November 19, 2026
Staf Khusus Mendes PDT Yahdil Abdi Harahap berbicara dalam talkshow Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe

Staf Khusus Menteri Desa dan PDT Yahdil Abdi Harahap menjadi narasumber talkshow Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe, Selasa (17/11/2026). (Foto: Desa Bersuara)

Stafsus Mendes PDT Yahdil Abdi Harahap mendorong BUMDes di Konawe bertransformasi menjadi agregator dan off-taker hasil panen warga, bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih, serta menggarap hilirisasi produk lokal.

KONAWE – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh lagi sekadar menjalankan usaha seadanya. Pesan itu disampaikan Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yahdil Abdi Harahap, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi dan Talkshow Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe yang digelar di Arena STQ Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta para pemangku kepentingan desa, Yahdil mendorong agar BUMDes di Konawe bertransformasi menjadi motor kemandirian ekonomi dan hilirisasi produk lokal. Menurutnya, BUMDes harus mampu menjadi agregator sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi warga.

Potensi Besar, Nilai Tambah Masih Kecil

Yahdil menilai Konawe menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Namun, potensi itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam bentuk nilai tambah.

Ia memetakan sejumlah persoalan klasik yang masih membelit petani dan pelaku usaha desa, yakni:

  • keterbatasan akses permodalan;
  • ketergantungan petani kepada tengkulak;
  • minimnya teknologi pascapanen; serta
  • terbatasnya akses pasar.

Akibatnya, sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang kerap ditentukan pembeli, bukan oleh petani sendiri.

BUMDes sebagai Agregator dan Off-taker

Untuk memutus mata rantai persoalan tersebut, Yahdil menekankan pentingnya transformasi peran BUMDes. Selain menjalankan usaha konvensional, BUMDes didorong menjadi agregator sekaligus off-taker, yakni pihak yang membeli dan menyerap hasil produksi masyarakat.

Dengan peran itu, BUMDes mengumpulkan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan warga, menjamin produk mereka terserap, lalu membuka akses ke pasar yang lebih luas. Petani pun tidak lagi bergantung pada tengkulak karena memiliki kepastian pembeli di desanya sendiri.

Yahdil mengingatkan, peran strategis itu hanya akan berhasil bila BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes dapat meraup keuntungan dan pada gilirannya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih

Yahdil juga menyoroti hubungan BUMDes dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini hadir di desa-desa. Ia menegaskan keduanya harus saling menguatkan dan membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, bukan justru bersaing.

Dalam skema yang ia tawarkan, pembagian peran antara BUMDes dan KDMP dapat berjalan sebagai berikut:

  • BUMDes menampung atau membeli hasil produksi masyarakat, lalu memasarkannya melalui jaringan usaha koperasi;
  • BUMDes menjadi pemasok kebutuhan pokok dan barang dagangan bagi koperasi; dan
  • BUMDes yang sudah memiliki kapasitas keuangan memadai berpeluang memberikan dukungan permodalan untuk memperkuat operasional koperasi, sesuai ketentuan dan kesepakatan kerja sama.

Dengan pola ini, BUMDes dan koperasi tidak berebut ceruk yang sama, melainkan membentuk rantai usaha yang utuh dari hulu hingga hilir di tingkat desa.

Hilirisasi Komoditas Unggulan

Selain penguatan kelembagaan, Yahdil menempatkan hilirisasi sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Komoditas unggulan Konawe seperti beras, sagu, kakao, kelapa sawit, hasil perikanan, dan peternakan, menurutnya, perlu diolah menjadi produk turunan yang bernilai jual lebih tinggi.

Langkah hilirisasi itu mencakup peningkatan kualitas produksi dan penanganan pascapanen, pemanfaatan teknologi pengolahan, penguatan kemasan dan merek, perluasan pemasaran baik digital maupun konvensional, hingga pemenuhan standardisasi dan sertifikasi produk, termasuk sertifikasi halal dan izin edar BPOM sesuai ketentuan.

SDM dan Kemitraan Jadi Penopang

Semua upaya tersebut, kata Yahdil, tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, ia mendorong peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pengelola koperasi, kelompok tani, pelaku UMKM, dan pemuda desa, baik dari sisi kemampuan teknis, manajemen usaha, pengelolaan keuangan digital, maupun pemasaran.

Ia juga mengajak BUMDes dan koperasi membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha, BUMN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perbankan, serta perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak ini diharapkan membuka akses pembiayaan, teknologi, pendampingan, sekaligus kepastian pasar bagi produk masyarakat.

Peta Jalan Tiga Tahun

Agar langkah-langkah tersebut terarah, Yahdil mengusulkan peta jalan pengembangan ekonomi desa dalam tiga tahap selama tiga tahun:

  1. Penguatan fondasi, yakni membenahi legalitas dan kelembagaan BUMDes serta koperasi, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM.
  2. Pengembangan produk, dengan fokus pada hilirisasi dan sertifikasi produk unggulan desa.
  3. Ekspansi pasar, memperluas jangkauan pemasaran produk desa hingga tingkat nasional dan ekspor.

Pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa. Kita perlu membangun kemandirian desa menuju ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Yahdil Abdi Harahap, Staf Khusus Menteri Desa dan PDT

Ajakan Bergerak Bersama

Menutup paparannya, Yahdil mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola BUMDes dan koperasi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal Konawe.

“Mari bersinergi, berkolaborasi, dan bergerak bersama untuk mewujudkan BUMDes yang kuat, desa yang maju, dan Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan