Suasana Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) 2026 di Jakarta. (Foto: Desa Bersuara)
JAKARTA — Kritik tokoh desa nasional H. Surta Wijaya terhadap Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) 2026 mendapat tanggapan dari sejumlah ketua umum organisasi desa yang tergabung dalam Presidium FODI. Di sisi lain, Surta juga menyampaikan pelurusan atas pernyataannya yang sebelumnya diberitakan Desa Bersuara.
Sebelumnya, dalam pemberitaan Desa Bersuara, Surta menanggapi pernyataan dalam Rapimnas FODI yang menyebut para hadirin sebagai “pahlawan desa”. Rapimnas FODI sendiri digelar di Jakarta pada 11–12 November 2026 dan diikuti sepuluh organisasi desa, sebagaimana diulas dalam laporan pembukaan Rapimnas FODI.
Surta: Baca Isi, Jangan Hanya Judul
Surta mengaku mendapat teguran keras terkait berita tersebut. Menurutnya, judul berita itu provokatif, sementara substansi pernyataannya berbeda dari kesan yang muncul dari judul.
Surta menjelaskan, yang ia maksud adalah organisasi desa yang hadir dalam acara tersebut belum layak disebut pahlawan jika hanya membuat kegiatan seremonial. Menurutnya, seorang pahlawan harus berjuang, meninggalkan warisan perjuangan, memberikan manfaat, dan berani bersuara atas ketidakadilan.
Ia pun meminta semua pihak tidak hanya membaca judul berita, tetapi juga memahami isi beritanya secara utuh.
Para Ketua Umum Menanggapi Santai
Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono, yang dalam Rapimnas menyampaikan sebutan “pahlawan desa” bagi para hadirin, menanggapi pemberitaan tersebut dengan tertawa dan santai.
Sikap serupa ditunjukkan Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat. “Biarkan saja bergulir, tidak ada masalah,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) H. Fery Radiansyah, yang juga Ketua Steering Committee Rapimnas, memilih fokus pada agenda ke depan. “Aman, gaspol saja. Intinya kita rumuskan ke depan agar hasil Musyawarah Presidium FODI bisa menjadi rujukan musyawarah desa di seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) H. Indra Utama menyatakan sikapnya sejalan dengan rekan-rekannya. “Saya pada dasarnya sepakat dan sepaham dengan para Ketua Umum yang bergabung di Presidium FODI,” ujarnya.
Irawadi: Semua Punya Cara Masing-masing dalam Berjuang
Tanggapan lebih panjang disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Irawadi, yang juga Ketua Organizing Committee Rapimnas FODI. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengklaim diri sebagai pahlawan desa. “Kami tidak ada mengatakan kami pahlawan desa,” ujarnya.
Terkait ajakan aksi turun ke jalan, Irawadi menilai cara itu tidak bisa selalu dipaksakan. Menurutnya, perjuangan juga bisa ditempuh lewat jalur lain. Soal Dana Desa, ia menyebut AKSI terus berjuang dengan melakukan lobi kepada para pemangku kebijakan.
Irawadi mengatakan, dalam rapat dengar pendapat bersama pimpinan DPR RI, AKSI selalu menyampaikan kritik terkait pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mempersilakan publik mengecek apa yang ia sampaikan dalam rapat Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, termasuk kepada perwakilan Desa Bersatu yang juga hadir dalam rapat tersebut.
“Insya Allah Dana Desa akan bertambah di 2027, dan 2028 mudah-mudahan bisa normal kembali,” kata Irawadi.
Menanggapi klaim peran Surta dalam perjuangan revisi Undang-Undang Desa, Irawadi menyatakan tidak mempersoalkannya. “Pak Surta silakan saja. Semua punya cara masing-masing dalam berjuang,” ujarnya.
Sama-sama untuk Desa
Perbedaan pandangan di antara tokoh dan organisasi desa merupakan bagian dari dinamika gerakan desa. Baik Surta maupun para ketua umum organisasi di Presidium FODI sama-sama menyuarakan perhatian pada isu yang sama: Dana Desa, pemotongan anggaran untuk KDMP, serta keberpihakan pada kepentingan pemerintah dan masyarakat desa.
Desa Bersuara akan terus memberitakan berbagai pandangan dari seluruh elemen desa secara berimbang, dengan satu keberpihakan: kepentingan desa.
