November 19, 2026
Bupati Demak Eisti'anah memberikan pembekalan kepada aparatur desa

Bupati Demak dr. Hj. Eisti\'anah memberikan pembekalan materi bagi aparatur desa. (Foto: Prokompim Demak)

Bupati Demak Eisti'anah mengingatkan aparatur desa bahwa turunnya Dana Desa 2027 bukan alasan menurunkan kualitas layanan, sekaligus meminta peningkatan PBB-P2 dan pemutakhiran data perlinsos.

Pemerintah desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diminta bersiap menghadapi tahun anggaran yang lebih ketat. Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa untuk 2027 mengalami penurunan. Meski begitu, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur desa untuk mengendurkan pelayanan kepada masyarakat.

Pesan itu disampaikan Eisti’anah saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembekalan Materi bagi Aparatur Desa yang digelar di Ballroom Gedung C, Demak, pada Selasa, 17 November 2026. Kegiatan ini diikuti perangkat desa dari berbagai kecamatan di Demak.

Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.

dr. Hj. Eisti’anah, Bupati Demak

Konteks Dana Desa 2027 Secara Nasional

Secara nasional, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati pagu Dana Desa 2027 sebesar Rp77 triliun dalam pembahasan tingkat pertama RUU APBN 2027 pada 24 September 2026. Angka itu merupakan bagian dari total Transfer ke Daerah (TKD) 2027 sebesar Rp735 triliun. Alokasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam kesepakatan yang sama, ditetapkan pula bahwa pemerintah desa hanya boleh menggunakan paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler untuk operasional pemerintahan desa. Dana Desa reguler diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan dan energi, ketahanan iklim dan kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur dan digitalisasi desa.

Dengan sebagian ruang anggaran yang terarah ke program prioritas, porsi yang bisa dikelola secara leluasa oleh desa praktis semakin sempit. Inilah yang membuat banyak kepala daerah, termasuk Bupati Demak, mulai mengingatkan desa untuk berhemat sekaligus mencari sumber pendapatan lain.

Lima Arahan Bupati untuk Aparatur Desa

Dalam pembekalan tersebut, Eisti’anah menyampaikan sejumlah arahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa di Demak:

  1. Pelayanan tetap efektif dan transparan. Aparatur desa diminta memastikan layanan administrasi kepada warga tetap berjalan cepat, mudah, dan terbuka meski anggaran terbatas.
  2. Koordinasi soal persoalan hukum. Jika menghadapi masalah hukum, pemerintah desa diminta berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), serta Bagian Hukum Setda Demak.
  3. Tingkatkan penerimaan PBB-P2. Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didorong untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).
  4. Perbarui data perlindungan sosial. Desa diminta memutakhirkan data penerima perlindungan sosial sebelum 31 Desember 2026 agar bantuan tepat sasaran.
  5. Petakan wilayah rawan bencana. Pemerintah desa diminta memetakan daerah rawan bencana sebagai bagian dari kesiapsiagaan.

PBB-P2 dan Pendapatan Asli Desa

Dorongan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 menjadi salah satu poin penting. Selama ini, banyak desa sangat bergantung pada dana transfer, baik Dana Desa dari pusat maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten. Ketika transfer menurun, desa yang memiliki sumber pendapatan sendiri akan lebih tahan menghadapi guncangan.

Selain dari pajak, PADes juga dapat diperkuat melalui hasil usaha BUMDes, pengelolaan aset desa, serta kerja sama dengan koperasi desa. Desa yang mampu menggerakkan ekonomi lokal akan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membiayai program yang tidak tertampung Dana Desa.

Data Perlinsos Harus Akurat

Arahan pemutakhiran data perlindungan sosial sebelum akhir tahun juga tidak kalah penting. Di tengah anggaran yang terbatas, ketepatan sasaran bantuan menjadi kunci agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Data yang usang berisiko membuat bantuan salah sasaran, sementara warga miskin yang seharusnya menerima justru terlewat.

Pemerintah desa sebagai pihak yang paling mengenal kondisi warganya memegang peran sentral dalam proses verifikasi dan validasi data. Musyawarah desa dapat menjadi forum yang tepat untuk memastikan data penerima bantuan disepakati secara terbuka.

Siaga Bencana di Wilayah Pesisir

Permintaan untuk memetakan wilayah rawan bencana juga sangat relevan bagi Demak. Sebagian wilayah kabupaten ini berada di pesisir utara Jawa yang kerap menghadapi banjir, rob, dan abrasi, terutama saat musim hujan. Dengan peta kerawanan yang jelas, desa dapat menyusun rencana kontinjensi, menentukan jalur evakuasi, dan menyiapkan anggaran darurat secara lebih terencana.

Berhemat Tanpa Mengorbankan Warga

Penurunan Dana Desa memang menjadi tantangan, tetapi juga momentum bagi desa untuk membenahi tata kelola. Belanja yang kurang prioritas dapat dipangkas, perencanaan lebih tajam, dan pengelolaan keuangan lebih transparan. Dengan begitu, kepercayaan warga tetap terjaga meski anggaran tidak sebesar sebelumnya.

Pesan Bupati Demak pada akhirnya sederhana: anggaran boleh berkurang, tetapi semangat melayani tidak boleh ikut surut. Bagi aparatur desa di Demak, 2027 akan menjadi ujian sejauh mana mereka mampu berinovasi di tengah keterbatasan.

Disarikan dari Pemerintah Kabupaten Demak (demakkab.go.id) dan Katadata.

Tinggalkan Balasan