PLTP Sarulla di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. (Foto: Dok. Kementerian ESDM)
JAKARTA — Pemerintah bersiap mengambil langkah untuk memulihkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam waktu dekat akan menetapkan status kondisi kahar (force majeure) untuk pembangkit tersebut.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, penetapan status kahar menjadi prasyarat untuk menghitung ulang kapasitas pembangkit dan menarik investasi baru guna menaikkan produksi listrik dari level saat ini, seperti dilaporkan kumparan, Sabtu (14/11/2026).
Kapasitas Turun Akibat Longsor 2019
PLTP Sarulla memiliki kapasitas terpasang 330 megawatt (MW) yang terdiri atas tiga unit masing-masing 110 MW. Unit Silangkitang (SIL) beroperasi komersial sejak Maret 2017, disusul Namora-I-Langit 1 (NIL-1) pada Oktober 2017, dan Namora-I-Langit 2 (NIL-2) pada Mei 2018.
Namun, peristiwa longsor pada 2019 menurunkan kapasitas pembangkit menjadi 250 MW. Saat ini, produksi aktualnya bahkan hanya sekitar 220 MW. Menurut Kementerian ESDM, selisih produksi tersebut disebabkan perubahan tekanan uap di reservoir panas bumi, tantangan teknis yang perlu dikelola secara berkelanjutan dalam operasi lapangan panas bumi.
Status kahar diperlukan karena kondisi tersebut terjadi di luar kendali pengelola. Dengan penetapan ini, kewajiban dan perhitungan kapasitas dalam kontrak dapat disesuaikan, sehingga membuka jalan bagi investasi pemulihan.
Butuh Investasi Sekitar Rp4,86 Triliun
Pemulihan dan penyelesaian administrasi PLTP Sarulla diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$270 juta, atau setara Rp4,86 triliun. Pemerintah menargetkan kapasitas 330 MW kembali beroperasi optimal pada 2027–2028. Setelah kapasitas yang ada pulih, investasi lanjutan akan dilakukan secara bertahap untuk menggarap potensi yang lebih besar.
Rencana ini sebenarnya sudah disiapkan sejak pertengahan tahun. Pada awal Agustus 2026, Yuliot menyatakan urusan administrasi ditargetkan rampung hingga Oktober 2026, sebelum peningkatan kapasitas produksi dikejar pada 2027–2028. “Yang pertama dari sisi administrasi kita akan selesaikan sampai dengan Oktober 2026 ini,” ujarnya, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
Potensi Panas Bumi Hingga 1.100 MW
Wilayah kerja panas bumi Sarulla menyimpan potensi besar. Menurut Kementerian ESDM, potensi maksimal di kawasan ini mencapai sekitar 1.100 MW, lebih dari tiga kali kapasitas terpasang saat ini. Jika potensi tersebut tergarap, Sarulla bisa menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik bersih di Sumatra.
PLTP Sarulla terletak di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangkit ini dioperasikan oleh Sarulla Operations Ltd. (SOL), konsorsium yang terdiri atas PT Medco Power Indonesia, Itochu Corporation, Ormat Technologies, Kyushu Electric Power Company, dan Inpex Corporation, seperti dilaporkan CNBC Indonesia dan ThinkGeoEnergy.
Panas Bumi untuk Petani Pahae
Bagi masyarakat sekitar, keberadaan PLTP Sarulla tidak hanya soal listrik. Pemerintah daerah melihat peluang pemanfaatan langsung energi panas bumi bagi warga. Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengusulkan pemanfaatan panas bumi untuk membantu petani di kawasan Pahae, misalnya untuk pengeringan hasil panen. Menurutnya, pemanfaatan panas bumi dapat membantu petani meningkatkan kualitas produk dan mengoptimalkan proses hilirisasi, seperti dilaporkan ThinkGeoEnergy.
Pemanfaatan langsung panas bumi seperti ini dikenal sebagai direct use, misalnya untuk pengeringan kopi, kakao, atau hasil pertanian lain tanpa bahan bakar fosil. Jika terwujud, desa-desa di sekitar pembangkit bisa merasakan manfaat ekonomi yang lebih nyata dari sumber energi yang ada di wilayah mereka.
Energi Bersih dan Kepentingan Desa
Panas bumi termasuk energi terbarukan yang stabil karena tidak bergantung pada cuaca seperti tenaga surya atau angin. Pemulihan kapasitas PLTP Sarulla diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatra Utara, termasuk bagi desa-desa yang membutuhkan listrik stabil untuk usaha pertanian, pengolahan hasil bumi, hingga layanan publik.
Ke depan, tantangannya adalah memastikan pengembangan panas bumi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat sekitar, mulai dari keselamatan lingkungan, keterbukaan informasi, hingga pembagian manfaat bagi desa di wilayah kerja panas bumi.
Disarikan dari kumparan, dengan tambahan informasi dari CNBC Indonesia dan ThinkGeoEnergy.
