BKKD 2026 senilai Rp190 miliar mulai cair untuk pembangunan di 368 desa di Bojonegoro. (Foto: Pemkab Bojonegoro)
Ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini mulai menerima kucuran dana pembangunan dari pemerintah kabupaten. Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2026 senilai Rp190 miliar mulai dicairkan untuk mendanai pembangunan di 368 desa.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pencairan BKKD 2026 yang dimulai sejak Oktober lalu dilakukan dengan mekanisme satu kali tahap langsung 100 persen. Perubahan ini dimaksudkan agar desa dapat segera mengeksekusi kegiatan pembangunan tanpa harus menunggu pencairan bertahap.
Mayoritas untuk Jalan dan Jembatan
Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan, BKKD 2026 dibagi untuk berbagai jenis pembangunan yang diampu empat organisasi perangkat daerah (OPD). Rinciannya sebagai berikut:
- 314 desa untuk pembangunan jalan, jembatan, dan jembatan lanjutan di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM);
- 12 desa untuk sarana dan prasarana di bawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP CK);
- 24 desa untuk sarana olahraga di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora); dan
- 18 desa untuk pembangunan balai desa, kantor desa, dan pasar desa di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dominannya alokasi untuk jalan dan jembatan menunjukkan bahwa konektivitas masih menjadi kebutuhan utama desa-desa di Bojonegoro. Jalan desa yang baik memudahkan petani mengangkut hasil panen, mempercepat akses anak ke sekolah, dan membuka peluang usaha baru.
Dasar Hukum Pencairan
Mekanisme pencairan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro.
Perubahan skema pencairan menjadi satu tahap sebelumnya telah disosialisasikan Pemkab Bojonegoro pada September 2026. Saat itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, perkembangan regulasi, serta kondisi fiskal 2026, termasuk menurunnya kapasitas APBD akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi.
“Penyerapan BKKD dipermudah cukup satu kali tahap pencairan 100 persen,” kata Nurul kala itu, sebagaimana dilaporkan InfoPublik. Kepala DPMD Bojonegoro, Djoko Lukito, menambahkan bahwa meski APBD menurun, pemkab tetap memberikan bantuan yang signifikan kepada desa.
Wajib Tertib, Transparan, dan Akuntabel
Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa pengelolaan dan penyaluran BKKD kepada pemerintah desa harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah desa penerima diminta menggunakan bantuan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Penggunaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BKKD tepat sasaran.
Tantangan di Penghujung Tahun
Pencairan sekaligus 100 persen memberi keleluasaan bagi desa, namun juga menuntut kesiapan. Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun anggaran, desa perlu memastikan beberapa hal berikut:
- perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya sudah matang sebelum pekerjaan dimulai;
- pengadaan barang dan jasa mengikuti aturan yang berlaku;
- pekerjaan fisik diawasi agar kualitasnya sesuai spesifikasi, terutama menghadapi musim hujan; serta
- laporan pertanggungjawaban disusun tepat waktu dan sesuai fakta di lapangan.
Keterlibatan warga dalam mengawasi proyek juga penting. Papan informasi kegiatan yang memuat nilai anggaran, volume pekerjaan, dan pelaksana proyek dapat membantu masyarakat ikut memantau penggunaan dana.
Di tengah kondisi fiskal yang lebih ketat, alokasi Rp190 miliar untuk desa menunjukkan komitmen Pemkab Bojonegoro terhadap pemerataan infrastruktur. Kini, tanggung jawab berada di tangan pemerintah desa untuk memastikan setiap rupiah menjelma menjadi jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang benar-benar dirasakan warga.
Disarikan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (bojonegorokab.go.id) dan InfoPublik.
