Pantauan udara karhutla di TN Sembilang, Banyuasin, Sumsel, Kamis (5/11/2026). (Foto: BPBD Sumsel via tirto.id)
PALEMBANG — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Selatan mengadukan tiga korporasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan atas dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi mereka. Ketiganya adalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Golden Blossom Sumatra (GBS), dan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) Cinta Manis. Walhi mendesak polisi serius mengusut dugaan tersebut hingga tuntas.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumsel Galang Suganda menjelaskan, aduan ini merupakan tindak lanjut dari pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial citra satelit, dan investigasi lapangan yang dilakukan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, seperti dilaporkan tirto.id, Sabtu (14/11/2026).
Ribuan Titik Panas di Area Konsesi
Berdasarkan analisis Walhi Sumsel terhadap data hotspot dari sistem SiPongi Kementerian Kehutanan selama periode tersebut, tercatat:
- 17.753 titik panas di wilayah konsesi PT BMH
- 1.134 titik panas di wilayah konsesi PT GBS
- 312 titik panas di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis
Perlu dicatat, titik panas adalah indikasi dari citra satelit dan tidak otomatis berarti kebakaran. Karena itu, Walhi melanjutkan dengan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi faktual.
Temuan Lapangan di Tiga Lokasi
Di konsesi PT BMH di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Ogan Komering Ilir, tim Walhi melakukan pemantauan pada 14 September 2026 dan menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan. Berdasarkan analisis citra satelit periode 19 Agustus–1 Oktober 2026, luas areal terbakar di lokasi itu diperkirakan sekitar 4.834 hektare. Lokasi kebakaran berada di ekosistem gambut yang ditanami akasia, dengan tinggi muka air tercatat sekitar 110–120 sentimeter.
Di konsesi PT GBS di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemantauan pada 13 September 2026 menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Analisis citra satelit periode 1 Agustus–6 Oktober 2026 mengidentifikasi luas areal terbakar sekitar 1.433 hektare lahan gambut.
Sementara di konsesi PTPN VII Cinta Manis, pemantauan pada 14–15 September 2026 menemukan lima sampel lokasi kebakaran di areal tanaman tebu yang telah dipanen. Tim juga menemukan aktivitas pengangkutan tebu yang diduga telah dibakar. Menurut Walhi, temuan ini perlu didalami penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran dan prosedur operasional perusahaan.
Riwayat Kebakaran Berulang
Walhi menilai temuan tersebut perlu dilihat dalam konteks riwayat kebakaran yang berulang. Berdasarkan analisis historis Walhi, konsesi PT BMH tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Konsesi PT GBS dan PTPN VII Cinta Manis masing-masing teridentifikasi terbakar pada 2015, 2019, dan 2023. “Dan pada tahun 2026, terjadi karhutla lagi di tiga perusahaan itu,” kata Galang.
Menurut Galang, kebakaran berulang menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan. “Kami desak polisi mengusut penyebab karhutla di wilayah konsesi ketiga perusahaan itu, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian,” tegasnya. Ia juga meminta proses hukum berjalan transparan dan perkembangannya disampaikan kepada publik.
Polda Sumsel: Belum Jadi Laporan Polisi
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic membenarkan adanya pengaduan tersebut. Menurutnya, pengurus Walhi datang untuk berkonsultasi terkait temuan mereka di lapangan. “Ya, ada aduan dari Walhi Sumsel, belum masuk ke laporan polisi,” ujar Ronni singkat.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari ketiga perusahaan terkait aduan Walhi tersebut. Seluruh temuan Walhi masih berstatus dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Bagian dari Desakan yang Lebih Luas
Aduan ini bukan langkah pertama Walhi Sumsel tahun ini. Pada Oktober 2026, Walhi Sumsel mencatat 22.690 titik panas di area konsesi selama periode 1 September–2 Oktober 2026, terdiri atas 10.411 titik di 18 konsesi hutan tanaman industri dan 12.279 titik di konsesi 63 perusahaan perkebunan. Hampir 17.000 di antaranya berada di ekosistem gambut, seperti dilaporkan Katadata.
Di tingkat nasional, Bareskrim Polri pada 29 Oktober 2026 telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla, empat di antaranya perusahaan penanaman modal asing, serta mengusulkan pencabutan izin 23 korporasi. Walhi sebelumnya juga menyerahkan data 372 perusahaan terindikasi karhutla kepada Presiden. Namun, Walhi menyayangkan pengumuman tersangka hanya disertai inisial sehingga sulit dicocokkan dengan data mereka, seperti dilaporkan Katadata.
Desa di Garis Depan Dampak
Bagi warga desa di sekitar konsesi, karhutla berarti kabut asap, gangguan kesehatan, dan hilangnya mata pencaharian. Desa-desa juga sering menjadi garda terdepan pemadaman. Tahun ini, 15 relawan dan petugas gugur saat menangani karhutla, dan negara menjamin masa depan keluarga mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab menjadi penting agar beban karhutla tidak terus ditanggung warga desa.
Disarikan dari tirto.id, dengan tambahan informasi dari Katadata.
