Penutupan program desa dampingan Pemprov Jateng di Desa Bowongso, Kalikajar, Wonosobo, Selasa (17/11/2026). (Foto: Humas Pemprov Jateng)
WONOSOBO — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kemandirian ekonomi warga melalui program desa dampingan. Kali ini, warga Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dan Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, menerima bantuan modal untuk mengembangkan usaha ternak kambing dan ayam petelur.
Bantuan disalurkan Dinas Sosial Jawa Tengah melalui skema Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Desa Bowongso, Selasa (17/11/2026), seperti dilaporkan situs resmi Pemprov Jateng.
Rincian Bantuan di Dua Desa
Desa Bowongso, Wonosobo menerima:
- Bantuan Kube Rp60 juta untuk tiga kelompok.
- Bantuan UEP Rp25 juta untuk 10 kepala keluarga.
- Bantuan pangan 626 kilogram dan 500 bibit tanaman.
- Pembangunan jamban sehat, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan infrastruktur desa.
Desa Pingit, Banjarnegara menerima:
- Bantuan Kube Rp100 juta untuk lima kelompok.
- Bantuan UEP Rp25 juta untuk 10 kepala keluarga.
- Bantuan pangan, jamban sehat, rehabilitasi RTLH, satu kursi roda, dan akses internet gratis.
Kambing dan Ayam Petelur
Di Bowongso, Kube Barokah yang beranggotakan 10 orang berencana membeli delapan ekor kambing untuk dipelihara dan dikembangbiakkan bersama. Perwakilan kelompok, Mustarikun, menilai bantuan ini tepat sasaran. “Sangat efektif untuk masyarakat dengan adanya bantuan Kube ini,” ujarnya.
Sementara di Pingit, Kube Maju Bersama yang beranggotakan lima orang menerima Rp20 juta untuk memperbesar usaha ayam petelur, dengan target produksi sekitar 120 butir telur. “Bagi masyarakat, terutama anggota kelompok, bantuan ini sangat menambah ekonomi,” kata perwakilan kelompok, Samsul Fatoni. Ia berharap pendampingan dari pemerintah bisa terus berlanjut.
“Jangan Dibagi-bagi”
Taj Yasin mengingatkan agar bantuan benar-benar dikembangkan menjadi usaha produktif. Ia menyoroti kebiasaan lama di mana bantuan kelompok justru dibagi-bagi kepada anggota lalu dijual. “Jangan menggunakan pola yang dulu-dulu,” tegasnya.
“Padahal, niat kami memberikan bantuan Kube adalah agar dikembangkan menjadi usaha,” kata Taj Yasin.
452 Desa Didampingi Sejak 2019
Program desa dampingan merupakan bagian dari skema “1 OPD, 1 Desa Dampingan”, di mana setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng mendampingi satu desa. Sejak 2019 hingga 2025, program ini telah menjangkau 452 desa di 18 kabupaten prioritas.
Hasilnya antara lain pembangunan 4.636 rumah tidak layak huni, 7.523 jamban, serta penyambungan listrik murah untuk 1.292 rumah tangga. Pendanaannya memadukan berbagai sumber, mulai dari APBD, APBN, CSR perusahaan, hingga Baznas. Pada 2026, program difokuskan di 16 kabupaten untuk menekan kemiskinan ekstrem, seperti dilaporkan situs Pemprov Jateng.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” ujar Taj Yasin dalam evaluasi program tersebut.
Kemiskinan Jateng Terus Turun
Upaya ini sejalan dengan tren penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jateng turun menjadi 9,39 persen pada September 2025 dari 9,48 persen pada Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 3,34 juta orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 11 persen pada 2018.
Kunci Keberhasilan Bantuan Kelompok
Pengalaman banyak desa menunjukkan, bantuan modal kelompok akan berhasil jika dikelola dengan disiplin. Beberapa hal yang bisa diterapkan kelompok penerima antara lain:
- Mencatat keuangan kelompok secara rapi dan terbuka kepada seluruh anggota.
- Menyisihkan sebagian keuntungan sebagai modal bergulir, bukan langsung dibagi habis.
- Menggandeng BUMDes atau Koperasi Desa Merah Putih untuk pemasaran hasil ternak.
- Memanfaatkan pendampingan dari dinas dan penyuluh peternakan setempat.
Disarikan dari situs resmi Pemprov Jawa Tengah, dengan tambahan data BPS Jawa Tengah.
