November 22, 2026
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta

Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: Shutterstock via kumparan)

KKP menyatakan hasil pemeriksaan internal atas dua kerja sama publikasi dengan RANS pada 2025 telah sesuai ketentuan. Satu kerja sama lain pada 2026 masih diperiksa. Sebelumnya, ICW menyoroti belanja jasa influencer senilai total Rp14,7 miliar dari dua kementerian.

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan dua kerja sama publikasi dengan RANS pada 2025 telah melalui pemeriksaan internal dan dinyatakan sesuai ketentuan. Pernyataan ini disampaikan setelah belanja jasa influencer pemerintah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Aulia Riza Farhan, menjelaskan pemeriksaan internal mencakup proses pengadaan dan pelaksanaan dua kerja sama tersebut. Hasilnya, kedua kerja sama itu dinilai telah dilaksanakan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” seperti dikutip kumparan dari keterangan tertulis KKP, Selasa (17/11/2026).

Kerja Sama 2026 Masih Diperiksa

Secara keseluruhan, KKP memiliki tiga kerja sama publikasi dengan RANS, yakni dua pada 2025 dan satu pada 2026. Untuk kerja sama 2026, prosesnya masih dalam tahap pemeriksaan. KKP menyatakan menghormati dan mendukung setiap tahapan pemeriksaan yang sedang berjalan, dan akan menyampaikan perkembangan kepada publik setelah proses selesai.

KKP juga menegaskan seluruh pengadaan dan kerja sama publikasi yang dilakukan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk aturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berawal dari Temuan ICW

Isu ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer di dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan data pengadaan LKPP periode 2023–2026, ICW mencatat nilai kontrak dari dua kementerian mencapai sekitar Rp14,7 miliar, seperti dilaporkan Katadata.

  • Kemendikbudristek: lima paket pada 2024 senilai Rp3,90 miliar.
  • KKP: tiga paket pada 2025–2026 senilai sekitar Rp10,80 miliar.

Rincian tiga paket KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar, yakni jasa influencer untuk Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025), Ditjen Perikanan Budidaya untuk pengembangan BINS (2025), serta Ditjen Perikanan Tangkap untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna (2026).

ICW menilai belanja ini mencolok karena terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk yang turut berdampak pada Dana Desa. Sorotan juga muncul karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, sehingga memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan.

Penjelasan KKP dan RANS

Sebelumnya, KKP menjelaskan kerja sama dengan influencer bertujuan memperluas jangkauan informasi pemerintah, terutama terkait program prioritas. KKP menyebut strategi komunikasinya bersifat multiplatform, memadukan influencer dengan media cetak, televisi, dan digital. Pemilihan mitra mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat keterlibatan, jangkauan audiens, dan sebarannya di seluruh Indonesia.

Pihak RANS juga telah memberikan klarifikasi. Perusahaan menyatakan mengikuti prosedur pengadaan melalui Inaproc dan e-katalog, serta memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial. RANS menegaskan nilai kontrak tidak semata-mata untuk biaya publikasi di media sosial, tetapi mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer di acara, dan promosi luar jaringan, dengan tarif yang sama dengan klien lain.

Menurut RANS, kampanye untuk KKP menghasilkan lebih dari 120 konten. Terkait isu konflik kepentingan, RANS menyatakan ekosistem bisnisnya sudah berjalan sejak 2018, jauh sebelum Raffi Ahmad ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Pentingnya Transparansi Belanja Publikasi

Polemik ini membuka diskusi lebih luas tentang efektivitas belanja publikasi pemerintah. Di satu sisi, kementerian membutuhkan saluran komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial. Di sisi lain, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

Bagi masyarakat pesisir dan nelayan di desa, yang menjadi sasaran utama program KKP, informasi tentang program seperti Kampung Nelayan Merah Putih memang penting untuk disebarluaskan. Namun, keterbukaan soal cara dan biaya penyebaran informasi tersebut sama pentingnya agar kepercayaan publik terhadap program pemerintah tetap terjaga. Hasil pemeriksaan atas kerja sama 2026 yang dijanjikan KKP akan menjadi ujian berikutnya bagi komitmen transparansi tersebut.

Disarikan dari kumparan, dengan tambahan informasi dari Katadata.

Tinggalkan Balasan