juga terlibat dalam program tersebut, menyebut honor personel mengikuti rate card standar masing-masing, tanpa merinci besarannya.

Fadli Zon dan KPK Menanggapi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kerja sama promosi tersebut terjadi sebelum Kementerian Kebudayaan terbentuk dan sebelum Raffi menjadi pejabat. Ia menilai promosi museum melalui figur publik sebagai hal yang wajar untuk meningkatkan kunjungan. “Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan menelaah apakah temuan ICW mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah masuk dalam kewenangan KPK. Ia menyarankan kementerian terkait terlebih dahulu mengevaluasi proses pengadaan. “Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi,” katanya.

Aturan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan

KPK, melalui juru bicaranya, juga merujuk Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur larangan bagi penyelenggara negara untuk turut serta dalam pengadaan yang pada saat dilakukan ia ditugaskan mengurus atau mengawasinya. Namun, KPK belum menyatakan akan memeriksa kementerian maupun pihak RANS. Penerapan pasal itu bergantung pada pembuktian apakah ada keterkaitan antara jabatan seseorang dan pengadaan yang dilakukan, sehingga temuan ICW masih perlu ditelaah lebih lanjut.

Mengapa Publik Menyorot?

Penggunaan influencer oleh instansi pemerintah bukan hal baru, dan bisa menjadi cara efektif menjangkau publik. Namun, transparansi menjadi kunci, terutama soal cara memilih penyedia, dasar penetapan harga, dan ukuran keberhasilan kampanye. Ketika penyedia jasa terkait dengan pejabat publik, pertanyaan soal potensi konflik kepentingan menjadi wajar diajukan. Hingga kini, belum ada lembaga berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam pengadaan tersebut.

Disarikan dari kumparan, Terbit Malut, DigoID, CNN Indonesia (1, 2), Megapolis, dan Visioner.