Sosialisasi penegasan batas desa melalui program ILASPP di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara. (Foto: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri)
BUTON TENGAH — Batas wilayah desa yang jelas ternyata masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Dari 75.266 desa di seluruh Indonesia, baru 12.622 desa atau sekitar 16,77 persen yang telah menuntaskan penegasan batas desa. Untuk mempercepatnya, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi penegasan batas desa di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang dijalankan Ditjen Bina Pemdes bersama pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial (BIG), seperti dilaporkan detikcom, Sabtu (14/11/2026).
Batas Desa sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Lusje Anneke Tabalujan, yang mewakili Dirjen Bina Pemdes Bernhard E. Rondonuwu, menegaskan pentingnya batas desa yang jelas. Menurutnya, batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa.
Batas yang tegas membantu mencegah sengketa antarwilayah, memperjelas kepemilikan aset desa, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat persoalan batas. Lusje juga menyebut batas yang jelas mendukung tertib administrasi kependudukan dan mengurangi potensi konflik antarwilayah.
Persoalan batas desa memang bukan urusan sepele. Tanpa batas yang jelas, desa bisa kesulitan menentukan siapa yang berwenang membangun jalan atau irigasi di wilayah perbatasan, siapa yang melayani warga di kawasan tertentu, hingga aset desa mana yang menjadi milik siapa. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan batas juga memicu konflik antarwarga desa bertetangga.
272 Desa di Tiga Kabupaten Sultra
Di Sulawesi Tenggara, program percepatan penegasan batas desa menyasar 272 desa di tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Sosialisasi kali ini menyasar 81 desa di Muna Barat dan 67 desa di Buton Tengah.
Ketiga kabupaten tersebut termasuk dalam delapan kabupaten sasaran tahap kedua ILASPP tahun 2026, bersama Kulon Progo, Klaten, Pati, Gunungkidul, dan Bantul, seperti dilaporkan Okezone. Program ini didukung pembiayaan Bank Dunia dan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Kebijakan Satu Peta.
Tahapan Penegasan Batas Desa
Penegasan batas desa dilakukan melalui sejumlah tahap:
- Pengumpulan dan penelitian dokumen.
- Pemilihan peta dasar.
- Pelacakan batas, baik secara kartometrik (menggunakan peta dan data digital) maupun terestrial (survei langsung di lapangan).
- Kesepakatan antardesa yang berbatasan.
- Penetapan melalui peraturan kepala daerah.
Untuk peta dasar, BIG menekankan penggunaan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000. Jika belum tersedia, dapat digunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) dengan resolusi spasial minimal 4 meter, atau sumber citra lain yang memenuhi syarat teknis. Pemerintah daerah juga diminta melengkapi dokumen pendukung, termasuk peraturan bupati, data digital, dan berita acara kesepakatan antardesa.
Petakan Potensi Konflik Sejak Awal
Kemendagri menegaskan penegasan batas desa tidak boleh hanya bertumpu pada pemetaan teknis. Pada September 2026, Dirjen Bina Pemdes saat itu, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyatakan potensi konflik sosial akibat klaim wilayah perlu dipetakan sebelum batas ditetapkan. “Pengalaman konflik menunjukkan bahwa sebuah garis tidak pernah bekerja hanya sebagai objek kartografis,” ujarnya, seperti dilaporkan iNews dan Okezone.
Karena itu, setiap desa sasaran menjalani penapisan (screening) sosial dan lingkungan. Desa dengan risiko rendah dapat langsung melanjutkan seluruh tahapan, sementara desa yang berpotensi bermasalah mendapat fasilitasi dan mediasi berjenjang.
Pendekatan ini sudah diuji pada tahap pertama ILASPP di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari 200 desa, penapisan awal menemukan 16 desa yang berpotensi bermasalah. Setelah ditindaklanjuti pemerintah daerah, enam desa yang belum sepakat dibawa ke tingkat kabupaten. “Dilakukan fasilitasi dan mediasi oleh bupati, akhirnya seluruh desa bisa bersepakat,” kata Bolombo.
Target 5.000 Desa hingga 2029
Capaian penegasan batas desa terus bergerak naik meski perlahan. Pada November 2025, Kemendagri mencatat baru 10.909 desa atau sekitar 14,4 persen yang memiliki peraturan kepala daerah tentang batas desa, seperti dilaporkan Kontan. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi 12.622 desa atau 16,77 persen. Melalui ILASPP, Ditjen Bina Pemdes bersama Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029.
Penegasan batas desa juga membawa manfaat berantai. Menurut Kemendagri, batas desa yang tuntas akan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Peran Pemerintah Desa
Bagi kepala desa dan perangkat desa, proses ini membutuhkan keterlibatan aktif. Pemerintah desa perlu menyiapkan dokumen sejarah dan administrasi wilayah, melibatkan tokoh masyarakat yang memahami batas lama, serta membuka dialog dengan desa tetangga sejak awal. Kesepakatan yang lahir dari musyawarah akan jauh lebih kuat dibanding garis yang ditarik tanpa persetujuan warga.
Dengan batas yang jelas, desa memiliki kepastian hukum atas wilayahnya. Kepastian ini menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi ekonomi desa, termasuk melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih.
Disarikan dari detikcom, dengan tambahan informasi dari Okezone, iNews, dan Kontan.
