November 21, 2026
Ilustrasi penahanan tersangka kasus pidana dengan tangan diborgol

Ilustrasi penahanan tersangka. (Foto: Irsan Mulyadi/ANTARA)

Kejati Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode 2021–2024, Nur Kholis, sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan izin tambang dan air tanah senilai Rp1,24 miliar. Ia diduga menerima Rp615 juta dan 50 gram emas.

SURABAYA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Nur Kholis, sebagai tersangka dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan. Nur Kholis menjabat sebagai kepala dinas pada Januari 2021 hingga 31 Agustus 2024.

Penetapan tersangka diumumkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, di kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026), seperti dilaporkan kumparan. Menurut Punia, Nur Kholis diduga “menyalahgunakan kewenangannya.”

Berkas Lengkap Ditahan Sampai Pemohon Membayar

Dalam modusnya, Nur Kholis diduga memerintahkan dua bawahannya, yakni Kepala Bidang Pertambangan saat itu, Oni Setiawan (almarhum), dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Ertika Dinawati, untuk memeras para pemohon izin. Berkas permohonan yang sebenarnya sudah lengkap diduga sengaja ditahan dengan berbagai alasan sampai pemohon menyerahkan sejumlah uang.

Nilai pungutan yang diduga terkumpul adalah sebagai berikut:

  • Sektor pertambangan: 7 pemohon, total Rp1,105 miliar.
  • Sektor geologi dan air tanah: 28 pemohon, total Rp133,5 juta.
  • Total: sekitar Rp1,24 miliar.

Dari jumlah itu, Nur Kholis diduga menerima sekitar Rp615 juta serta emas. Menurut penyidik, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Uang dan Emas Disita

Penyidik telah menyita uang tunai Rp615 juta dan lima keping emas batangan dengan total berat 50 gram. Punia menyebut Nur Kholis telah mengembalikan dan menyerahkan uang tersebut. “Dia sudah mengembalikan dan menyerahkan,” ujarnya.

Nur Kholis dijerat Pasal 12 huruf e atau huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 KUHP, serta Pasal 606 ayat (2) KUHP. Ia ditahan selama 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026.

Rangkaian Kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim

Penetapan Nur Kholis merupakan pengembangan dari kasus pungli perizinan di Dinas ESDM Jatim yang mencuat sejak April 2026. Saat itu, Kejati Jatim lebih dulu menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim yang menjabat, Aris Mukiyono, sebagai tersangka bersama Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Dalam penggeledahan, penyidik menyita uang sekitar Rp2,3 miliar, seperti dilaporkan Jawa Pos.

Kasus bermula dari laporan para pemohon yang izinnya mandek meski sudah memenuhi syarat melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pada akhir Juli 2026, Kejati Jatim menetapkan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati sebagai tersangka. Ia diduga memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang dari 217 pemohon izin, dengan total sekitar Rp1,3 miliar, seperti dilaporkan Suara Surabaya.

Pemprov Rotasi Pegawai

Menyusul kasus ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana mengevaluasi dan merotasi pegawai di Dinas ESDM hingga level bawah. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menyatakan pemprov menghormati proses hukum di Kejati. Pemprov juga merancang sistem permohonan izin baru yang meminimalkan tatap muka antara petugas dan pemohon, sesuai arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Pelajaran bagi Pengurusan Izin

Izin pertambangan dan pemanfaatan air tanah banyak bersinggungan dengan kehidupan desa, mulai dari tambang galian C, sumur bor untuk usaha, hingga penyediaan air bersih. Pungutan liar dalam pengurusan izin membuat biaya usaha membengkak dan berpotensi mendorong praktik usaha tanpa izin.

Masyarakat dan pelaku usaha yang menemui permintaan uang di luar ketentuan dalam pengurusan izin dapat melapor ke kejaksaan, kepolisian, Ombudsman, atau kanal pengaduan pemerintah daerah. Status tersangka belum berarti bersalah; kepastian hukum atas perkara ini akan ditentukan melalui proses persidangan.

Disarikan dari kumparan, dengan tambahan informasi dari Jawa Pos dan Suara Surabaya.

Tinggalkan Balasan