KKP mendorong peningkatan konsumsi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. (Foto: KKP via detikcom)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih banyak mengonsumsi ikan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat produksi, distribusi, dan edukasi publik agar sektor perikanan berperan lebih besar sebagai sumber protein sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya ikan dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Ikan merupakan sumber protein berkualitas yang penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
Gemarikan, dari Hulu sampai Hilir
Dalam rangka Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026, KKP menggelar diskusi “Bincang Bahari” bertema “Pangan Biru untuk Indonesia Maju”. Forum ini menjadi ajang untuk menggaungkan kembali Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang kini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026.
Gemarikan tidak lagi sekadar kampanye ajakan makan ikan. Gerakan ini dirancang mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari produksi di hulu, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Dengan begitu, ketersediaan ikan yang terjangkau dan berkualitas dapat dijaga sampai ke meja makan warga.
Konsumsi 2025 Tembus 26,08 Kg per Kapita
Direktur Pengolahan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Yuwono, memaparkan bahwa konsumsi ikan nasional pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita. Angka itu setara dengan 7,3 juta ton ikan untuk konsumsi rumah tangga.
Jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat antara lain tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng. Menurut Budi, menyesuaikan jenis ikan dengan preferensi lokal dapat menekan biaya logistik dan mempermudah pemasaran.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya ikan Indonesia yang mencapai 12,01 juta ton per tahun. “Potensinya masih besar. Artinya, peluang untuk mengembangkan sektor perikanan masih sangat terbuka,” kata Budi.
Protein Ikan Lebih Tinggi
Asisten Deputi Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, membandingkan kandungan protein ikan dengan sumber protein hewani lainnya. Per gram daging, kandungan proteinnya kurang lebih sebagai berikut:
- ikan: sekitar 0,20 gram;
- ayam: 0,18 gram;
- telur puyuh dan daging sapi: masing-masing 0,16 gram;
- telur ayam: 0,13 gram.
Data ini memperkuat posisi ikan sebagai sumber protein yang efisien dan relatif terjangkau, terutama bagi keluarga di wilayah pesisir dan daerah dengan budidaya perikanan yang berkembang.
Kesenjangan Antarprovinsi Masih Lebar
Meski rata-rata nasional terus membaik, tingkat konsumsi ikan antarwilayah masih timpang. Pada 2025, sepuluh provinsi dengan konsumsi tertinggi mencatat angka 39,31 hingga 48,97 kilogram per kapita, dengan Sulawesi Utara di posisi teratas, disusul Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
Sebaliknya, sepuluh provinsi terendah hanya berada di kisaran 10,66 hingga 24,37 kilogram per kapita. Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta termasuk di antara wilayah dengan konsumsi terendah. Yanti menyebut kondisi ini menjadi perhatian bersama, khususnya pemerintah, dan mendorong edukasi serta promosi yang lebih gencar, termasuk menghadirkan olahan ikan yang lebih beragam dan menarik.
Terhubung dengan Program MBG
Peningkatan konsumsi ikan juga dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui program budidaya tematik, KKP berupaya membantu memenuhi kebutuhan protein dalam menu MBG. Komoditas dipilih berdasarkan preferensi daerah, misalnya lele dan nila untuk wilayah Jawa.
Peluang bagi Desa Pesisir dan Pembudidaya
Bagi desa, dorongan konsumsi ikan membuka peluang ekonomi yang nyata. Nelayan dan pembudidaya ikan berpotensi mendapat pasar yang lebih luas, termasuk dari dapur-dapur SPPG yang melayani program MBG. Sementara itu, kelompok perempuan dan UMKM desa dapat mengembangkan produk olahan seperti abon, nugget, kerupuk, atau ikan asap yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Di wilayah dengan konsumsi ikan rendah, pemerintah desa juga dapat berperan melalui edukasi gizi di posyandu, pengembangan kolam budidaya skala rumah tangga, hingga kemitraan BUMDes dan koperasi desa dalam distribusi ikan segar. Langkah-langkah sederhana ini dapat membantu memperkecil kesenjangan sekaligus memperkuat gizi keluarga desa.
Disarikan dari detikcom.
