Ilustrasi: Desa Bersuara
Wacana penambahan jumlah wakil presiden menjadi tiga orang yang dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin terus menuai tanggapan. Kali ini kritik datang dari kalangan pemerintah desa. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Sunan Bukhari, menilai gagasan tersebut akan terbentur setidaknya lima kendala, dan menyarankan DPD kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya sendiri.
Gagasan tiga wapres disampaikan Sultan di tengah proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. MPR sendiri telah menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sultan, tiga wapres yang berkantor di Sumatra, Kalimantan, dan Papua dapat membantu presiden mengawasi pembangunan di negara kepulauan yang luas.
Lima Kendala Wacana Tiga Wapres
Sunan Bukhari memetakan lima faktor yang menurutnya akan menjadi batu sandungan.
Pertama, kebijakan (policy). Kehadiran tiga wapres berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan, baik dengan presiden maupun antarwapres sendiri. Alih-alih mempercepat, garis komando justru bisa semakin panjang dan membingungkan, terlebih Indonesia sudah memiliki kementerian koordinator, Kementerian Dalam Negeri, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Kedua, regulasi. Tidak ada aturan yang memungkinkan tiga wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebut Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Mewujudkan gagasan ini berarti harus mengubah konstitusi.
Ketiga, dinamika politik. Menurut Sunan, persoalan satu wapres saja belum tuntas, tetapi sudah muncul wacana tiga. Ia mempertanyakan logika di balik angka tersebut.
Kenapa nggak lima, karena pulau-pulau besar? Kenapa nggak delapan sekalian?
Sunan Bukhari, Ketua OKK DPP APDESI
Keempat, aspirasi masyarakat. Sunan mempertanyakan apakah usulan ini memang lahir dari kebutuhan rakyat. Dari kacamata pemerintah desa, persoalan yang paling dirasakan warga adalah jalan yang rusak, listrik yang belum merata, dan dana desa yang semakin terbatas, bukan jumlah kursi wakil presiden.
Kelima, efisiensi anggaran. Di tengah seruan penghematan belanja negara, tiga wapres justru dinilai boros. Setiap kantor wapres membutuhkan sekretariat, staf, pengamanan, dan fasilitas protokoler yang semuanya dibiayai APBN.
DPD Diminta Fokus pada Tupoksi
Alih-alih memperbanyak kursi di puncak eksekutif, Sunan menyarankan DPD lebih fokus menjalankan tupoksinya dalam mengawal aspirasi masyarakat daerah.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, anggota DPD atau yang kerap disebut senator dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi melalui pemilu secara perseorangan, tanpa melalui partai politik. Kedudukan dan kewenangannya diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945, serta dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
DPD memiliki tiga fungsi utama yang berfokus pada kepentingan daerah:
- Legislasi: mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- Pengawasan: mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu dan menyampaikan hasilnya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
- Pertimbangan: memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU pajak, pendidikan, dan agama, serta dalam pemilihan anggota BPK.
Ruang lingkup kewenangan itu pun spesifik, yakni otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi; perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta pertimbangan atas APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Ladang Kerja yang Masih Luas
Dari daftar kewenangan tersebut, terlihat bahwa ladang kerja DPD sesungguhnya sangat dekat dengan kebutuhan desa. DPD berwenang mengawasi pelaksanaan APBN dan pemanfaatan dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa, DAU, dan DAK. DPD juga bertugas menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, dari provinsi hingga desa, untuk diperjuangkan di tingkat nasional.
Seluruh anggota DPD juga otomatis menjadi anggota MPR, sehingga memiliki hak dalam perubahan UUD dan pemilihan wakil presiden pengganti. Artinya, DPD memegang peran penting dalam memastikan proses pengisian kursi wapres yang sedang berjalan berlangsung sesuai konstitusi.
Di sisi lain, sistem dua kamar di Indonesia bersifat bikameral lunak. Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, DPD berhak ikut membahas RUU sejak tahap awal, tetapi persetujuan akhir tetap berada di tangan DPR dan Presiden. Hasil pengawasan DPD pun disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti, bukan berujung pada hak interpelasi atau angket.
Dengan kewenangan yang terbatas itu, menurut Sunan, energi DPD akan lebih bermanfaat bila dicurahkan untuk memperkuat fungsi yang sudah ada: mengawal Dana Desa, memperjuangkan aspirasi daerah, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang di lapangan.
Satu Nama di Balik Tiga Kursi
Wacana tiga wapres pada akhirnya memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari: mengapa gagasan ini muncul justru ketika kursi wakil presiden sedang kosong dan MPR bersiap memilih pengganti?
Usulan ini datang dari pimpinan lembaga yang seluruh anggotanya akan ikut memilih wakil presiden dalam sidang MPR pada 2 Desember mendatang. Wacana itu juga menyebut Sumatra sebagai salah satu lokasi kantor wapres, sementara pengusulnya adalah senator asal Bengkulu, provinsi di Pulau Sumatra. Wajar bila publik bertanya: jika kursi wapres bertambah menjadi tiga, siapa saja yang sudah bersiap mengisinya? Dan apakah tiga kursi itu sesungguhnya hanya jalan untuk membuka peluang bagi satu nama?
Sultan sendiri tidak pernah menyatakan berminat menjadi wakil presiden. Namun, ketika seorang pejabat mengusulkan penambahan jabatan di saat jabatan itu sedang diperebutkan, publik berhak curiga dan meminta penjelasan. Desa Bersuara membuka ruang hak jawab bagi Ketua DPD RI untuk menanggapi.
Pemerintah desa tidak membutuhkan lebih banyak kursi di puncak kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah DPD yang bekerja sesuai tupoksinya: mengawal Dana Desa, memperjuangkan aspirasi daerah, dan memastikan kebijakan pusat benar-benar sampai ke balai desa.
