Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Editor.id)
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan besar: ke mana hasil sadapan itu mengalir? Analis pertahanan sekaligus mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Andi Widjajanto, menyampaikan analisis bahwa hasil sadapan diduga tidak dikirim secara digital, melainkan dicetak dan diantar melalui kurir ke luar kota.
Menurut Andi, cara tersebut diduga dipilih untuk menghindari jejak digital yang mudah dilacak. Ia menyebut hasil sadapan dicetak lalu dibawa kurir dari Jakarta ke dua kota yang tidak ia sebutkan namanya, yang ia sebut sebagai “kota X dan Y”.
Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y.
Andi Widjajanto, Selasa (17/11/2026), dikutip Editor.id
Pola yang Justru Mudah Ditelusuri
Ironisnya, menurut Andi, upaya menghindari jejak digital dengan cara manual itu justru meninggalkan jejak lain. Pengiriman fisik melibatkan orang, perjalanan, dan titik serah terima yang semuanya dapat ditelusuri penyidik.
Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri.
Andi Widjajanto
Andi juga menyatakan keyakinannya bahwa persoalan ini sebenarnya sudah terungkap di lingkup internal pemerintahan. “Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujarnya. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Andi dan belum dikonfirmasi oleh lembaga terkait.
Perlu ditegaskan, rincian soal pencetakan, kurir, dan kota tujuan tersebut berasal dari analisis Andi Widjajanto. Hingga kini, Polri belum menyampaikan keterangan resmi yang mengonfirmasi atau membantah klaim tersebut.
Siapa Andi Widjajanto
Andi Widjajanto dikenal sebagai pengamat pertahanan dan keamanan. Ia pernah menjabat Sekretaris Kabinet pada 2014–2015 dan Gubernur Lemhannas RI pada 2022–2023. Saat ini ia tercatat sebagai Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan serta peneliti senior di Lab 45.
Apa yang Sudah Dipastikan Polri
Terlepas dari analisis tersebut, sejumlah fakta perkara telah disampaikan secara resmi oleh kepolisian. Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka perkara pokok penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, yaitu:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan;
- Irjen Ahrie Sonta, mantan Kepala Divisi Hukum Polri;
- Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri; dan
- Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Penyadapan diduga memanfaatkan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem penyadapan resmi milik kepolisian. Berdasarkan keterangan Bareskrim, penyadapan dilakukan sepanjang 2025–2026 tanpa surat permintaan penyidik maupun laporan polisi. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan catatan log pada Oktober 2026, sebelum kemudian dilaporkan oleh seorang anggota internal pada 30 Oktober 2026.
Tiga tersangka kini ditahan di rumah tahanan khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Adapun Irjen Slamet Uliandi tidak ditahan dengan alasan masih dalam pemulihan kesehatan. Di jalur etik, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), sementara Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan.
Pengguna Akhir dan Dugaan Makar Masih Didalami
Pertanyaan soal siapa pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil sadapan menjadi bagian paling sensitif dari kasus ini. Kepolisian sebelumnya menyebut pengguna akhir penyadapan mengarah pada perwira tinggi berinisial LSP. Namun, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin masih menyidik dugaan tindak pidana makar dan mendalami barang bukti gawai.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara makar telah dikirim ke Kejaksaan Agung, tetapi belum ada tersangka yang ditetapkan untuk pasal tersebut. Dengan kata lain, dugaan adanya pihak lain di balik penyadapan, sebagaimana kerap berkembang dalam perbincangan publik, belum dibuktikan oleh penyidik.
Menunggu Proses Hukum yang Terbuka
Analisis para pengamat dapat membantu publik memahami pola sebuah kasus, namun kepastian hanya bisa datang dari proses hukum. Seluruh tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik kini menanti keterbukaan penyidik dalam mengungkap alur penyadapan, termasuk ke mana hasilnya mengalir dan untuk kepentingan apa. Bagi demokrasi, kejelasan kasus ini penting untuk memastikan kewenangan penyadapan negara tidak disalahgunakan terhadap siapa pun, dari Presiden hingga warga biasa.
Disarikan dari Editor.id, Berita Senator, dan NU Online.
