November 19, 2026
Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di GPU Mantawara Tamiang Layang Barito Timur

Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi oleh Kesbangpol Barito Timur di GPU Mantawara, Tamiang Layang. (Foto: Media Center Barito Timur)

Sebanyak 350 camat, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di Barito Timur mengikuti sosialisasi Desa Binaan Imigrasi untuk mencegah pelanggaran keimigrasian, TPPO, dan penyelundupan manusia.

Desa kini ditempatkan di garis depan upaya mencegah perdagangan orang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menggelar Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara, Tamiang Layang.

Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta yang terdiri dari para camat, kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) se-Barito Timur. Mereka dibekali pemahaman tentang aturan keimigrasian serta cara mengenali tanda-tanda praktik perekrutan tenaga kerja yang tidak resmi.

Kerawanan Bujukan Kerja ke Luar Negeri

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Barito Timur, Erwin Nazwar Raharjo, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tujuannya adalah mencegah pelanggaran keimigrasian, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Erwin menyoroti tingginya kerawanan masyarakat terhadap bujukan bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural. Iming-iming gaji besar dan proses keberangkatan yang cepat kerap membuat warga desa tergiur, tanpa menyadari risiko yang menanti, mulai dari penipuan, eksploitasi, hingga kekerasan di negara tujuan.

Materi dari Kantor Imigrasi Palangka Raya

Materi sosialisasi disampaikan oleh Muhammad Khoiru Wafiq dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya. Ia memaparkan konsep Desa Binaan Imigrasi, peran aparatur desa dalam deteksi dini, serta prosedur resmi bagi warga yang ingin bekerja atau bepergian ke luar negeri.

Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam forum ini dinilai strategis. Bersama kepala desa, mereka adalah pihak yang paling dekat dengan warga dan paling cepat mengetahui jika ada orang asing atau perekrut mencurigakan yang masuk ke desa.

Program Nasional yang Terus Diperluas

Desa Binaan Imigrasi merupakan program nasional Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga akhir Juli 2026, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut sudah terbentuk 1.172 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia, yang ia gambarkan sebagai embrio untuk mencegah TPPO. Program ini didukung oleh 520 Petugas Pembina Desa (PIMPASA) yang bertugas melakukan sosialisasi, pendekatan persuasif kepada warga dan tokoh masyarakat, serta menjadi saluran pengaduan dan konsultasi awal terkait keimigrasian.

Data Imigrasi menunjukkan ancaman TPPO masih nyata. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, petugas imigrasi menunda keberangkatan hampir 500 warga negara Indonesia yang diduga menjadi calon korban TPPO atau pekerja migran nonprosedural. Negara tujuan yang paling banyak disorot antara lain Kamboja, tempat korban kerap dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring, serta Malaysia.

Apa yang Bisa Dilakukan Desa

Sosialisasi semacam ini diharapkan tidak berhenti di ruang pertemuan. Ada sejumlah langkah praktis yang dapat dilakukan pemerintah desa bersama aparat keamanan di tingkat desa, antara lain:

  • mendata warga yang berencana atau sedang bekerja di luar negeri;
  • mewaspadai perekrut yang menawarkan pekerjaan tanpa dokumen resmi, tanpa pelatihan, atau dengan proses yang serba terburu-buru;
  • menyebarkan informasi tentang jalur resmi penempatan pekerja migran melalui forum warga, rumah ibadah, dan media sosial desa;
  • berkoordinasi cepat dengan kantor imigrasi, kepolisian, atau dinas tenaga kerja jika menemukan indikasi perekrutan ilegal; serta
  • mendampingi keluarga korban agar mendapatkan bantuan hukum dan pemulangan.

Melindungi Warga dari Hulu

Upaya pencegahan TPPO memang paling efektif dilakukan di hulu, yakni di desa asal calon pekerja. Ketika warga sudah berangkat melalui jalur ilegal, peluang perlindungan menjadi jauh lebih kecil. Karena itu, kesadaran dan kewaspadaan aparatur desa menjadi benteng pertama.

Di sisi lain, pencegahan juga perlu dibarengi dengan upaya membuka lapangan kerja di desa. Banyak warga tergiur bekerja ke luar negeri karena terbatasnya peluang ekonomi di kampung halaman. Penguatan UMKM, BUMDes, dan koperasi desa dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar warga tidak mudah termakan bujukan.

Dengan 350 aparatur yang telah dibekali, Barito Timur kini memiliki jaringan deteksi dini hingga ke pelosok desa. Tantangannya adalah menjaga agar jaringan itu tetap aktif, saling terhubung, dan sigap merespons setiap indikasi perdagangan orang.

Disarikan dari Media Center Kabupaten Barito Timur dan Metro TV News.

Tinggalkan Balasan