November 19, 2026
Penyidik Polres Lombok Utara memeriksa mantan Kepala Desa Akar-Akar terkait dugaan korupsi APBDes

Penyidik Polres Lombok Utara memeriksa mantan Kepala Desa Akar-Akar terkait dugaan korupsi APBDes, Selasa (17/11/2026). (Foto: Dok. Polres Lombok Utara via detikBali)

Polres Lombok Utara menahan mantan Kepala Desa Akar-Akar, Akarman, tersangka dugaan korupsi APBDes 2021–2023 dengan kerugian negara Rp541 juta. Penyidik menemukan dugaan anggaran fiktif dan mark-up, termasuk pengadaan keranda.

LOMBOK UTARA — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menahan mantan Kepala Desa Akar-Akar, Akarman. Ia merupakan tersangka dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Akar-Akar tahun anggaran 2021–2023 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp541 juta.

Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, membenarkan penahanan tersebut. “Ya, tersangka kami tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lombok Utara,” ujarnya, seperti dilaporkan detikBali, Selasa (17/11/2026).

Akarman ditahan sejak Senin (16/11/2026). Menurut Komang, penahanan dilakukan untuk persiapan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. “Ditahan untuk persiapan tahap dua minggu depan,” katanya.

Berkas Sudah Lengkap

Dari pihak kejaksaan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram, Ida Made Oka Wijaya, menyatakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. “Sudah P21, untuk pelaksanaan tahap dua akan menyusul dilaksanakan,” ujarnya.

Setelah tahap dua, jaksa akan menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan.

Dugaan Anggaran Fiktif hingga Pengadaan Keranda

Dalam penyidikan, polisi menemukan dugaan anggaran fiktif dan penggelembungan harga (mark-up) pada sejumlah pekerjaan fisik. Salah satu kegiatan yang diduga diselewengkan adalah pengadaan keranda jenazah untuk warga desa. Nilai kerugian negara sebesar Rp541 juta dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Berdasarkan data yang dihimpun detikBali, Desa Akar-Akar mengelola dana desa dalam jumlah besar selama periode tersebut:

  • 2021: Rp2,38 miliar, disalurkan dalam tiga tahap.
  • 2022: Rp2,43 miliar, antara lain untuk instalasi dan pengelolaan TIK desa, rehabilitasi toilet umum, dan pemeliharaan polindes.
  • 2023: Rp1,04 miliar, antara lain untuk rehabilitasi rumah adat dan pembangunan pos pengawasan desa.

Perlu ditegaskan, status tersangka belum berarti bersalah. Kepastian hukum atas perkara ini akan ditentukan melalui putusan pengadilan, dan tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.

Bukan Kasus Tunggal di NTB

Kasus serupa bukan kali pertama terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dalam pemberitaan yang sama, detikBali juga mencatat penahanan kepala desa dan bendahara Desa Kotaraja terkait dugaan korupsi dana desa senilai Rp1,5 miliar.

Secara nasional, desa masih menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas tren penindakan korupsi 2024, sektor desa mencatat 77 kasus, terbanyak dibandingkan sektor lain seperti utilitas (57 kasus) dan pemerintahan (41 kasus), seperti dirangkum GoodStats.

Pelajaran bagi Pengelola Desa

Dana desa sejatinya ditujukan untuk membangun fasilitas dan meningkatkan kesejahteraan warga. Ketika anggaran diselewengkan, warga desa sendirilah yang paling dirugikan, mulai dari fasilitas kesehatan, sanitasi, hingga kebutuhan sosial seperti keranda jenazah.

Beberapa langkah pencegahan yang dapat diperkuat di tingkat desa antara lain:

  • Memasang baliho atau papan informasi APBDes di tempat umum agar warga bisa memantau penggunaan anggaran.
  • Mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan.
  • Melibatkan warga dalam musyawarah desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
  • Menerapkan pengadaan barang dan jasa desa yang tertib, dengan dokumen dan bukti belanja yang lengkap.
  • Memanfaatkan pendampingan dari inspektorat daerah dan pendamping desa sebelum masalah membesar.

Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi juga pelindung bagi kepala desa dan perangkatnya. Dengan pengelolaan yang terbuka, kepercayaan warga terjaga dan dana desa benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.

Disarikan dari detikBali, dengan tambahan informasi dari GoodStats.

Tinggalkan Balasan