Wakil Bupati Brebes Wurja membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemkab Brebes)
Anggaran desa harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang nyata. Jalan yang dibutuhkan warga harus diperbaiki, fasilitas publik harus tersedia, dan program desa harus menjawab persoalan masyarakat. Pesan tegas itu disampaikan Wakil Bupati Brebes, Wurja, S.E., kepada para kepala desa se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Wurja menyampaikannya saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini diikuti 309 peserta yang terdiri atas 292 kepala desa dan 17 camat se-Kabupaten Brebes.
“Uang Desa Itu Uang Rakyat”
Mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wurja mengingatkan bahwa anggaran desa bukan milik kepala desa maupun perangkatnya. Dana tersebut adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.
Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan.
Wurja, Wakil Bupati Brebes
Menurut Wurja, keberhasilan pemerintah desa tidak cukup diukur dari anggaran yang terserap atau laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Ukuran sebenarnya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat setelah anggaran digunakan.
Karena itu, ia meminta kepala desa memastikan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan prioritas warga. Masyarakat juga berhak mengetahui untuk apa anggaran digunakan, berapa besar nilainya, dan apa hasilnya. “Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa,” pesannya.
Transparansi Lebih dari Sekadar Papan Informasi
Wurja menegaskan bahwa keterbukaan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dengan memasang papan informasi APBDes. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi penggunaan anggaran dan hasil pembangunan secara jelas agar masyarakat dapat ikut mengetahui sekaligus mengawasi.
Ia juga memberikan peringatan keras terkait praktik-praktik yang kerap menjerat kepala desa dalam persoalan hukum.
Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta.
Wurja
Aset Desa Harus Dicatat dan Diamankan
Selain keuangan, Wurja menyoroti pengelolaan aset desa. Aset harus dicatat, diinventarisasi, dan diamankan dokumen kepemilikannya. Aset desa, seperti tanah kas desa, bangunan, dan kendaraan, merupakan kekayaan bersama yang harus dijaga agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru hilang atau menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Regulasi Bantuan Keuangan Khusus Disempurnakan
Pemkab Brebes saat ini juga tengah menyempurnakan regulasi terkait Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Penyempurnaan diarahkan untuk memperjelas proses pengusulan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban bantuan agar penggunaannya lebih tertib dan tepat sasaran.
Wurja meminta pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pengajuan bantuan, tetapi memastikan program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan. Untuk itu, camat diminta aktif membina pemerintah desa, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), BPKAD, dan Inspektorat diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, S.E., serta Kepala BPKAD Kabupaten Brebes, Drs. Edy Kusmartono, M.Si.
Relevan di Tengah Anggaran yang Mengetat
Pesan Wabup Brebes terasa relevan di tengah kondisi fiskal desa yang semakin ketat. Untuk 2027, pemerintah pusat dan DPR menyepakati pagu Dana Desa nasional sebesar Rp77 triliun, dengan batas penggunaan untuk operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler. Dengan ruang anggaran yang terbatas, ketepatan sasaran dan kejujuran pengelolaan menjadi semakin krusial.
Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa ditempuh desa untuk mewujudkan pesan tersebut:
- melibatkan warga secara sungguh-sungguh dalam musyawarah perencanaan desa;
- mempublikasikan APBDes dan realisasinya melalui media sosial atau grup percakapan warga, selain papan informasi;
- memperbarui data inventaris aset desa setiap tahun; serta
- berkonsultasi dengan pendamping dan inspektorat sejak awal bila ragu terhadap aturan penggunaan anggaran.
Pada akhirnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa anggaran yang dikelola pemerintah desa. Mereka berhak merasakan hasilnya melalui pembangunan yang bermanfaat, pelayanan yang lebih baik, dan kebutuhan warga yang semakin terpenuhi.
Disarikan dari Pemerintah Kabupaten Brebes (brebeskab.go.id) dan Katadata.
