Ilustrasi Karhutla (dok. portaljatim)
Merauke, desabersuara.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Provinsi Papua Selatan kini ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa per 1 November 2026, luas area yang terbakar telah menunjukkan tren penurunan dari 1.742 hektare menjadi 695 hektare. Meskipun demikian, upaya pemadaman harus terus diperkuat karena ratusan hektare area masih dalam status belum padam sepenuhnya.
Konsentrasi Titik Api di Konsesi Sawit
Hasil pemantauan udara yang dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala BMKG Teuku Faisal menunjukkan bahwa kepulan asap pekat masih menyelimuti Kabupaten Merauke. Sebagian besar titik api yang belum padam terkonsentrasi di kluster Jago Merah-Tanah Miring dan wilayah Okaba. Lebih lanjut, pantauan satelit dan pengamatan langsung mengungkap bahwa konsentrasi titik api paling dominan justru berada di dalam area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Merespons temuan ini, Kristomei Sianturi menegaskan perlunya langkah preventif yang lebih ketat. Pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar akan menjadi prioritas utama guna mencegah api kembali meluas. Edukasi serupa juga disasar kepada masyarakat di wilayah perbatasan yang kerap membersihkan lahan pertanian skala besar dengan cara dibakar.
Perpanjangan Modifikasi Cuaca Terukur
Untuk mempercepat pembasahan lahan, pemerintah resmi memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di langit Papua Selatan hingga 5 November 2026. Sebelumnya, operasi udara ini telah merampungkan 13 sorti penerbangan dengan menyemai 13.000 kilogram bahan garam (NaCl) ke awan potensial. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif dengan turunnya hujan ringan hingga sedang di sejumlah distrik di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, Asmat, dan Merauke dalam sepekan terakhir.
Kendati hujan sangat dibutuhkan, Kepala BMKG Teuku Faisal memberikan peringatan tegas agar penyemaian awan dilakukan dengan perhitungan presisi. Takaran curah hujan buatan harus dikontrol dengan baik agar tidak berlebihan dan memicu bencana hidrometeorologi susulan seperti banjir, yang sebelumnya pernah terjadi akibat OMC berlebih di wilayah Sumatera. Pemadaman darat dan verifikasi oleh petugas lapangan tetap menjadi garda terdepan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar mati.
Catatan Redaksi: Berita ini disadur dari Portal Jatim, Detik News, dan Kompas.
